Rapat Paripurna DPR Setujui 9 Nama Anggota Badan Supervisi OJK

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna pada hari ini, Selasa (5/12/2023). Salah satu agenda dalam Rapat Paripurna DPR RI ini adalah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan (fit and propert test) Calon Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

“Sembilan anggota Badan Supervisi OJK tahun 2023-2024 terdiri dari Agustinus Prasentyantoko, Edhie Purnawan, Difi Johansyah, Sidharta Utama, Moh. Jufrin, Hernawan Bekti, Didid Noordiatmoko, Tito Sulistio, dan Candra Fajri Ananda,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ini laporan dari Komisi XI ini diterima dan sembilan nama tersebut disetujui.  

Amir menjelaskan, Komisi XI DPR RI telah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk memilih calon anggota BS OJK periode 2023-2028.

Pertama, rapat internal Komisi XI pada 25 September 2023 menyetujui jumlah anggota BS OJK sebanyak sembilan orang. Komisi XI membuka pendaftaran untuk calon anggota BS OJK selama 10-20 November yang diumumkan di media cetak nasional.

Pada 15 November 2023, Pimpinan DPR mengirim surat kepada Menteri Keuangan selaku Koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perihal permintaan nama calon anggota Badan Supervisi OJK dari unsur pemerintah. Memasuki 20 November 2023, Pimpinan DPR menerima surat dari Menkeu perihal penyampaian usulan calon anggota BS OJK dari unsur pemerintah.

“Tanggal 22 November 2023, Komisi XI DPR RI melakukan rapat internal dalam rangka verifikasi calon anggota BS OJK oleh Panitia Seleksi Komisi XI DPR RI terhadap 44 pendaftar calon BS OJK dan menyetujui 38 nama calon BS OJK untuk dilanjutkan dalam uji kelayakan dan uji kepatutan (fit and proper test),” ujarnya.

Selanjutnya, pada 22 November 2023, Pimpinan DPR mengirim surat kepada Menkeu perihal permintaan tambahan nama calon anggota BSOJK dari unsur pemerintah yang kemudian dibalas oleh Menkeu pada 27 November 2023 perihal penyampaian usulan calon anggota BS OJK dari unsur pemerintah.

“Tanggal 27-28 November 2023, Komisi XI DPR RI telah melakukan rapat dengan pendapat umum dalam rangka uji kelayakan dan uji kepatutan terhadap 40 calon anggota BS OJK, di mana terdapat dua nama calon yang merupakan usulan dari pemerintah. Proses pemilihan calon anggota BS OJK di Komisi 11 DPR RI diakhiri dengan pengambilan keputusan dalam rapat internal Komisi XI pada tanggal 28 November 2023 yang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, (sehingga disepakati sembilan anggota BP OJK),” ungkap Amir.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan keberhasilan Indonesia dalam menjaga perekonomian nasional di tengah tekanan perekonomian global yang penuh ketidakpastian.

“Di tengah kondisi perekonomian yang tidak pasti, kita melakukan antisipasi dengan baik dan kita tidak mengalami surprise atau shock. Justru kita telah menyiapkan antisipasi dengan langkah-langkah dengan tugas kita dalam kontrol dan kewenangan kita. Nyatanya di tengah ancaman perekonomian global, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap dapat berlanjut dengan baik,” kata Mahendra dalam sambutannya pada acara CEO Networking 2023 dengan tema “Achieving Sustainable Growth through Cohesive Collaboration” di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), di tengah melambatnya perekonomian global, perubahan iklim, dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, perekonomian Indonesia tumbuh 4,94 persen yoy dan tumbuh 5,05 persen ctoc.

Acara tersebut diselenggarakan OJK bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam rangka memperingati 46 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. 

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Pratomiyono, Pimpinan SRO, serta diikuti oleh lebih dari 500 Direksi maupun Perwakilan stakeholders di Pasar Modal Indonesia.

Lebih lanjut, Mahendra menyampaikan beberapa strategi yang penting dilakukan untuk tetap menjaga kinerja perekonomian di antaranya meningkatkan kolaborasi, antisipasi dan kedisiplinan dalam menjalankan agenda reformasi di sektor jasa keuangan agar perekonomian dapat berjalan dengan baik. 

“Kata kuncinya di tengah kondisi seperti ini yaitu Cohesive Collaboration. Kita pastikan agenda reformasi Sektor Jasa Keuangan atau masing-masing institusi dan stakeholder dilakukan dengan baik atau tidak. Dalam hal itu saya laporkan reformasi  yang dilakukan OJK untuk mendukung seluruh sektor jasa keuangan bangkit mencapai real potential of  Indonesia,” kata Mahendra.

Menurutnya, OJK telah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mendorong seluruh sektor jasa keuangan untuk terus bertumbuh. Di bidang Pasar Modal, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No. 18 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. Aturan ini memperluas cakupan jenis efek yang dapat ditawarkan melalui penawaran umum. 

Selain itu, OJK telah meluncurkan Bursa Karbon secara efektif pada akhir 26 September 2023. Dalam lingkup transisi dan dekarbonisasi, OJK akan menyempurnakan kerangka peraturan yang ada dengan mengacu pada ISSB IFRS S2 yang mengharuskan perusahaan mengungkapkan risiko fisik dan transisi akibat perubahan iklim dengan pengembangan rencana transisi masing-masing. 

Kegiatan CEO Networking 2023 ini menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara OJK sebagai regulator dengan para pelaku pasar, dan seluruh stakeholders untuk bersama-sama menghadapi tantangan dan dinamika global yang serba dalam ketidakpastian. 

Dengan semakin meningkatnya sinergi antara regulator bersama CEO dan seluruh stakeholders, diharapkan dapat mendukung akselerasi pertumbuhan Pasar Modal Indonesia ke depan dan berkontribusi dalam kemajuan perekonomian Indonesia.