Janji Anies Baswedan Soal Proyek Kereta Api di Kalimantan

Liputan6.com, Jakarta Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji untuk membangun kereta api yang menghubungkan Banjarmasin hingga Banjarbaru di daerah Kalimantan Selatan.

Anies mengatakan mobilitas masyarakat antar kedua kota itu cukup tinggi. Pembangunan kereta api tersebut kata dia, akan menjadi prioritas untuk di wilayah Kalimantan Selatan.

"Yang tidak kalah penting adalah memastikan pembangunan infrastruktur ke berbagai wilayah di Kalimantan Selatan terjalin dengan baik," kata Anies saat berdialog dengan masyarakat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dikutip dari Antara, Selasa (5/12/2023).

Selain itu, menurut dia setiap pembangunan di suatu wilayah, khususnya Kalimantan Selatan, wajib melibatkan masyarakat setempat. Karena itu dia menilai, jangan sampai pembangunan dilakukan di Banjarmasin tetapi orang-orang yang mengerjakannya berasal dari luar daerah.

"Karena kita tidak menginginkan hanya kota saja yang terbangun, tapi juga kawasan-kabupaten kabupaten ," katanya.

Pembangunan Manusia

Selain terkait infrastruktur, dia mengatakan pembangunan manusia juga cukup penting. Karena dia menilai pembangunan manusia di Kalimantan tertinggal 10 tahun.

"Ini yang harus dikejar, karena pada akhirnya pembangunan bukan soal jalan, pembangunan tentang kualitas manusianya," katanya.

Adapun jarak antara wilayah Banjarmasin dan Banjabaru berkisar 35 kilometer. Kota Banjar Baru saat ini merupakan Ibu Kota Kalimantan Selatan menggantikan Kota Banjarmasin.

KPU RI pada Senin, (13/11), telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil Pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, (14/11), pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai pembangunan IKN tidak mendesak dilanjutkan. Untuk itu, proyek IKN ini bakal ditinjau ulang jika nantinya Anies Baswedan jadi Presiden.

Namun begitu, Otorita IKN menyatakan keberlanjutan proyek ibu kota baru tersebut bakal tetap diteruskan.

Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN menegaskan, pembangunan IKN sudah menjadi amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (UU IKN).

"Iya, (pembangunan) IKN itu kan undang-undang dan konstitusi," tegas Agung saat ditanyai kemungkinan proyek IKN bakal terhenti di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Tak Bisa Diganggu Gugat

Menurut dia, kehadiran UU IKN dan aturan turunannya jadi satu hal yang tidak bisa diganggu gugat. Sehingga siapapun pasangan calon yang bakal menggantikan Jokowi-Ma'ruf Amin patut mengikutinya.

"Jadi kita berpegang pada itu saja. Dan UU-nya memang menurut saya menciptakan iklim yang menarik dan melindungi investasi, yang tentunya ini perlu kita jaga keberlangsungannya, kita jaga keberlanjutannya," ungkapnya.

Agung menuturkan, pemindahan ibu kota negara sudah direncanakan sejak era Presiden RI pertama, Soekarno pada 1957 silam. Saat itu ibu kota yang berada di Jakarta direncanakan untuk direlokasi ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, namun tak jadi.

Kemudian pada periode 1980-an Presiden Soeharto berencana memindahkan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat namun kembali tak terealisasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2010 silam juga kembali membuka pembicaraan relokasi ibu kota untuk mempromosikan pemerataan kekayaan di Indonesia.

Baru pada 2017, Presiden Joko Widodo resmi memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke wilayah Kalimantan Timur dan diberi nama IKN Nusantara.

"IKN ini kita tidak boleh lupakan sejarah, cita-cita founding father kita, Bung Karno yang pertama kali menggagas," imbuh Agung.

Melanjutkan amanat tersebut, ia menambahkan, proses sejumlah pembangunan yang dimulai saat groundbreaking pertama September 2023 terus berlanjut. Otorita IKN juga masih terus mempromosikan kepada para investor untuk ikut membangun IKN.

Pasalnya, alokasi APBN yang akan dialokasikan untuk pembangunan IKN hanya 20 persen. Sisanya, 54 persen melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan 26 persen investasi swasta murni.

"Groundbreaking yang baru dilakukan September sekarang sudah 30 persen. Jadi memang nyata. IKN itu tidak hoax, memang real," kata Agung.