Lengkap! Asumsi Makro Ekonomi Indonesia 2025: Inflasi Dipatok 2,5 Persen

Di nota keuangan, presiden Jokowi menyampaikan inflasi dipatok cukup rendah dengan target pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5,2 persen.

oleh Arief Rahman H diperbarui 16 Agu 2024, 14:50 WIB
Diterbitkan 16 Agu 2024, 14:50 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan, 16 Agustus 2024
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan, 16 Agustus 2024

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah asumsi makroekonomi dalam Rancangan Undang-Undang APBN 2025 dan Nota keuangan. Besaran inflasi dipatok cukup rendah dengan target pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5,2 persen.

Target itu disampaikan untuk dijalankan oleh pemerintahan perdana Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar sebagai berikut: inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5 persen. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen," kata Jokowi dalam Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh permintaan domestik. Pada saat yang sama, daya beli masyarakat juga bakal dijaga.

"Dengan kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik. Daya beli masyarakat akan dijaga ketat dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi," paparnya.

Nilai Tukar Rupiah

Masih soal asumsi makroekonomi, nilai tukar Rupiah diperkirakan berada di Rp 16.100 per dolar Amerika Serikat (AS). Lalu, suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan berada di 7,1 persen.

"Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia," tegasnya.

Kemudian, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada 82 dolar AS per barel.

"Lifting minyak diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari," pungkasnya.

Jokowi di Nota Keuangan: Program Makan Bergizi Gratis Dijalankan Bertahap

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan, 16 Agustus 2024
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan, 16 Agustus 2024

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidatonya dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2025. Dalam pidatonya, Jokowi memaparkan sederet strategi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan Program Makan Bergizi Gratis.

Dalam rangkaian strategi pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas utama dalam APBN 2025.

Program ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan anak-anak melalui asupan gizi yang memadai, tetapi juga untuk memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil di berbagai daerah.

"Program MBG akan dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan di setiap wilayah," kata Jokowi di gedung DPR, Jumat (16/8/2024).

Jokowi menjelaskan, pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan program ini akan dilakukan dengan tata kelola yang akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Selain fokus pada peningkatan gizi anak, MBG juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Dengan melibatkan UMKM dalam penyediaan makanan bergizi, program ini bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal.

"UMKM yang terlibat akan mendapatkan peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan, sehingga kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput dapat terdongkrak," tambahnya.

 

Bantu Ketahanan Ekonomi Daerah

Baju Adat Betawi Jokowi di Sidang Tahunan MPR
Dalam pidato di sidang tahunan yang terakhirnya, Jokowi menyampaikan permintaan maaf. Bahkan ia sampai mengulangnya sebanyak empat kali. (BAGUS INDAHONO / POOL / AFP)

Pemerintah meyakini bahwa melalui program Makan Bergizi Gratis, tidak hanya kesehatan anak-anak yang akan meningkat, tetapi juga ketahanan ekonomi daerah.

Dengan memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup, program ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif, sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM.

"Program ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok negeri, sejalan dengan tujuan jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya