Sri Mulyani Sebar Rp 366,2 Triliun Bantuan Warga Miskin hingga Anak Sekolah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Mei 2023 mencapai Rp 714,6 triliun. Ia mengklaim, 51,2 persen daripadanya dinikmati langsung oleh masyarakat, khususnya warga miskin.

"Terutama masyarakat miskin. Kita lihat untuk bantuan PKH sebesar Rp 14,7 triliun ada 9,9 juta keluarga penerima manfaat. Kartu sembako Rp 16,1 triliun untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat," paparnya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (26/6/2023).

"Ini langsung masuk ke dalam rumah tangga dan membantu mereka yang sangat miskin," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah disebutnya sudah membayar Rp 19,3 triliun bagi 96,7 juta jiwa masyarakat untuk program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Mereka kalau sakit bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa mengeluarkan biaya, karena pemerintah sudah membayar Rp 19,3 triliun hingga Mei 2023 untuk 96,7 juta jiwa, terutama kelompok miskin dan rentan," terangnya.

Gelontoran lainnya, untuk bantuan benih, mulsa, dan pupik organik Rp 365,6 miliar untuk 69.021 unit equivalen ha kawasan padi, jagung, kedelai, bawang dan cabai. Lalu juga bantuan alat dan mesin pertanian Rp 163,2 miliar lewat 120 traktor dan 100 cultivator.

Berikutnya, bantuan ternak Rp 57,7 miliar sejumlah 1.318 ekor hewan ternak. Kemudian bantuan benih ikan, kepiting dan udang Rp 14,5 miliar sejumlah 40,3 juta ekor.

Di bidang pendidikan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 5,3 triliun kepada 9,6 juta siswa untuk program Indonesia Pintar. Kemudian, Rp 5,8 triliun untuk program KIP kuliah bagi 692 ribu mahasiswa.

"Pemerintah melalui Kementerian Agama juga memberikan dana BOS (biaya operasi sekolah) Rp 5,1 triliun untuk 4,5 juta siswa, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp 1,78 triliun untuk 192 PTN," tutur Sri Mulyani.

Belanja lainnya dialokasikan untuk bantuan stimulan perumahan bagi korban bencana gempa Cianjur, dengan membangun kembali 42,4 ribu unit rumah senilai Rp 1,2 triliun. Lalu, pembangunan untuk infrastruktur rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana mencapai Rp 46,5 triliun.

Sedangkan melalui belanja non kementerian/lembaga, belanja APBN dialokasikan pada subsidi dan kompensasi listrik Rp 35,6 triliun untuk 39,2 juta pelanggan. Lalu, subsidi dan kompensasi BBM Rp 43,7 triliun untuk 5.629,5 ribu kilo liter.

Selanjutnya, pemerintah sudah membayarkan subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 26,9 triliun untuk 2,6 juta metrik ton. Ada juga program Kartu Prakerja sebesar Rp 1,5 triliun untuk 454,1 ribu peserta, dan subsidi perumahan Rp 301,9 miliar untuk 72,6 ribu unit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mencatat surplus realisasi APBN pada Mei 2023. Kondisi APBN hingga akhir Mei tahun ini masih mencatatkan surplus untuk total anggaran sebesar Rp 204,3 triliun.

Artinya, pemerintah selama 5 bulan terakhir sukses menjaga realisasi pendapatan yang lebih besar dibanding pengeluaran atau belanja pemerintah.

"Ini artinya 0,97 persen dari total produk domestik bruto (PDB) yang diperkirakan tahun ini. Sedangkan dari sisi keseimbangan primer juga mencatatkan surplus Rp 390,5 triliun," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (26/6/2023).

Sri Mulyani juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Mei masih tetap terjaga positif. Negara sukses mengantongi pendapatan mencapai Rp 1.209,3 triliun.

"Ini artinya 49,1 persen dari target APBN tahun ini sudah tercapai. Ini menunjukan pertumbuhan 13 persen dibandingkan penerimaan negara bukan Mei 2022 lalu," imbuh dia.

Sementara dari sisi pengeluaran, meskipun belanja negara pada Mei 2033 mengalami kenaikan, namun jumlahnya masih lebih kecil dibanding pendapatan negara.

"Sisi belanja negara capai Rp 1.005 triliun. Ini artinya 32,8 persen dari total belanja negara sudah dibelanjakan. Ini naik 7,1 persen," jelas Sri Mulyani.