Laporan WWF: Baru 4 Bank di Indonesia yang Berkomitmen Capai Net Zero

Bank perlu meningkatkan kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengelola dua risiko utama yakni perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

oleh Arthur Gideon diperbarui 21 Jun 2024, 16:20 WIB
Diterbitkan 21 Jun 2024, 16:20 WIB
Konferensi pers Yayasan WWF Indonesia mengenai Sustainable Banking Assessment (SUSBA). (Dok WWF)
Konferensi pers Yayasan WWF Indonesia mengenai Sustainable Banking Assessment (SUSBA). (Dok WWF)

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah gebrakan besar dilakukan oleh WWF, organisasi masyarakat yang bergerak di bidang konservasi dan pembangunan berkelanjutan. WWF yang biasanya hanya terlihat dalam kegiatan konservasi ini merilis laporan Sustainable Banking Assessment (SUSBA).

Laporan ini berisikan penilaian komprehensif terkait integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola/environmental, social, and governance (LST/ESG) terhadap 39 bank di negara-negara ASEAN dan 10 bank besar di Jepang dan Korea Selatan.

Khusus untuk Indonesia, laporan SUSBA 2023 mencakup 11 bank swasta dan BUMN, jumlah responden tertinggi di seluruh di kawasan ASEAN dan Asia Timur. Laporan SUSBA terkini mencatat penambahan tiga bank (BTPN, BSI, dan Bank Danamon) dibanding tahun sebelumnya.

Dari 11 bank, baru empat yang memiliki komitmen untuk mencapai net zero. Kemudian, pengembangan produk keuangan yang mendukung transisi net zero masih terbatas, terutama untuk skala kecil dan menengah. Dan juga, risiko dampak alam dan keanekaragaman hayati terhadap kinerja keuangan belum menjadi urgensi kebanyakan bank di Indonesia.

Chief Conservation Officer WWF-Indonesia Dewi Rizky menjelaskan, Indonesia secara geografis rentan terhadap perubahan iklim. Berdasarkan skor data tentang kerentanan perubahan iklim setiap negara (ND-GAIN 2021), yang mengukur kerentanan dan kesiapan terhadap risiko fisik iklim Indonesia membutuhkan penguatan aksi-aksi iklim.

Tak terkecuali untuk sektor swasta dengan risiko transisi seperti dinamika regulasi di tingkat global, perkembangan teknologi yang pesat, dan perubahan kondisi pasar.

“Kinerja bank sebagai lembaga intermediasi keuangan- tidak luput dari paparan risiko perubahan iklim tersebut-. Perubahan pasar dan kebijakan terkait bahan bakar fosil, misalnya, menjadi sebuah risiko yang perlu diperhitungkan pihak perbankan,” ungkap Dewi dikutip Jumat (21/6/2024).

“Oleh karena itu, bank perlu meningkatkan kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengelola dua risiko utama yakni perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Pada saat yang sama bank juga berperan penting dalam meningkatkan ketahanan sektor-sektor lain terhadap perubahan iklim,” imbuh Dewi.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Dukungan Terbatas

Ilustrasi Bank Sentral. Photo copyright by Freepik
Ilustrasi Bank Sentral. Photo copyright by Freepik

Target net zero tidak akan tercapai tanpa langkah nyata menjaga kondisi lingkungan. Berdasarkan SUSBA 2023, dukungan perbankan untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam dan sosial masih sangat terbatas (5%).

Salah satu temuan positif SUSBA menunjukkan manajemen tertinggi perbankan (Direksi dan Komisaris) sudah memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk mengelola risiko ESG dan perubahan iklim. Namun, kapasitas bank dalam mengukur tingkat risiko tersebut masih minim dan perlu ditingkatkan.

Laporan SUSBA menunjukkan baru empat bank memiliki target net zero, yakni BRI dan BTPN pada 2050, serta BCA dan BNI pada 2060. Dua bank (BCA dan BRI) telah menghitung emisi gas rumah kaca (GRK), namun baru satu bank (BRI) yang menerapkan Science-based Target Initiative (SBTi).

 


Butuh Perhatian Ekstra

Sustainable Finance Lead, WWF-Indonesia Rizkia Sari Yudawinata menambahkan, perbankan Indonesia perlu meningkatkan upaya atas kebijakan dan prosedur agar nasabah mereka memiliki rencana mitigasi/ rencana aksi untuk mencapai target Perjanjian Paris.

"Industri kecil dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok patut mendapat perhatian ekstra karena mereka umumnya padat karya dan menjadi kelompok yang rentan terhadap risiko perubahan iklim,” ujar dia.

Data dari OJK dan BPS menunjukkan rasio kredit ke kelompok UMKM mencapai 12,38% terhadap total aset perbankan pada 2023.

Berdasarkan SUSBA 2023, dukungan khusus yang disalurkan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dalam bertransisi menerapkan praktik berkelanjutan masih sangat terbatas (27%).

Tanpa dukungan kuat, industri padat karya rentan terkucilkan. Perbankan perlu mengembangkan produk yang solutif dan sekaligus memfasilitasi langkah mereka menerapkan praktek keberlanjutan.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya