Pidato Kenegaraan di DPR MPR, Jokowi Pamer Buah Hasil Ngotot Larangan Ekspor

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan jerih payah pemerintah dalam menentang ekspor bahan mentah yang jadi sumber kekayaan negara, meskipun mendapat banyak tentangan dari pihak luar.

Hal itu disampaikan saat membacakan Pidato Kenegaraan Presiden RI tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79 di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (16/8/2024).

Jokowi mengatakan, pemerintahan yang dipimpinnya telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Dengan cara tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya terlebih dulu di dalam negeri.

"Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah," kata Jokowi.

Larangan ekspor bahan mentah tersebut dimulai dari komoditas mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga. Kemudian akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.

Dari upaya yang sudah dilakukan, Jokowi menyebut itu telah berbuah hasil dengan adanya ratusan ribu lapangan pekerjaan tercipta hingga penerimaan negara yang melesat tajam.

"Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini," paparnya.

Ke depan, RI 1 ingin kekayaan yang ada di Indonesia dapat lanjut dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, serta mampu dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat.

"Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil kembali aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, mengatakan pembangunan nasional ke depan memiliki sejumlah agenda strategis. Salah satunya, Indonesia juga harus memiliki pilar Perekonomian nasional yang semakin kuat.

Hal itu disampaikan Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI, DPR-DPD, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

 Menurutnya, untuk memperkuat pilar ekonomi, hilirisasi tidak hanya terbatas pada mineral; hilirisasi pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya, sehingga perekonomian nasional semakin berkualitas dan inklusif.

"Kita harus dapat menyelesaikan masalah-masalah struktural dalam membangun kedaulatan pangan, mengatasi ketimpangan sosial, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga derajat hidup rakyat semakin sejahtera dan dimudahkan," kata Puan.

Selain itu, pemerataan Pembangunan di daerah harus dapat semakin cepat dilakukan, dan politik Anggaran semakin diarahkan memperkuat kemampuan daerah dalam membangun.

"Tidak akan ada kemajuan Indonesia, tanpa kemajuan daerah yang berkualitas dan inklusif," ujarnya.

Tak hanya itu saja, kata Puan, Indonesia juga harus melakukan Pembangunan Karakter Bangsa, Nation and Character Building. Dengan Nation and Character Building, maka akan memperkuat cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa, yang “Memberikan self-respect kepada bangsa sendiri, memberikan self-confidence kepada diri bangsa sendiri, dan memberikan kesanggupan untuk mandiri.”

Oleh karena itu, Indonesia perlu mempersiapkan dan memperkuat Sumber Daya Manusia Indonesia yang siap menghadapi perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi; persaingan global; ekonomi digital; ekonomi disruptif; generasi muda yang terus bertumbuh dengan karakternya.

"Sumber Daya Manusia Indonesia yang tangguh akan menjadi penggerak kemajuan Indonesia," pungkasnya.