Arab Saudi Ingatkan Perusahaan Asing Tempatkan Kantor Pusat Regional di Riyadh Mulai 1 Januari 2024

Liputan6.com, Jakarta - Arab Saudi berpegang pada ultimatumnya kalau perusahaan asing harus menempatkan kantor pusat regional di Arab Saudi atau dilarang menerima kontrak pemerintah yang menguntungkan. Arab Saudi memberikan batas waktu hingga 1 Januari 2024.

Dalam sebuah langkah mengejutkan yang berani pada Februari 2021, pemerintah Arab Saudi mengumumkan akan berhenti melakukan bisnis dengan perusahaan internasional mana pun yang kantor pusat regionalnya tidak berbasis di negara tersebut pada 2024.

Berita ini mengejutkan investor  dan pekerja ekspatriat, banyak di antara mereka melihat langkah ini sebagai sebuah peluang bagi Dubai, ibu kota Uni Emirat Arab yang merupakan rumah bagi kantor pusat regional dengan kosentrasi tertinggi di Timur Tengah.

Kepada CNBC, Menteri Ekonomi dan Perencanaan Saudi, Faisal Al Ibrahim menuturkan, rencana tersebut masih berjalan dan membahas bagaimana Kerajaan mendukung perusahaan asing dengan perubahan tersebut.

Saat ditanya, apakah tenggat waktu masih berlaku, Al Ibrahim menjawab ya. “Ketika Anda pindah ada beberapa manfaat dan insentif yang membuat hal itu masuk akal,” ujar dia.

Adapun Faisal Al Ibrahim berbicara di Riyadh Future Invesment Initiative, sebuah konferensi keuangan dan investasi tahunan selama tiga hari yang diselenggarakan oleh Public Investment Fund atau Dana Investasi Publik Arab Saudi dan merupakan gagasan dari proyek Visi 2030.

"Ada banyak insentif, manfaat, dan dukungan yang selalu berubah, selalu berkembang, yang juga sedang didiskusikan dengan para pemain ini. Jadi bukan sekadar penguatan negatif. Ada banyak juga penguatan positif,” kata dia.

Visi 2030, sebuah kampanye ambisius yang diluncurkan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada 2016 bertujuan menciptakan lapangan kerja di sektor swasta dan diversifikasi perekonomiannya dari minyak seiring dengan meningkatnya populasi Arab Saudi. Lebih dari 60 persen di antaranya berusia di bawah 30 tahun. Penggerak markas regional Kerajaan adalah bagian dari upaya itu.

Ketika pertama kali diumumkan, ultimatum markas besar ini menimbulkan skeptimisme dan kritik dari banyak investor dan analisis regional yang mempertanyakan kemampuan Arab Saudi yang dikenal konservatif dan catatan hak asasi manusianya yang banyak dikritik untuk menarik talenta asing.

Ekspatriat di pusat regional Dubai mempertanyakan kemampuan Kerajaan tersebut dalam menyediakan layanan berkualitas hidup yang memadai seperti sekolah internasional, perumahan yang luas, dan aspek gaya hidup barat yakni alcohol yang saat ini ilegal di Arab Saudi.

Namun, seiring makin banyak perusahaan yang melirik pasar Arab Saudi yang besar dan relatif belum dimanfaatkan, Kerajaan tersebut menerima banyak minat dan investasi yang tumbuh pesat, kata Al Ibrahim.

Kehadiran beberapa ribu investor dan pemodal asing dari seluruh dunia pada konferensi FII pekan ini di Riyadh tampaknya menjadi ukuran yang baik mengenai minat tersebut.

"Kami melihat banyak momentum yang terjadi, kami tentu saja memprioritaskan perusahaan-perusahaan yang membawa penciptaan nilai ke tempat di mana nilai tersebut dikonsumsi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi bagi masyarakat di Arab Saudi, Saudi dan lainnya yang benar-benar membantu kami, mencapai hasil berkualitas dari kebutuhan kami, baik itu jasa atau barang dengan cara lebih baik dan lebih bermakna,” ujar menteri Al Ibrahim.

"Tanggapan perusahaan sangat berarti dan sangat positif. Selama beberapa dekade, nilai-nilai kita telah bocor ke negara-negara lain, dan itu tidak masalah. Namun, saat ini pilihan terbaik bagi 35 juta populasi dan pertumbuhannya adalah membawa penciptaan nilai ke tempat di mana nilai itu dikonsumsi,” kata dia.

Ia mengatakan, dalam jangka panjang, itu lebih baik bagi investor ini seiring dengan pergerakan mereka, dan dapat lebih dekat dengan pasar-pasar ini. “Dan mereka dapat memanfaatkan talenta-talenta muda yang tersedia di Saudi, talenta-talenta Saudi dan memanfaatkan platform lainnya agar mereka dapat tumbuh lebih kompetitif di wilayah lain,” kata dia.

Ia menambahkan, pada akhirnya, hal ini bukan hanya tentang Arab Saudi meningkatkan posisi dan kebijakan pengadaan barangnya, tetapi juga akan memberikan dampak kuat terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dan perekonomian di sekitar kita.

Bank Dunia memperkirakan kontraksi ekonomi sebesar 0,9% untuk Arab Saudi pada 2023 karena penurunan produksi dan harga minyak. Namun, Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat pertumbuhan non-minyak yang kuat di kerajaan tersebut, yang dikatakan telah meningkat sejak 2021, “rata-rata sebesar 4,8 persen pada 2022.

“Diperkirakan akan tetap mendekati 5 persen pada tahun 2023, didorong oleh permintaan domestik yang kuat,”