Anies Baswedan: Bansos Harus Tepat Sasaran, Bukan Dibagikan di Pinggir Jalan

Liputan6.com, Jakarta - Dalam debat calon presiden yang berlangsung di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024) Ganjar Pranowo bertanya kepada Anies Baswedan mengenai mengelola bantuan sosial (bansos) agar tidak saling klaim, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kecumburuan.

Anies Baswedan pun menjawab dengan tegas. Program bansos adalah bantuan untuk penerima dan bukan bantuan untuk yang memberikan. Oleh karena itu, bansos harus diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima. Jika penerima membutuhkan bulan ini maka harus dikucurkan bulan ini juga.  

"Itulah yang disebut dengan bansos tanpa pamrih," kata Anies Baswedan. 

Selain itu, calon presiden nomor urut 1 ini mengatakan bahwa bansos harus tepat sasaran artinya diberikan melalui  data yang baik dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi.

“Bukan dibagikan di pinggir jalan,” kata dia.

Anies juga mengatakan bahwa bansos harus bisa dipastikan diberikan kepada mereka yang miskin dan prasejahtera. Oleh sebab itu, Anies menyusun program Bansos Plus yaitu angka ditingkatkan, yang belum masuk dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan supaya mereka bisa mandiri.

Ia pun bercerita saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Semua paket bansos dikardusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta sehingga jelas bahwa uang rakyat untuk rakyat.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menyatakan, pembagian bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat telah disalahgunakan bagi kepentingan elektoral. Bansos ia sebut telah dimanfaatkan untuk mengeksploitasi kemiskinan. 

Politisi PDI Perjuangan itu  menyatakan, Bansos yang seharusnya dibagikan Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan data kemiskinan, kini disalurkan menurut  tingkat kepadatan penduduk di sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Bahkan, Kemensos tidak lagi dilibatkan.

"Lho kan sangat jelas, Ibu Risma sejak awal menjabat Mensos punya komitmen untuk menggunakan data kemiskinan. Saat ini, data kemiskinan Ibu Risma tidak lagi dipakai,” kata Aria dalam keterangannya, Sabtu (4/2/2024).

Aria mengatakan, berdasarkan informasi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini,  saat ini pemerintah menggunakan data dari Kemenko PMK dalam pembagian Bansos. Dia juga mengaku tidak rela  pembagian Bansos dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti yang terjadi belakangan ini.

"Data validasi Bansos yang dimiliki  Kementerian Sosial, yang rutin  diperbaiki, infonya tidak dipakai dalam penyebaran atau pembagian Bansos, pada  bulan Januari dan Februari 2024," katanya.

Ia juga menyayangkan,  pembagian Bansos yang dilakukan hanya berdasarkan kepadatan penduduk di sejumlah daerah di Jawa Tengah. 

Menurut Aria, pada Desember 2023, Presiden Jokowi membagikan BLT Puso (BLT bagi petani yang gagal panen) yang hanya dibagikan di Provinsi Jawa Tengah.  Bantuan yang akan diberikan sebesar Rp 8 juta per 1 hektare lahan pertanian. 

Sementara itu, untuk  kelompok tani, diberikan bantuan sekitar Rp 122 juta, Rp 180 juta, hingga Rp 200 juta. 

"Itulah yang kita  tahu, yang dipakai merupakan data elektoral, berdasarkan kepadatan penduduk. Kemudian, daerah mana yang memberikan efek elektoral tinggi di situlah Bansos diberikan. Bansos  memang untuk rakyat, PDI Perjuangan setuju. Tetapi, caranya jangan didasarkan dan dikerdilkan  untuk kepentingan elektoral, tapi  sesuai kebutuhan rakyat,” pungkas Aria.