Gaet Vietnam, Lobster Indonesia Bakal Makin Mendunia

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama perikanan dengan Vietnam. Kerja sama ini dinilai membawa prospek cerah pada pengembangan budidaya lobster, serta memperbesar peluang Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok lobster dunia.

"Melalui kerjasama ini akan memberikan peluang masuknya investasi di sektor perikanan melalui pengelolaan lobster yang progressive. Kedua belah pihak akan mendapat manfaat sebagai dua negara yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan lobster melalui potensi yang dimiliki masing masing negara dan berpeluang menjadi pemain utama dalam global supply chain lobster," ujar Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjajaran (Unpad) Yudi Nurul Ihsan dikutip Minggu (14/1/2024).

Menurutnya, kolaborasi perikanan yang dibangun KKP dengan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam akan mendorong pengelolaan lobster di tanah air melalui pendekatan ekologi, ekonomi, dan sosial secara seimbang dan berkelanjutan.

Masyarakat pembudidaya, sambungnya, akan diuntungkan dengan adanya transfer teknologi khususnya dalam penyediaan pakan lobster. Pakan inilah yang selama ini menjadi kendala utama yang dihadapi para pembudidaya lobster di berbagai daerah Indonesia.

Budidaya Lobster

Di samping itu, kerja sama pengembangan budidaya lobster akan mendorong peningkatan etos kerja masyarakat dalam melalukan kegiatan budidaya seperti halnya di Vietnam. Pembudidaya di negara tersebut diakuinya sudah terbukti lebih maju dan memiliki etos kerja tinggi dalam memproduksi biota laut bercangkang itu.

"Etos kerja pembudidaya menjadi sangat penting karena lobster ini sangat unik. Punya sifat kanibalisme yang sangat tinggi sehingga memerlukan kedisiplinan pembudidaya dalam melakukan pengamatan kegiatan budidaya lobster secara rutin. Dan faktor utama keberhasilan budidaya lobster di Vietnam adalah etos kerja SDM dan kualitas pakan lobster," beber Yudi.

Dari sisi ekologi, pengembangan budidaya lobster akan berdampak positif pada populasinya di alam. Sebab kebutuhan lobster untuk dikonsumsi tidak lagi bergantung pada hasil tangkapan melainkan dari hasil budidaya.

"Tidak ada salahnya kita belajar ke Vietnam, seperti halnya dulu di tahun 80an, Vietnam belajar budidaya ikan ke Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pernyataan persnya menyebut penandatanganan dokumen kerja sama perikanan antara Indonesia dengan Vietnam adalah momen terbesar untuk mendorong kolaborasi dan investasi di bidang ini.

Penguatan kerja sama perikanan ditandai dengan pertukaran dokumen kerja sama antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Le Minh Hoan di Istana Kepresidenan Vietnam di Kota Hanoi, kemarin. Momentum tersebut disaksikan langsung oleh pimpinan masing-masing negara.

Lingkup kerja sama perikanan antara Indonesia dan Vietnam meliputi pembangunan perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, investasi, pertukaran informasi data perikanan, transfer teknologi dan pertukaran ahli, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya, area kerja sama juga mengarah pada kegiatan pengolahan, promosi, dan perdagangan produk perikanan, hingga perlawanan terhadap praktik illegal, unreported, unregulated fishing.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan kerja sama pengembangan budidaya lobster dengan Vietnam untuk kepentingan nasional. Langkah ini sebagai upaya menjadikan Indonesia sebagai bagian dari rantai pasok (supply chain) perikanan dunia.

"Kita harus belajar. Sebagai negara tetangga, saya katakan kita harus bisa menjadi bagian dari global supply chain kalau misalnya Indonesia-Vietnam nyatu. Vietnam hebat, tarif masuk (produk perikanan) ke Eropa 0 persen, nilai ekspornya di atas USD 10 miliar. Kita masih belum. Ini kalau kita bersama-sama, barengan, saya katakan sama Vietnam, kita akan jadi jagoan di kawasan," ujar Menteri Trenggono dikutip Kamis (11/1/2024).

Trenggono malam ini bertolak ke Vietnam mendampingi Presiden Joko Widodo. Kunjungan ke Vietnam salah satunya terkait kerja sama perikanan termasuk soal pengembangan budidaya lobster di Indonesia.

Menteri Trenggono memaparkan, KKP dengan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam sebelumnya telah menandatangani kerja sama perikanan tahun lalu. Sehingga dengan kunjungan kenegaraan ini, realisasi dari kerja sama tersebut bisa segera dilakukan.

"Malam ini saya pergi ke sana mendampingi Bapak Presiden, pertama kerja sama soal sektor perikanan. Jadi umum. Terus kemudian yang kedua salah satunya untuk melanjutkan, jadi mempercepatlah karena MoU-nya sudah ditandatangani. Jadi kita tinggal peresmian daripada penandatangan MoU sektor perikanan itu. Lobster, BBL salah satunya ada di dalam perjanjian itu," papar Menteri Trenggono.

Kerja Sama dengan Vietnam

Trenggono melanjutkan, kerja sama dengan Vietnam akan mendorong tumbuhnya hilirisasi sektor perikanan di Indonesia, termasuk untuk komoditas lobster. Di samping itu, akan terjadi transfer teknologi dan etos kerja yang dapat meningkatkan kemampuan para pembudidaya lobster di dalam negeri.

Diakuinya, yang menjadi kendala pengembangan budidaya lobster di Indonesia selama ini di antaranya persoalan pakan hingga teknologi budidaya yang masih sangat tradisional. Dengan kerjasama ini, dia optimis persoalan tersebut bisa tersolusikan, dan benih bening lobster (BBL) tidak lagi menjadi komoditas penyelundupan yang berujung kerugian negara.

"Kalau kita barengan, kita bisa dapat transfer etos kerja yang baik. Rasanya kita bisa di situ," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengakui bahwa capaian nilai ekspor produk perikanan Indonesia belum mencapai target di 2023 lalu. 

KKP mencatat, realisasi nilai ekspor produk perikanan hanya menyentuh angka USD 5,6 miliar di tahun 2023, kurang dari target USD 6,7 miliar.

"Memang belum tercapai, kendalanya banyak,” ujar Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta Pusat pada Rabu (10/1/2024).

Trenggono melihat, perikanan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan untuk memasuki standar ekspor, meski pun adanya produk yang melimpah, dan budidaya perikanan yang juga memadai. 

"Penangkapannya sudah harus baik melalui implementasi PIT (penangkapan ikan terukur) salah satu menuju arah lebih baik," jelasnya.

Sementara untuk tahun 2024, nilai ekspor hasil perikanan ditargetkan USD 7,20 miliar.

Selain itu, KKP juga menargetkan produksi perikanan mencapai 30,85 juta ton, dan PDB perikanan tumbuh di kisaran 5-6 persen. 

Pada 2023 lalu, PDB perikanan mencapai 6,78 persen sampai dengan kuartal III, serta PNBP kelautan dan perikanan mencapai Rp. 1,69 triliun.

Nilai Tukar Nelayan ditargetkan 108 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan ditargetkan 105.

“Kemudian untuk produksi garam di targetkan 2 juta ton, angka konsumsi ikan ditargetkan 59 Kg per kap per tahun, luas kawasan konservasi laut ditargetkan mencapai 29,30 juta Ha, penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir di 21 kawasan,” beber Trenggono.