Jokowi Ingin IKN Jadi 10 Minutes City, Motor Dilarang Masuk Kawasan Ini

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar IKN nantinya jadi 10 minutes city, dimana hanya butuh 10 menit untuk mengelilingi seluruh penjuru kota. Sehingga, IKN dibangun dengan memprioritaskan jalur pejalan kaki dan transportasi publik ramah lingkungan, tanpa adanya kendaraan bakar roda dua alias motor.

Chief of Urban Mobility Otorita IKN Resdiansyah mengatakan, kemudahan mobilitas jadi tulang punggung IKN Nusantara. Alhasil, kehadiran transportasi publik dan jalur pejalan kaki bakal diutamakan.

"Setiap ada pengembangan kawasan baru, backbone-nya adalah transportasi. IKN dibangun dengan 10 minutes city, dan kita pastikan itu adalah active mobility, walking, cycling, public transport diutamakan," ujar Resdiansyah di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

"Kita mendesain kotanya itu adalah dari tempat teman-teman bekerja ke halte, ke gedung-gedung kantoran itu cuman 10 minutes. Itu sekarang kita fight di urban mobility," jelas dia.

Tak hanya itu, IKN juga nantinya akan mengandalkan alat mobilitas individual berkecepatan di bawah 25 km per jam (micromobility). Sehingga proses pengantaran barang tidak lagi memakai jasa motor atau ojek online.

"Micromobility-nya itu tidak boleh di jalan raya loh, ada praktik khusus yang kita buat. Jadi kalau mau gofood sebagainya, silakan itu pakai micro mobility, tidak pakai motor. Karena di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), tidak ada operasional kendaraan roda dua (motor) nantinya," paparnya.

Namun, Resdiansyah menyampaikan, finalisasi semua rencana itu kembali kepada siapa pemimpin negara selanjutnya. "Itu yang kita rencanakan, tapi itu semua tergantung politik kita bagaimana di tahun depan," ungkapnya.

Secara gambaran besar, Otorita IKN mendapat perintah dari Jokowi agar masyarakat di ibu kota baru nantinya tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi.

"Perintah presiden kepada kami adalah 80 persen public transport, 20 persen kendaraan pribadi. Bagaimana kami mengontrol 20 persen kendaraan pribadi itu tidak berkeliaran lebih dari itu menggunakan intelligent transport system," imbuhnya.

"Jika sudah mencapai 20 persen, kita siapkan park and ride. You all must be park and ride using public transport. You're not allow to come to IKN, masuk ke KIPP menggunakan kendaraan pribadi kalau sudah 20 persen," tegas Resdiansyah.

Kecuali Presiden dan pejabat negara tertentu, yang punya kepentingan mendesak untuk menggunakan kendaraan dinas. Itu pun direncanakan tidak lagi memakai mobil berbahan bakar BBM, tapi mobil listrik.

"Kita harus kasih contoh dong, kecuali kendaraan dinas kayak Presiden, masa harus jalan kaki. Ada spesifik khusus yang membolehkan kendaraan pribadi itu, seperti kendaraan dinas, nanti ada peraturan sendiri," tuturnya.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyiapkan museum berkelas dunia di daerah itu sehingga akan menjadi salah satu ikon baru bagi bangsa Indonesia.

"Jadi, kita ingin nantinya akan ada di Nusantara itu kelas dunia. Salah satunya museum. Jenisnya nanti kita coba rumuskan kembali. Tentu, kita akan meminta pendapat para ahli seni dan budaya, sekolah seni dan budaya seperti IKJ, ISI dan lain-lain serta para penggiat, para ahli," kata Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono usai mengunjungi salah satu museum di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dikutip dari Antara, Minggu (3/12/2023).

Bambang mengatakan demi mewujudkan keberadaan museum berkelas dunia di Nusantara, pihaknya sudah berkomunikasi dengan budayawan, para penggiat seni dan bahkan melakukan studi ke beberapa negara dengan museum-museum yang dikenal dunia.

Semua itu dilakukan untuk membantu mendefinisikan museum berkelas dunia yang dapat merefleksikan dari keberagaman bangsa Indonesia dalam suatu museum yang akan dibangun di IKN ke depan.

"Kita melakukan beberapa perbandingan di Eropa, di beberapa tempat dan juga nanti kita akan konsultasikan dengan yayasan museum di Indonesia sehingga nanti kita akan mendapatkan yang terbaik," jelasnya dalam kunjungan di sela-sela perhelatan COP28 di Dubai, UEA.

Pembangunan IKN, yang tengah dibangun di Pulau Kalimantan, merupakan satu satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pembangunan dari ibu kota baru Indonesia itu dilaksanakan dalam periode 2022 hingga 2045.

Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan IKN akan dibangun dengan didanai sebanyak 80 persen dari investasi dan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk tahun ini, realisasi belanja IKN Nusantara telah mencapai Rp13 triliun per Oktober 2023 dari total alokasi Rp29,3 triliun pada APBN 2023. Pagu belanja Rp29,3 triliun itu sendiri meliputi belanja infrastruktur Rp26,3 triliun dan belanja non infrastruktur Rp3 triliun.