Ciptakan Kualitas SDM Unggul, Kemenkeu Pastikan Anggaran Pendidikan Rp660,8 Triliun Tepat Sasaran

Liputan6.com, Jakarta Salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi adalah dengan menguatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, SDM yang baik merupakan faktor kunci bagi suatu negara dalam menghadapi pelbagai perubahan global yang terjadi, terutama pada perubahan pola kerja di era disruptif seperti sekarang ini.

Strategi ampuh untuk menguatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Dengan pendidikan, setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. 

Selain itu, pendidikan juga dapat menciptakan SDM yang handal serta kompeten dengan soft skill dan hard skill agar sesuai dengan industri yang selalu berkembang pesat mengikuti kemajuan teknologi. Oleh karena itu, peran institusi pendidikan dalam menyediakan pendidikan yang layak sangatlah vital.

Selain Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, Perguruan Tinggi sebagai tingkatan tertinggi dari jenjang pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk SDM yang berkompeten dan sesuai dengan industri.

Pasalnya, perguruan tinggi memiliki peran sebagai pusat pengembangan pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Dan untuk menjalankan peran tersebut, perguruan tinggi harus berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam maupun luar negeri serta dengan industri.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah pun mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20% dalam APBN 2024 atau meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp612,2 triliun. 

Anggaran pendidikan tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yakni alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, melalui Transfer ke Daerah sebesar Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun.

Guna menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengungkapkan, perlu ikhtiar dan komitmen yang kuat dalam upaya menjawab tantangan tersebut. 

Ia menyebut, perguruan tinggi membutuhkan pembiayaan yang lebih memadai, mengingat selama ini penyediaan layanan pendidikan tinggi yang didukung oleh APBN cukup signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. 

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan kualitas PAUD,” ungkapnya.

Isa juga menjelaskan bahwa peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, serta penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja ditekankan.

“Melalui Anggaran tersebut, Pemerintah juga berkomitmen untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah telah menaikkan anggaran beasiswa dan bantuan sosial (bansos) untuk pendidikan menjadi Rp35,94 triliun pada 2024 dari Rp28,9 triliun pada 2023. Kenaikan tersebut lebih dari lima kali lipat dari anggaran beasiswa 2013 atau sepuluh tahun yang lalu.

"Kenaikan anggaran tersebut untuk memberikan jaminan pendidikan kepada masyarakat dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, sehingga dapat memperluas akses pendidikan," ujar Isa.

Isa menyebut bahwa apa yang dilakukan Kemenkeu selaras dengan prinsip pemerintahan Presiden Jokowi yang menginginkan tidak ada satu pun warganya yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan.

“Beasiswa dan bansos pendidikan diwujudkan melalui berbagai upaya dan bantuan kepada sekolah dan peserta didik, seperti Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk sekolah,” sebutnya.

“Sementara bagi peserta didik, beasiswa disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik),” Jelas Isa.

Konsepsi tersebut termasuk bagi peserta didik di wilayah 3T, disabilitas, dan pekerja migran. Oleh karena itu, Perguruan tinggi dan akses pendidikan lainnya memiliki peran penting sekaligus tanggung jawab dalam mewujudkannya tujuan yang telah ditargetkan oleh pemerintah. 

“Untuk itu, mari kita bersama-sama berjanji bahwa peringkat bukanlah tujuan utama. Tujuan utama kita adalah bagaimana peringkat dapat menghadirkan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Isa.

“Berbagai program yang telah dipersiapkan secara matang baik sasaran maupun pendanaanya, agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaannya, sehingga target yang direncanakan dapat tercapai,” jelasnya.

(*)