Top 3: Prabowo Bisa Tunjuk Menteri Banyak Tanpa Khawatir APBN Tekor

Berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Sabtu 14 September 2024.

oleh Arthur Gideon diperbarui 14 Sep 2024, 06:30 WIB
Diterbitkan 14 Sep 2024, 06:30 WIB
Ketiga Capres-Cawapres Pemilu 2024 Hadiri Paku Integritas di Gedung KPK
Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat tiba dalam acara Paku Integritas penguatan antikorupsi untuk calon presiden dan wakil presiden 2024 di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (17/12204). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut akan ditopang oleh 44 kementerian/lembaga, termasuk beberapa kementerian yang fokus pada urusan pangan.

44 kementerian dalam kabinet yang akan disusunnya oleh Prabowo ini tentu saja sangat besar, melihat jumlah kementerian yang ada di kabinet Presiden Joko Widodo saat ini sebanyak 34 kementerian.

Penambahan jumlah kementerian ini dikhawatirkan akan membuat bengkak penggunaan dana APBN.

Artikel mengenai jumlah kementerian di Kabinet Prabowo ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artilel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Sabtu 14 September 2024:

1. Prabowo Bisa Tambah Kementerian Tanpa Bebani APBN, Ini Caranya

Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan memiliki 44 kementerian dalam kabinet yang akan disusunnya Oktober nanti. Jumah ini cukup besar melihat jumlah kementerian yang ada di kabinet Presiden Joko Widodo saat ini sebanyak 34 kementerian.

Penambahan jumlah kementerian ini dikhawatirkan akan membuat bengkak penggunaan dana APBN. Namun, ada cara agar rencana Prabowo Subianto bisa terealisasi tanpa menambah beban APBN. Seperti apa?

Simak berita selengkapnya di sini

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


2. AS Pasok Lagi Peralatan Militer ke Israel, Nilainya Jumbo

Tuntut Komitmen Perang Gaza, Aktivis Pro Palestina Usik Lokasi Kampanye Kamala Harris
Sebelumnya, seorang penasihat keamanan nasional, Phil Gordon pada Kamis, 8 Agustus 2024 mengatakan Kamala Harris tidak mendukung embargo senjata terhadap Israel yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat. (Michael M. Santiago/Getty Images North America/Getty Images via AFP)

Pemerintahan Biden menyetujui penjualan trailer tank berat dan peralatan terkait senilai USD 164,6 juta (sekitar Rp2,5 triliun) kepada Israel, Kamis (12/9/2024), di tengah perang yang berlangsung di Jalur Gaza dan eskalasi di Tepi Barat.

Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan mengatakan telah memberi tahu Kongres Amerika Serikat tentang potensi penjualan dan pengiriman diperkirakan akan dimulai pada 2027.

"Amerika Serikat berkomitmen terhadap keamanan Israel, dan sangat penting bagi kepentingan nasional AS untuk membantu Israel mengembangkan dan mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang kuat dan siap. Penjualan yang diusulkan sejalan dengan tujuan tersebut," katanya.

Simak berita selengkapnya di sini

 


3. IKN Siapkan 621 Hektare Hutan Pendidikan dan Penelitian

Presiden Resmikan Persemaian Mentawir dan Bendungan Sepaku
Presiden Jokowi dan rombongan meninjau berbagai progres pembangunan IKN selama dua hari pada tanggal 4 hingga 5 Juni 2024.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meresmikan kemitraan strategis dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat (13/9/2024). Kemitraan ini merupakan inisiatif pencanangan Wanagama Nusantara, yang berfokus pada pengembangan hutan pendidikan dan penelitian lintas disiplin.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama mengenai Pelindungan dan Pengelolaan Rimba Kota untuk Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di KIPP IKN antara Otorita IKN dan UGM, disaksikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw mengatakan bahwa inisiatif ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Mencakup lahan seluas 621 hektar (ha) dan selaras dengan visi Nusantara sebagai Kota Hutan, sesuai dengan Pasal 22 UU Nomor 3 Tahun 2022.

Simak berita selengkapnya di sini

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya