Jokowi Mulai Waspada, Perubahan Iklim Bisa Ganggu Panen Raya

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian dan lembaga untuk mewaspadai dampak perubahan iklim dalam beberapa waktu terakhir yang bisa menghambat produksi dari musim tanam dan panen raya di awal tahun.

“Waspada terhadap perubahan iklim yang kemungkinan bisa mengganggu musim tanam dan panen raya yang telah direncanakan sehingga hitung-hitungan mengenai kondisi aman, cadangan strategis pangan betul-betul dikalkulasi,” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (9/1/2023).

Jokowi menekankan kepada jajaran kementerian dan lembaga mengenai pentingnya perencanaan penanaman tanaman pangan, dan kalkulasi data hasil produksi agar dapat memastikan ketersediaan bahan pangan di awal tahun ini.

Presiden Jokowi meminta agar stok dan ketersediaan pangan di awal tahun ini betul-betul terjaga. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kata dia, harus mengawasi stok dan harga pangan di wilayah masing-masing dan mengantisipasi jika terjadi gejolak yang tidak diinginkan.

“Jangan sampai terjadi kelangkaan dan kenaikan harga, sehingga sekali lagi ini perlu betul-betul dipantau di setiap kabupaten, di setiap provinsi agar stok yang ada bisa kita jaga dan harganya terjangkau masyarakat,” kata dia.

BBM dan Gas

Presiden juga meminta komoditas energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan gas agar selalu tersedia di setiap daerah. Ia mengingatkan jangan sampai terjadi kelangkaan komoditas energi yang bisa memicu kesulitan di tengah masyarakat dan mengerek inflasi.

“Jangan sampai 1, 2, atau 3 atau lebih kabupaten terjadi kelangkaan gas karena masalah distribusi yang terganggu misalnya harus dipantau dan dilihat secara detail,” kata dia.

Menurut data Badan Urusan Logistik (Bulog), stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog di awal tahun ini sebanyak 1,6 juta ton beras.

Presiden Jokowi juga sebelumnya mendorong dimulainya musim tanam pada Desember 2023 di lahan sawah seluas 1,4 juta hektare secara nasional, kemudian Januari 2024 di lahan 1,7 juta hektare, dan Februari 1,4 juta hektare. Proses musim tanam itu untuk meningkatkan produksi beras pada Maret-April 2024 atau musim panen raya awal tahun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerangkan bahwa proses pembelian pupuk subsidi sangat mudah. Para petani hanya perlu menunjukkan KTP saat membeli pupuk subsidi di kios-kios resmi.

"Saya sampaikan sekarang pengambilan pupuk bisa pakai KTP," kata Jokowi saat meninjau tanam padi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (3/1/2024).

Jokowi memastikan ketersediaan pupuk untuk masa tanam Januari 2024 dalam kondisi aman. Bahkan, dirinya telah menambah anggaran hingga Rp 14 triliun untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi.

"Subsidi pupuk sudah saya tambah sebesar Rp 14 triliun. Urusan petani ya mesin dan pupuk. Untuk masa tanam ini 1.7 ton pupuk dari pupuk Indonesia sehingga mencukupi dan kemudian keluhan pupuk sudah tidak ada lagi," ujar Jokowi.

Presiden menambahkan saat ini para petani bisa melakukan tanam untuk hasil panen di pada Maret dan April 2024. Mengingat, di bulan ini hampir semua daerah sudah mengalami hujan yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan produksi.

"Di awal Januari mulai menanam semuanya karena hujan sudah turun dimana air juga kebutuhan sudah tercukupi  di Desember  kita nanam sekitar 4 juta, di Januari 1,7 juta hektar, Februari 1,4 juta hektar. Semoga kita harapkan ada peningkatan produksi beras kita dimasa panen Maret April," katanya.

Sebelumnya, penambahan anggaran pupuk subsidi telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp 14 triliun. Dengan ini, anggaran sebesar itu tinggal menunggu proses dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menceritakan proses dikabulkannya permintaan petani tersebut. Mentan mengaku dirinya sudah berkeliling ke 11 Provinsi guna mendengar aspirasi yang dikeluhkan petani.

Menurutnya, rata-rata keluhan mereka adalah kurangnya pasokan pupuk subsidi untuk meningkatkan produksi. Dia pun bergegas menyampaikan penambahan anggaran ke Presiden Joko Widodo.

"Bapak Presiden kami sudah keliling ke 11 provinsi di Indonesia. Dan rata-rata keluhan mereka (petani) adalah pupuk. Alhamdulillah, setelah saya lapor pada pertemuan yang lalu di Pekalongan Bapak Presiden setuju pupuk subsidi ditambah," kata Mentan Andi.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com