MUI Bingung Indonesia Masih Jalin Hubungan Bisnis dan Dagang dengan Israel

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mempertanyakan sikap Indonesia yang masih menjalin hubungan bisnis dan dagang dengan Indonesia, di tengah konflik geopolitik Timur Tengah yang masih panas. 

Padahal, Anwar menilai Indonesia telah meletakan fondasi negaranya dalam UUD 1945 sebagai bangsa yang anti terhadap penjajahan.  Dalam implementasinya, ia mengapresiasi Indonesia yang telah mengajak seluruh bangsa dan negara di dunia untuk menentang setelah bentuk penjajahan di atas bumi, lantaran tidak sesuai dengan prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan. 

"Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan mengapa Indonesia masih saja membangun hubungan bisnis dan  dagang dengan negara Israel yang zionis tersebut," kata Anwar Abbas dalam pesan tertulisnya, Sabtu (6/7/2024).

Menurut dia, sikap itu sulit diterima jika pemerintah masih konsisten dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

"Karena melakukan hal demikian sama saja artinya kita membantu pihak Israel untuk berbuat hal yang tidak benar, tidak berperikemanusian dan tidak berperikeadilan terhadap rakyat Palestina," ungkap dia. 

Anwar mengatakan, bicara tentang Israel dan Palestina serta kaitannya dengan Indonesia buka hanya soal ekonomi dan bisnis saja. Ia lantas menekankan pentingnya perkara moral, adab dan etika. 

"Untuk itu kita  harap jangan sampai karena ingin mendapatkan keuntungan ekonomi yang sedikit,  pemerintah mengorbankan nilai-nilai kebenaran, perikemanusiaan dan perikeadilan yang kita junjung tinggi selama ini secara bersama-sama," tuturnya. 

Sebelumnya, pasca serangan rudal nirawak Iran ke Israel, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengajak umat di seluruh dunia mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk berdaulat. Tujuannya, agar Israel segera mengakhiri kejahatan kemanusaiaanya terhadap warga Palestina, khususnya yang berada di Gaza.

"Kita berharap mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama Israel angkat kaki dan menyerahkan kembali sepenuhnya tanah rakyat Palestina yang telah mereka rampas, sehingga negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dan yang kita dambakan bersama akan dapat segera terwujud," kata Anwar Abbas dalam keterangan diterima, Senin (15/4/2024).

Anwar Abbas mengaku pesimis, bila penyelesaian rakyat Palestina dan Israel hanya melalui perundingan di tingkat internasional. Menurut dia, hal itu tampak hanya akan membuang waktu. Sebab, apapun keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kalau itu merugikan pihak Israel maka Amerika Serikat akan melakukan veto. "Karena sudah menjadi sikap bagi Amerika Serikat untuk selalu berada dalam posisi membela kepentingan Israel. Akibatnya sejak negara Israel berdiri tahun 1948 sampai hari ini persoalan konflik Palestina dan Israel tidak kunjung selesai," jelas dia.

Anwar Abbas mencatat, sudah ratusan kali perundingan dan pertemuan untuk penyelesaian konflik Palestina dan Israel sudah dilakukan. Namun hasilnya, bisa dianggal nihil. Parahnya, tanah rakyat Palestina terus diduduki. Sehingga saat ini wilayah yang dikuasai Israel sudah empat kali lipat lebih luas dari wilayah yang mereka kuasai di awal berdirinya negara Israel tersebut. 

“Jadi sudah waktunya negara-negara yang mendukung perjuangan rakyat Palestina, terutama dari negara-negara yang bertetangga dengan Palestina untuk membantu rakyat Palestina. Hal itu penting, agar mereka dapat kembali merebut wilayah yang telah diduduki dan dirampas oleh Israel,” yakin Anwar Abbas.

Anwar Abbas percaya, dengan menyerang Israel dari segala arah dan dibantu oleh negara-negara lain seperti Tiongkok dan Rusia, serta Iran dan Turki maka Israel bisa lumpuh dan memenuhi tuntutan dunia internasional.

"Memang kita tahu Amerika Serikat tentu tidak akan tinggal diam, tapi kita tidak usah takut karena sejarah telah menunjukkan bahwa meskipun Amerika Serikat memiliki persenjataan yang cukup canggih, namun Amerika terpaksa mundur dari Vietnam dan dari Afghanistan, karena mereka tidak sanggup menghadapi semangat yang tinggi dan berkobar-kobar dari rakyat di kedua negara itu," beber Anwar.

"Seperti halnya juga yang pernah dialami oleh negara dan bangsa kita dimana tentara sekutu yang ingin mengembalikan indonesia di bawah jajahan Belanda juga tidak mampu menghadapi tentara rakyat yang sudah bersatu. Sehingga tentara sekutu harus mundur dari negara yang sama-sama kita cintai ini," imbuh dia menandasi.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Iran mengungkap alasan penyerangan balik ke Israel. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan Kedutaan Besar Iran untuk Indonesia, disebutkan bahwa hal ini berkaitan dengan upaya membela diri.

"Pada hari ini (14 April 2024) angkatan bersenjata Republik Islam Iran dalam menjalankan hak wajarnya untuk membela diri seperti yang diatur dalam pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagai tanggapan pembalasan terhadap agresi militer berulang-ulang rezim Zionis," kata Kemlu Iran, dalam pernyataan yang diterima Liputan6.com dari Kedubes Iran di Jakarta, Minggu (14/4).

"Langkah hari ini juga sekaligus merupakan pembalasan secara khusus terhadap serangan militer rezim Zionis pada tanggal 1 April 2024 terhadap fasilitas diplomatik Iran di Damaskus-Suriah,” jelas Kemlu Iran.

Kemlu Iran juga menyatakan bahwa pihaknya mempergunakan kesempatan ini untuk menekankan kembali kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip dan tujuan Piagam PBB serta hukum internasional.

"Begitu juga Iran menegaskan tekat tegasnya untuk mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan kepentingan nasionalnya terhadap berbagai bentuk penggunaan ilegal kekuatan dan agresi,” ungkap Kemlu Iran.

Kemlu Iran meyakini, tindakan defensif Republik Islam Iran dalam menjalankan haknya untuk membela diri menunjukkan pendekatan bertanggung jawab Iran terhadap perdamaian dan keamanan regional dan internasional pada saat tindakan ilegal dan genosida yang dilakukan oleh rezim apartheid Zionis terhadap bangsa Palestina.

"Apa bila diperlukan maka Republik Islam Iran tidak akan ragu untuk mengambil tindakan yang lebih defensif untuk melindungi kepentingan sahnya dari tindakan militer agresif dan penggunaan kekuatan ilegal,” Kemlu Iran menandasi.