Sertifikasi Halal Gratis 248 UMK Binaan Telkom Rampung

Liputan6.com, Jakarta PT Surveyor Indonesia (PTSI) telah merampungkan sertifikasi halal terhadap 248 usaha menengah dan kecil (UMK) binaan PT Telkom Indonesia. Ini jadi sebagian kecil dalam mengejar target sertifikasi halal yang digenjot pemerintah.

Direktur Komersial PTSI Saifuddin Wijaya mengatakan, kali ini jadi tahun kedua pihaknya mendapat bagian untuk melakukan sertifikasi halal produk-produk dari UMK binaan Telkom. Pada tahun 2022 lalu, ada 249 produk yang disertifikasi.

"Tahun ini ada 248 (sertifikasi), insyaaAllah dari pihak Telkom, tahun depan bisa lebih besar lagi," jata dia dalam Seremoni Penyerahan Sertifikat Halal di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Dia mengatakan, secara keseluruhan ada 62 ribu mitra UMK binaan Rumah UMKM Telkom yang tersebar di Indonesia. Kali ini, baru sebagian kecil atau 248 sertifikat halal yang dikeluarkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) PTSI.

"Tentunya kalau tadi dari Telkom mitra binaannya 62 ribu seluruh Indonesia, tapi tentunya disisir kan mana yang masuk kriteria program kita. Karena kalau yang mikro itu sudha diserahkan oleh pemerintah dalam rangka itu self declare, tidak perlu ada proses verifikasi dan sertifikasi oleh LPH itu dibiayai oleh pemerintah, kalau ini difasilitasi oleh program TJSL-nya Telkom," bebernya.

Proses Sertifikasi Halal

Saifuddin mengungkap, proses sertifikasi halal ini sudah dimulai sejak Maret 2023 lalu dan rampung pada November 2023. Artinya, prosesnya berjalan selama 8 bulan.

"Kan ada proses sosialisasi, (meningkatkan) awarenss-nya, gimana mengelola konteks kehalalan dalam proses produksinya, kemudian diverifikasi kemudian sampai sertifikasi oleh kita kemduian disahkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)," urai dia.

Lebih lanjut, Saifuddin mengungkap keterlibatan PTSI dalam mengejar target pemerintah untuk melakukan sertifikasi terhadap 10 juta produk di 2024 mendatang. Dia berharap, pihaknya bisa mendapat porsi lebih banyak lagi agar target tersebut bisa tercapai.

"Apalagi target dari pemerintah tahun depan yang disertifikasi harusnya 10 juta, jadi ini sekarang belum sampai nendang sampai 10 juta, tapi harapannya tahun depan bisa lebih besar lagi," kata dia.

Perlu diketahui, target pemerintah untuk melakukan sertifikasi halal dari produk itu tak terbatas pada kategori tertentu. Artinya, pada konteks itu, sertifikasi halal yang dilakukan mencakup produk dari mikro, UKM, hingga perusahaan besar.

Sementara itu, PTSI sendiri membidik bisa melakukan sertifikasi halal sekitar 5.000-6.000 produk. Ini tak terbatas pada produk dari UMKM Binaan BUMN, tapi juga produk-produk luar negeri.

"Kalau kita sekitar 5 ribuan sampai 6 ribuan. Enggak harus dari BUMN, bisa dari perusahaan lain termasuk luar negeri. Kita sudah ada demand dari pabrikan-pabrikan luar negeri yang mau memasukkan barangnya ke Indonesia. Dan itu produk makanan dan minuman, mereka sudah bersiap-siap karena tahun depan sudah dimandatorikan, diwajibkan bahwa barang masuk harus ada label halal," bebernya.

Sebelumnya, PT Surveyor Indonesia (PTSI) telah menerbitkan 4.000 sertifikat halal untuk para pelaku usaha dalam negeri. Jumlah itu terhitung banyak, lantaran Surveyor Indonesia baru mengantongi akreditasi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Utama dari Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada pertengahan 2023 ini.

"Alhamdulillah kita sekarang sudah bisa mencapai sekitar di atas empat ribu sertifikat halal untuk produk yang bisa kita terbitkan," ujar Direktur Utama PT Surveyor Indonesia M Haris Witjaksono di Kantornya, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Dengan meraih status LPH, Harus melanjutkan, PTSI kini telah bisa menjalankan proses audit tak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Saat ini, perseroan telah melakukan proses audit di sejumlah perusahaan China, dan akan menyusul Korea Selatan.

"Kita sudah menjalankan di beberapa perusahaan di China, dan sekarang kita sedang melakukan kerja sama yang ada di Korsel. Saya kira ke depan kota akan lebih besar lagi," ungkapnya.

Adapun mayoritas produk yang telah dan tengah diuji untuk mendapatkan label halal merupakan makanan, khususnya dari negeri China.

"Kebanyakan makanan, sudah ada sekitar 10 industri yang kita audit verifikasi. Kemudian kita sedang dalam proses di Komisi Fatwa untuk penerbitan sertifikasi halal. Sekarang sedang dilalukan audit oleh auditor kita di China," imbuhnya.