Jokowi Minta Apindo Bidik Potensi Hilirisasi Kelapa hingga Rumput Laut

Liputan6.com, Jakarta- Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kalangan pengusaha membidik potensi dari hilirisasi produk perkebunan dan kelautan. Diantaranya ada pemanfaatan dari produk olahan kelapa dan rumput laut.

Jokowi menginginkan hilirisasi terjadi dari olahan kelapa. Dia mencatat ada potensi pendapatan berkali lipat dari pengolahan kelapa.

"Contoh kelapa saja. Indonesia penghasil terbesar kelapa di dunia. Petani ada 4,1 jt KK yang menjadi petani kelapa. Kita menghasilkan 16,8 jt ton. Kalau ini dijadikan ada hilirisasinya, misalnya nata de coco bisa 3,6 kali nilai tambahnya, kelapa parut bisa 6 kali, arang batoknya digarap bisa 4,5 kali dan VCO (Virgin Coconut Oil) bisa 11 kali," papar dia dalam Pengukuhan Pengurus Apindo di Jakarta, Senin (31/7/2023).

Dia mengatakan, hal itu bisa jadi peluang yang bisa dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha, termasuk Apindo. Disamping itu, sektor perbankan juga disebut harus turut ambil bagian.

"Apindo harus mulai pikir ke sana untuk smeua produk yang masih dikirim mentahan. Bank harus mikir mau biayai hilirisasi," tegasnya.

Tak cuma itu, Kepala Negara juga melihat ada peluang dari pemanfaatan rumput laut. Indonesia, kata dia, tercatat menjadi penghasil terbesar ke-2 rumput laut dunia.

Bahkan, ada peluang Indonesia jadi juara penghasil rumput laut karena proses penanaman rumput laut yang tergolong mudah.

"Sekarang petaninya baru 63 ribu KK. Produksi pertahun 10,2 jt ton, masih diekspor dalam bentuk mentah, ke Filipina paling banyak. Coba buat tepung agar bisa tambah 3,8 kali, minuman olahan 3 kali dan yang terakhir saya liat kemaren di Hannover Messe, rumput laut sudah bisa jadi energi hijau, padahal baru dikerjakan dengan scope yang sangat terbatas itu sudah nomor 2 di dunia. Kalau bisa besar-besaran di sini gampang sekali karena pesisir kita terpanjang di dunia," papar Jokowi.

Jokowi meminta pengusaha bisa turun tangan disini mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Pasalnya, ada poin keuntungan yang bisa didapat secara langsung.

Adanya keuntungan ini, kata Jokowi, bisa menarik minat pengusaha. Untuk itu, dia meminta Apindo ikut terjun.

"Inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi yang kalau kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan dan itu biasanya tugasnya pengusaha. Pengusaha kalau ada tantangan, seru banget, tapi juga kalo ada untungnya. Ada tantangan, ada cuannya pasti akan berbondong-bondong," tutupnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sikapnya untuk terus mendorong hilirisasi di berbagai sektor. Mulai dari pertambangan, pertanian, hingga perkebunan.

Jokowi mencatat, dari hilirisasi nikel saja, mampu mencapai USD 33,8 miliar atau setara Rp 510 triliun. Padahal, pada 2014 hasil nikel hanya mampu mencatatkan USD 2,1 miliar saja.

Hitungan Jokowi, angka ini tak hanya menguntungkan pengusaha. Tapi juga menguntungkan bagi negara melalui berbagai pos pungutan.

"Dari situ ada yang bertanya 'loh pak negara dapat apa? itu kan yang untung pengusaha', sebentar, tadi angkanya Rp 31 triliun, pemerintah pasti akan mungut pajak dari angka Rp 31 triliun. Kemudian lompat jadi Rp 510 triliun juga dipungut PPN, PPh, royalti, gede mana negara akan dapat?," ujarnya dalam Pengukuhan Pengurus Apindo, di Jakarta, Senin (31/7/2023).

Ternyata, Jokowi memegang angka yang lebih besar lagi dari hilirisasi nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Namun, dia enggan membeberkannya ke publik.

"Saya sebetulnya mau buka (pendapatan) yang di Morowali negara negara dapat berapa, tapi ini rahasia dari Dirjen Pajak, tapi besar sekali. Saya kaget juga dapet angkanya, besar sekali. Ini sekali lagi baru urusan nikel," tegasnya.

Kepala Negara itu membeberkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan pesat. Sebelum ada hilirisasi, rata-rata pertumbuhan ekonominya mencapai 7,5 persen, tapi setelah hilirisasi melompat ke 15 persen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sikapnya terkait hilirisasi mineral hingga pertanian. Dia tak gentar meski berulang kali digugat di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan diperingati Dana Moneter Internasional (IMF).

Dia menegaskan, hilirisasi di berbagai sektor menjadi kunci bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju. Pasalnya, sumbangan secara ekonominya bisa meningkat berkali lipat.

"Hilirisasi apapun harus kita teruskan meskipun kita digugat oleh WTO meskipun kita diberikan peringatan oleh IMF apapun barang ini harus kita teruskan," ujar dia dalam Pengukuhan Pengurus Apindo, di Jakarta, Senin (31/7/2023).

Menurut dia, ada 2 hal penting untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Pertama, pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kedua, adalah hilirisasi di mineral, pertanian, perikanan.

"Semuanya bisa dihilirisasi kalo itungannya World Bank, IMF itu di 2040-2045 saya yakin ini bisa agak maju," ungkapnya.

Pada kesempatan ini, dia kembali menguraikan kesuksesan dari hilirisasi nikel yang dimulai sejak 2020 lalu. Dia mencatat, hilirisasi Nikel di Sulawesi Tenggara saja mampu menyerap 71.500 tenaga kerja di sisi pengolahan nikel.