BPS Catat Deflasi 0,08% di Juni 2024, Deflasi kedua Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya deflasi 0,08 persen pada Juni 2024 jika dihitung secara bulanan, atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,37 pada Mei 2024 menjadi 106,28 pada Juni 2024. Penyumbang angka deflasi ini antara lain bawang merah dan tomat.

"Deflasi bulan Juni 2024 lebih dalam dibandingkan Mei 2024, dan merupakan deflasi kedua pada 2024," ujar Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi, Senin (1/7/2024).

"Secara year on year terjadi inflasi sebesar 2,51 persen, dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,07 persen," tambah dia.

Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar yakni makanan, minuman dan tembakau dengan deflasi 0,49 persen dan memberikan andil deflasi 0,14 persen.

Adapun komoditas utama penyumbang deflasi adalah bawang merah dengan andil 0,09 persen, tomat dengan andil 0,07 persen, serta daging ayam ras dengan andil 0,05 persen.

Sementara terdapat komoditas yang memberikan andil inflasi, antara lain cabai rawit dan cabai merah dengan dan inflasi masing-masing sebesar 0,02 persen. Kemudian emas perhiasan, kentang, ketimun, sigaret kretek mesin, tarif angkutan udara, ikan segar, dan kopi bubuk dengan andil inflasi 0,01 persen.

Peristiwa Penting 

Lebih lanjut, Imam turut mencatat beberapa peristiwa penting pada Juni 2024 yang turut berpengaruh terhadap angka inflasi/deflasi. Salah satunya, kebijakan Badan Pangan Nasional yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET) baru untuk komoditas beras kualitas premium dan medium, sesuai peraturan Bapanas Nomor 5/2024 yang berlaku sejak 5 Juni 2024.

"Harga eceran tertinggi bervariasi sesuai dengan wilayah, mulai dari Rp 12.500-13.500 per kg untuk kualitas medium. Dan, Rp 14.900-15.800 per kg untuk kualitas premium," terang Imam.

Peristiwa penting lain yang punya andil besar, yakni penerapan Hari Raya Idul Adha pada 17 Juni 2024, dengan penambahan hari cuti bersama pada 18 Juni 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa tingkat inflasi Indonesia masih relatif lebih baik dibandingkan dengan tingkat inflasi di berbagai negara anggota G20 lainnya, seperti Rusia, India, Australia, dan Amerika Serikat.

“Inflasi (Indonesia) di bulan Mei ini 2,84 persen year-on-year (yoy). Dan dibandingkan dengan negara G20 lain, Rusia misalnya 7,84 persen yoy, India 4,75 persen, Australia 3,6 persen, dan Amerika Serikat 3,3 persen. Jadi Indonesia relatif lebih baik dari negara-negara tersebut,” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (14/5/2024).

Airlangga menyatakan bahwa inflasi dapat terkendali berkat kebijakan keterjangkauan harga, terjaganya ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan, terutama terkait bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.

“Stabilisasi harga untuk mengatasi kenaikan harga dalam jangka pendek melalui penyaluran beras SPHP (Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), bantuan pangan, serta gerakan pangan murah, telah berhasil menekan kenaikan harga,” katanya.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan produksi pertanian dengan penambahan alokasi pupuk subsidi maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian dengan porsi penyaluran sebesar 30,4 persen.

Airlangga mengatakan bahwa pihaknya juga berupaya untuk memastikan kelancaran distribusi, terutama untuk 10 komoditas pangan strategis, serta optimalisasi tol laut untuk distribusi ke daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.

“(Dalam menjaga tingkat inflasi,) ada beberapa hal juga yang perlu ditekankan, yang pertama adalah kesinambungan pasokan domestik sebagai kunci utama untuk menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah,” ucapnya. dilansir dari Antara.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengembangan neraca pangan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyediakan data pangan yang akuntabel sehingga stabilisasi harga di daerah dapat lebih termonitor

Ia menuturkan bahwa berbagai program pengendalian inflasi tersebut didukung dengan anggaran dari berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat yang per 31 Mei 2024 realisasinya mencapai Rp39 triliun, atau 29 persen dari pagu Rp124,16 triliun.

Realisasi fiskal untuk berbagai program tersebut di tingkat daerah mencapai Rp13,56 triliun dari total pagu Rp92 ,87 triliun.

Airlangga mengatakan bahwa dengan terkendalinya inflasi, hal tersebut dapat mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional yang tahun lalu mencapai 5,11 persen, jauh lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi Bank Dunia hanya sebesar 2,6 persen.