40 Persen Negara Berkembang di Dunia Punya Beban Utang Serius

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa hampir 40 persen negara berkembang berada dalam utang serius, karena utang publik global elah mencapai rekor USD 92 triliun pada tahun 2022.

"Sekitar 3,3 miliar orang - hampir separuh umat manusia - tinggal di negara-negara yang membelanjakan lebih banyak untuk pembayaran bunga utang daripada untuk pendidikan atau kesehatan," ungkap Antonio Guterres, dikutip dari VOA News, Kamis (12/7/2023).

"Namun, karena utang yang tidak berkelanjutan ini terkonsentrasi di negara-negara miskin, mereka dinilai tidak menimbulkan risiko sistemik terhadap sistem keuangan global," katanya. 

Guterres menjelaskan, utang adalah alat keuangan penting yang dapat mendorong pembangunan dan membantu pemerintah melindungi dan berinvestasi pada rakyatnya.

"Tetapi ketika negara-negara terpaksa meminjam untuk kelangsungan ekonomi mereka, utang menjadi jebakan yang hanya menghasilkan lebih banyak utang,"dia memperingatkan.

Sekjen PBB berbicara pada peluncuran "A World of Debt," sebuah laporan baru dari kelompok tanggap krisis globalnya.

Di antara temuannya, laporan tersebut mengatakan bahwa negara-negara berkembang telah menanggung beban yang lebih berat karena utang luar negeri, krisis yang berjatuhan, dan tingginya biaya pinjaman.

Mereka sekarang lebih mengandalkan kreditur swasta, membuat kredit menjadi lebih mahal dan restrukturisasi utang menjadi lebih rumit.

Dan sementara negara-negara berkembang memiliki utang yang jauh lebih sedikit daripada negara-negara maju, mereka membayar lebih banyak untuk melunasinya.

"Rata-rata, negara-negara Afrika membayar pinjaman empat kali lebih banyak daripada Amerika Serikat dan delapan kali lebih banyak daripada negara-negara Eropa terkaya," sebut  Guterres.

Laporan PBB juga menunjukkan bahwa 59 negara berkembang berjuang dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 60 persen atau lebih tinggi — ambang batas internasional yang menunjukkan utang yang tinggi. Jumlah itu naik dari 22 negara pada tahun 2011.

Tumpukan utang Amerika Serikat diprediksi akan naik ke rekor tertinggi baru akhir dekade ini, bahkan setelah Partai Republik dan Demokrat mencapai kesepakatan untuk mengurangi defisit federal.

Melansir CNN Business, Jumat (30/6/2023) Congressional Budget Office (CBO) memproyeksikan utang AS yang dipegang oleh publik akan naik ke rekor tertinggi 107 persen dari produk domestik bruto pada 2029.

Angka tersebut menandai kenaikan dari 98 persen dari PDB AS pada akhir tahun ini. Dengan kata lain, jumlah utang Negeri Paman Sam secara signifikan akan melebihi ukuran ekonominya.

Sementara untuk tahun 2053, utang publik AS juga diperkirakan naik signifikan ke 181 persen dari PDB, jauh melebihi rekor sebelumnya.

Terlepas dari angka yang mencolok, ini merupakan peningkatan dari perkiraan CBO pada bulan Mei yang memperkirakannya akan mencapai 195 persen dari PDB AS di tahun itu.

CBO pun memperingatkan konsekuensi yang signifikan dari melonjaknya utang publik AS.

"Utang yang tinggi dan meningkat seperti itu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, mendorong pembayaran bunga kepada pemegang utang asing AS dan menimbulkan risiko signifikan terhadap prospek fiskal dan ekonomi," kata CBO.

"Itu juga dapat menyebabkan anggota parlemen merasa lebih terkekang dalam pilihan kebijakan mereka," ujarnya.

Adapun Committee for a Responsible Federal Budget yang memproyeksi bahwa pada tahun 2029 mendatang utang publik AS akan berjumlah sekitar USD 36 triliun, atau USD 104.300 per orang.

CBO sebelumnya mengatakan bahwa Undang-Undang Tanggung Jawab Fiskal AS 2023, diharapkan dapat mengurangi defisit federal sebesar USD 1,5 triliun selama 10 tahun ke depan.

Proyeksi CBO tahun 2053 berarti utang yang dipegang oleh publik mencapai USD 144 triliun, tidak disesuaikan dengan inflasi, menurut Chris Towner, direktur kebijakan di Komite Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab.

Towner mencatat, bagaimanapun, melihat bahwa ekonomi AS juga akan berkembang menjadi sekitar tiga kali lebih besar dari sekarang.

Dengan kata lain: Utang AS pada tahun 2053 bisa sama dengan sekitar USD 384.700 per orang, dibandingkan dengan usd 75.700 hari ini, menurut Towner.

Kesenjangan antara pengeluaran dan pendapatan akan didorong oleh kenaikan biaya bunga dan pertumbuhan pengeluaran untuk Jaminan Sosial dan program perawatan kesehatan utama, termasuk Medicare dan Medicaid.

Senat Amerika Serikat (AS) pada Kamis, 1 Juni 2023 telah tetapkan untuk mengambil Rancangan Undang-Undang (RUU)  untuk menaikkan plafon utang pemerintah USD 31,4 triliun. Hal itu terjadi dengan hanya empat hari tersisa untuk mengesahkan langkah tersebut dan mengirimkannya ke Presiden AS Joe Biden untuk ditandatangani sehingga cegah gagal bayar.

Dikutip dari Yahoo Finance, Partai Demokrat dan Partai Republik  di majelis berjanji untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk mempercepat RUU yang dinegosiasikan oleh Biden dan Ketua DPR AS dari Partai Republik Kevin McCarthy yang akan menangguhkan batas utang hingga 1 Januari 2025 dengan imbalan pembatasan pengeluaran.

Masih harus dilihat apakah anggota kaukus masing-masing, terutama anggota Partai Republik garis keras yang marah karena RUU itu tidak memasukkan pemotongan pengeluaran yang lebih dalam akan memakai aturan rahasia Senat untuk mencoba memperlambat pengesahannya.

Departemen Keuangan AS memperingatkan tidak akan dapat membayar semua tagihannya pada 5 Juni 2023 jika Kongres gagal bertindak.

DPR yang dikuasai Partai Republik pun meloloskan RUU pada Rabu malam dengan suara 314-117. McCarthy kehilangan dukungan dari pulihan rekannya dari Partai  Republik.

“Begitu RUU ini mencapai Senat, saya akan bergerak untuk membawanya ke lantai sesegera mungkin,” ujar Majority Leader, Chuck Schumer.

Pemimpin Senat dari Partai Republik Mitch McConnell juga beri isyarat bekerja dengan cepat dan mendukung RUU tanpa penundaan.

Adapun Partai Demokrat mengendalikan Senat dengan selisih tipis 51-49. Secara aturan membutuhkan 60 suara untuk memajukan sebagian besar undang-undang yang berarti setidaknya sembilan suara Republik diperlukan untuk meloloskan sebagian besar tagihan termasuk kesepakatan plafon utang.