Bapanas Kembali Tegaskan Beras Langka Bukan karena Bansos

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi kembali menegaskan kembali bahwa bantuan sosial pangan (bansos) beras tidak menyebabkan kenaikan harga dan kelangkaan beras.

"Bantuan pangan (beras) jangan dibilang itu y ngabisin beras di nasional, enggak," kata Arief kepada awak media di Hotel Margo, Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).

Arief menerangkan, bahwa program bansos pangan yang disalurkan Presiden Jokowi berasal dari beras gudang Bulog. Artinya, berasal ini tidak diambil langsung dari hasil panen petani.

"Itu (bansos beras) posnya sendiri-sendiri ya, itu langsung dari gudang Bulog tidak menyerap yang ada di panen lokal, karena panen lokal kemarin angkanya di bawah 1 juta ton," tegasnya.

Arief menekankan, program bansos beras 10 kilogram yang dibagikan presiden Jokowi juga bukan merupakan alat politik. Melainkan program ini murni untuk membantu daya beli masyarakat ekonomi ke bawah atas mahalnya harga beras.

"Maka 22 juta ya KPM desil ke bawah, itu diberikan bantuan pangan, sekali lagi tidak ada kaitannya sama politik ya," ujarnya.

Pada momentum pemilihan presiden (Pilpres) 14 Februari 2024 pemerintah menghentikan penyaluran bansos beras sementara untuk menghormati Pemilu. Setelahnya, pada 15 Februari 2024 pemerintah kembali menyalurkan bansos beras kepada 22 juta KPM.

"Tanggal 8 sampai 14 (Februari 2024) kita stop ya, kemudian dimulai lagi tanggal 15 (Februari 2024)," urainya.

Saat ini, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai 1,2 juta ton. Cadangan beras ini terus diupayakan terjaga di tengah penurunan produksi padi akibat perubahan iklim.

"Kita terus upayakan di kisaran 1,2 juta ton CBP ini,"  ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pada Senin (26/2/2024) mengadakan sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta. Hasil sidang kabinet tersebut, Jokowi meminta seluruh elemen untuk menurunkan harga beras.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengungkap dalam sidang kabinet paripurna tersebut fokus membahas kesiapan bahan pangan jelang puasa Ramadhan dan lebaran Idulfitri 2024. Khususnya komoditas beras yang mengalami kenaikan harga secara drastis dalam beberapa waktu terakhir.

"Jadi bagaimana pangan itu, khususnya pangan memang harus dipersiapkan untuk menghadapi puasa dan lebaran," kata Arief kepada awak media di Hotel Margo, Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).

Terkait lonjakan harga beras, Presiden Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP) yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP). Sehingga harga beras bisa turun sebelum Ramadan.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta Bulog menjaga cadangan beras pemerintah (CBP) tetap berada di kisaran minimal 1,2 juta ton.

"Hari ini inflasi yang paling tinggi adalah beras. Jadi beras ini menjadi concern dari Pak Presiden percepat top up stoknya Bulog. Stok bulog itu harus ada minimal 1,2 juta ton,"  ujarnya.