ADB Kembali Beri Pinjaman Indonesia Rp 7,68 Trilun, Dipakai Buat Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Bank Pembangunan Asia atau The Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui memberikan pinjaman ke Indonesia senilai USD 500 juta atau kurang lebih Rp 7,68 trilun (estimasi kurs Rp 15.372 per dolar AS). Persetujuan itu diberikan pada 22 September 2023.

Dana dari ADB tersebut akan digunakan Indonesia untuk pembangunan dan prioritas reformasi guna menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, mengurangi hambatan perdagangan, dan meningkatkan skala usaha. Pinjaman dari ADB ini lanjutan dari sebelumnya yang sudah diberikan Oktober 2021 yang merupakan bagian dari Competitiveness, Industrial Modernization, and Trade Acceleration Program (CITA).

Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga menjelaskan, untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045, produk domestik bruto Indonesia harus tumbuh setidaknya 6% per tahun, jauh di atas rata-rata sebelum pandemi sebesar 5,3%.

"Indonesia mengalami kemajuan yang baik dalam pemulihan pandemi COVID-19, namun reformasi struktural yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan potensi pertumbuhannya dengan merangsang investasi, penciptaan lapangan kerja, perbaikan iklim usaha, dan perdagangan,” kata Jiro Tominaga dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2023).

“Reformasi kebijakan di bawah program ini akan membantu Indonesia menarik lebih banyak investasi, termasuk dalam bisnis ramah lingkungan dan berkelanjutan, mengurangi hambatan perdagangan, dan memberdayakan perusahaan lokal.” tambah dia.

Pinjaman ini merupakan subprogram kedua setelah pada subprogram pertama sudah dikucurkan pada 2021. Pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian tindakan untuk memperbaiki iklim investasi, sebagaimana disepakati.

Persetujuan izin usaha telah dilakukan lebih cepat melalui pembaruan pendekatan berbasis risiko yang bersifat pengajuan tunggal secara online, yang mengintegrasikan tingkat nasional, subnasional, dan nasional.

Selain itu, untuk menarik lebih banyak investasi dan mendukung transisi Indonesia menuju perekonomian rendah karbon, pemerintah memperdalam reformasi subprogram pertama antara lain, mendorong investasi pada efisiensi energi dan menciptakan lingkungan yang mendukung lebih banyak investasi ramah lingkungan.

Investasi asing langsung untuk pembuatan baterai kendaraan listrik juga disetujui, termasuk penandatanganan lima kontrak bernilai tinggi, yang diharapkan dapat menciptakan setidaknya 49.000 lapangan kerja.

Untuk meringankan hambatan perdagangan, pemerintah menerapkan tiga sistem baru di bawah Rencana Induk Ekosistem Logistik Nasional (2020–2024) untuk menghubungkan sektor publik dan swasta dalam rantai logistik secara digital, termasuk meluncurkan platform pembayaran online untuk layanan logistik dengan enam bank yang menerapkan sistem pembayaran online.

Selain itu juga sistem operasi tunggal untuk operator pelabuhan  dan Sistem tunggal nasional ditingkatkan dan daya saing pengadaan pemerintah diperkuat.

Sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan skala perusahaan, pemerintah memperbaiki ekosistem kewirausahaan dan meningkatkan kapasitas perusahaan agar lebih berorientasi ekspor dan teknologi, khususnya perusahaan yang dimiliki oleh perempuan yang seringkali tidak sepenuhnya sadar atau tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sebuah sistem terpilah berdasarkan jenis kelamin yang terintegrasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah telah dibentuk, yang akan digunakan untuk melacak, menganalisis, dan melaporkan kinerja usaha milik perempuan.

ADB berkomitmen untuk mencapai Asia dan Pasifik yang sejahtera, inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan, sekaligus mempertahankan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada tahun 1966, organisasi ini dimiliki oleh 68 anggota—49 orang berasal dari wilayah tersebut.