Bahas Harga Pangan, Mendagri Tito Sentil Pemda Kebanyakan Rapat

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta lebih banyaj anggaran yang digunakan pemerintah daerah untuk stabilisasi harga pangan. Dia khawatir kebanyakan anggaran digunakan untuk rapat koordinasi.

Hal ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta. Dia mewanti-wanti langkah konkret pemda untuk melakukan stabilisasi harga pangan di pasaran.

"Ada gerakan pangan murah, artinya murah kuncinya, untuk dijual, tapi harga subsidi dari pemerintah. Kita harap daerah menangkap supaya program ini berjalan, tapi yang diperbanyak adalah fisiknya, artinya barangnya nyampe ke masyarakat," kata dia di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (16/10/2023).

Dia menegaskan, anggaran yang dimiliki pemda harusnya digunakan lebih banyak untuk mengendalikan harga pangan tadi. Artinya, porsi untuk rapat koordinasi atau persiapannya lebih sedikit.

"Jangan sampai yang dibuat adalah kegiatan rapat-rapar persiapannya, kemudian anggaran untuk inti GPM kepada masyarakat itu hanya 30 persen saja," tegasnya.

"Saya dapat laporan dari Pak Pejabat Gubernur Banten, arahannya ke pejabat kepala daerah mayoritas skema itu betul-betul fisiknya, evaluasi dan persiapan itu harus lebih kecil anggarannya," sambung Tito.

Tak Andalkan Pemerintah Pusat

Lebih lanjut, Tito meminta pemda tak bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat. Dia menyebut, sudah mendapat restu agar pemda bisa menggunakan dana dari pos biaya tidak terduga (BTT).

"Saya juga mohon rekan-rekan Pemda jangan hanya mengandalkan intervensi pusat, daerah bisa lakukan. Gunakan dana reguler dari dinas pangan, pertanian, juga dinas sosial di provinsi kabupaten kota serta gunakan anggaran belanja tidak terduga," ujarnya.

"Saya sudah membuat surat edaran beberapa waktu lalu yang bisa menjadi dasar hukum bagi rekan-rekan menggunakan belanja tidak terduga untuk penanganan inflasi. Jadi tidak dalam keadaan emergency, karena saya tahu teman-teman di daerah terkunci dari kata-kata keadaan darurat," imbuhnya.

Pelaksana Tugas Menteri Pertanian (Plt Mentan) Arief Prasetyo Adi buka-bukaan soal kondisi produksi jagung yang terkendala akibat El Nino hingga pupuk yang tak menyentuh ke petani. Hal ini juga yang disinyalir tak sesuai dengan data surplus produksi jagung nasional.

"Saya buka disini supaya bapak ibu bisa melihat yang melapor ini adalah Kepala Bapanas sekaligus Plt Menteri Pertanian bertanggung jawab terhadap produksi," tegasnya dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (16/10/2023).

Dia mengungkap, data saat ini menunjukkan ada surplus produksi jagung sekitar 5-6 juts ton. Namun, timbul pertanyaan soal lokasi produksi yang menunjang angka itu. Arief menegaskan, pada saat yang sama, ada potensi penurunan produksi imbas dari kondisi alam saat ini.

"Jadi kalau surplusnya 6 juta 5 juta, pertanyaan pak Tito (Mendagri Tito Karnavian) tadi 'barangnya ada di mana mas?' Nah oleh karena itu saya sudah bersama Dirjen Tanaman Pangan akan melakukan review bersama-sama, kami tidak dalam posisi mempertahankan harus surplus, tidak," kata dia.

"Tapi kita harus jelaskan kondisi hari ini, El Nino, kurang air, bibitnya kurang bagus, pupuknya enggak sampe, nah itu kita perbaiki," sambungnya.

Dia mengatakan, setelah ditunjuk sebagai Plt Mentan, jajaran Kementan langsung berupaya untuk memperbaiki tata kelola pada beragam aspek.

"Jadi sudah 3-4 hari terakhir kerjaan kita di Kementan semua adalah memperbaiki ini semua. Tolong beri kesempatan kami di Kementan bersama seluruh eselon I, II dan jajaran untuk memperbaiki diri jangan di judge yang kemarin-kemarin, kita udah lupakan, biarkan proses hukum berjalan, tetapi kedepan kita move on," bebernya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini juga meminta Kementerian Perdagangan untuk segera mengeluarkan izin impor terbatas jagung pakan. Harapannya, harga jagung di pasaran untuk pakan ini bisa turun kedepannya.

"Kalau nercaanya demikian, pasti harga jagung akan tinggi. Oleh karena itu saya meminta Kemendag untuk mempercepat izin impor tentunya sesuai perintah ratas harus segera," ujar dia.

Namun, dia meminta juga untuk realisasi importasi nantinya harus dilakukan sebelum musim panen. Dia meminta Bulog juga bisa mempercepat realisasi setelah izin impor keluar.

"Jangan nanti importasinya datang telat pada saat nanti sudah panen. Gak boleh seperti itu. Pak Yamto (Direktur Bisnis Bulog, Mokhamad Suyamto) dari Bulog tolong bantu kami mempercepat itu semua. Data perernak siapa yang menerima jagung itu sudah dari Dirjen PKH, tentunya sudah diverifikasi, tidak boleh ada yang terlewat tentunya peternak kecil, tidak yang besar-besar," urainya.