Pembangunan 47 Rusun ASN Senilai Rp 9,4 Triliun di IKN Teken Kontrak Pekan Depan, Harus Selesai 2024

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan, sebanyak 47 tower rusun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan diteken kontrak dengan kontraktor pada pekan depan.

"Sebentar lagi kontrak, yang 47 tower untuk ASN, hankam (pertahanan dan keamanan), TNI/Polri. Minggu depan," kata Iwan saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (9/8/2023).

Iwan kemudian menjelaskan tahapan pembangunan 47 rusun ASN di IKN. Ditargetkan proses pembangunan rumah baru PNS dengan alokasi anggaran Rp 9,4 triliun tersebut bisa rampung tahun depan.

"Kalau perkiraan secara jadwal hari ini penetapan Pak Menteri masa sanggah, Minggu depan sebelum 17 (Agustus) kontrak. Kan desain and build. Setelah itu kita konsolidasi penyiapan DED (Detail Engineering Design), maksimal sebulan langsung konstruksi," terangnya.

"Target 2024 selesai semua. Alokasi anggarannya ada Rp 9,4 triliun," ujar Iwan.

Kata Iwan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pindah ke IKN nantinya tinggal membawa badan dan pakaian untuk menempati rumah barunya. Sebab, rusun ASN nantinya sudah lengkap dengan segala furnitur yang ada.

"Dibangun fully furnished. Artinya orang dipindah ke sana musti siap huni, bisa ditempati langsung. Jadi tinggal bawa koper aja," tutur Iwan.

Pemerintah sendiri telah menetapkan jadwal pemindahan ASN pusat dari Jakarta ke IKN. Itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Pembangunan IKN

Secara garis besar, pembangunan ibu kota baru Nusantara dibagi menjadi lima tahap selama 23 tahun. Tahap I berlangsung pada 2022-2024, dilanjutkan tahap 2 pada 2025-2029, tahap 3 pada 2030-2034, tahap 4 pada 2035-2039, dan tahap 5 pada 2040-2045.

Proses pengembangan kawasan IKN di tahap I meliputi sebagian Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap 1A Sub-Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) 1. Diikuti zona mixed use berupa gedung pemerintahan pusat, smart government, kawasan perkantoran, dan kawasan permukiman.

Untuk tahap 2-5, pengerjaan ibu kota baru akan dikembangkan ke kawasan barat, timur, dan utara. Kemudian pengembangan zona mixed use dengan tambahan area kawasan bisnis, hotel bisnis dan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE), industri 4.0, riset dan pengembangan talenta, universitas unggulan, pariwisata kesehatan dan kebugaran (rumah sakit internasional), hotel & eco resort, hingga kawasan industri.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sudah melakukan penilaian dan menetapkan siapa saja Aparatir Sipil Negara (ASN) yang akan dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Dalam revisi UU ASN telah dibuka kemungkinan, untuk eselon II, dapat diisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tetapi masih terbatas untuk pemerintah pusat dan IKN," kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas di Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa, (8/8/2023).

Dia menegaskan tenaga-tenaga yang diperlukan di eselon II dalam rangka percepatan, telah diantisipasi dan RUU ASN. Penilaian oleh pemerintah melalui Kementerian PANRN dan BKN.

"Persiapan dan sudah 90 persen," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan 16 ribu ASN yang akan ditempatkan di IKN.

"Sudah dipastikan dalam rapat terbatas, totalnya ada 16 ribu. 11 ribuan untuk ASN dan sisanya dari TNI dan Polri," kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, merupakan proyek terbesar yang ada di dunia saat ini.

"Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada itu hanya satu di Indonesia yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara,” kata Jokowi melansir Antara di Jakarta, Rabu (9/8/2023).

 Jokowi menuturkan Pemerintah Indonesia berani membuka sentra-sentra ekonomi baru dengan membangun IKN Nusantara di Pulau Kalimantan.

Sementara ini terdapat 34.000 hektare lahan di IKN yang sudah bisa dibeli. Puluhan ribu hektare lahan itu, kata Jokowi, dapat dimiliki dengan dibeli bukan diperoleh gratis.

“(Sebanyak) 34 ribu hektare lahan sudah bisa dibeli. Nggak ada gratisan di sana. Harganya berapa? tanya ke pak Kepala Otorita IKN. ini peluang, ini peluang,” kata Jokowi dalam forum itu.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17 persen (year on year/yoy) pada kuartal II 2023.

Hal itu menandakan, Indonesia terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen selama tujuh kuartal berturut-turut.

Menurut dia, di antara negara-negara dan kawasan anggota Group of Twenty (G20), hanya Indonesia, India, dan Republik Rakyat Tiongkok yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas lima persen.

“Di G20 itu yang tumbuh, negara-negara G20 yang tumbuh di atas 5 persen itu hanya Indonesia, India, RRT,” kata dia.

Jokowi meminta REI untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah. Dia ingin agar rakyat kecil dibantu untuk dapat memiliki hunian yang sehat dan layak. Selain itu, Kepala Negara mengingatkan agar pembangunan rumah atau jenis properti lainnya harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

“Ini penting. Jangan sampai setelah ada pembangunan sebuah kawasan perumahan, misalnya kampung di dekatnya, air sumurnya kering, area kampungnya jadi banjir. Tolong betul-betul dilihat hal-hal, sampahnya juga tolong disiapkan di kawasan-kawasan perumahan,” kata Jokowi.