BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024 Mentok di 5,1%

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 berada dalam kisaran 4,7 - 5,5 persen. Optimisme tersebut muncul lantaran pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja yang baik.

"BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7 - 5,5 persen, titik tengahnya adalah 5,1 persen," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam pengumuman Hasil RDG September 2024, Rabu (18/9/2024).

Kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja yang baik. Namun, Pemerintah perlu terus mendorong agar pertumbuhan tersebut lebih tinggi lagi.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga melihat bahwa investasi terus tumbuh, khususnya investasi bangunan sejalan dengan tahapan finalisasi operasional IKN dan penyelesaian berbagai proyek strategis nasional (PSN).

Konsumsi rumah tangga juga tetap terjaga, khususnya untuk kelas menengah ke atas. Ekspor nonmigas tetap baik, sehingga turut menopang pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Perry mengatakan, belanja Pemerintah yang diperkirakan meningkat akhir tahun ini diharapkan dapat menopang permintaan domestik.

Adapun berbagai indikator terkini termasuk hasil survei Bank Indonesia menunjukkan kegiatan ekonomi pada triwulan III-2024 tetap baik, sebagaimana tercermin pada keyakinan konsumen yang tinggi, penjualan eceran yang positif serta impor barang modal, dan penjualan semen yang meningkat.

"Ke depan berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar lebih tinggi. Baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran," ujarnya.

Dari sisi permintaan, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan, baik kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih tinggi.

Dari sisi penawaran kebijakan reformasi struktural juga perlu terus diperkuat untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah yang tinggi.

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah resmi menyepakati asumsi makro ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Hal tersebut disampaikan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/9/2024).  Dalam pembukaan, Said menyampaikan, berdasarkan kesepakatan hasil pembahasan asumsi dasar ekonomi makro pada 2025, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,2 persen.

"Hasil pembahasan asumsi makro pertumbuhan 5,2 persen, laju inflasi 2,5 persen," kata Said.

Selanjutnya, nilai tukar rupiah terhadap US dolar Rp 16.000, tingkat suku bunga negara (SBN) 10 tahun 7 persen, harga minyak mentah USD82 per barel, lifting minyak bumiUSD605.000 barel per hari, lifting gas bumi ribu setara minyak bumi 1,005 juta boepd.

Said menyampaikan, sesuai kesepakatan Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Komisi XI DPR RI, menyepakati bahwa Pemerintah akan melakukan upaya kebijakan dan program untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan, dengan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kemudian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas belanja Pemerintah, memperkuat dan memperluas hilirisasi, mempertajam kebijakan pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi, dan mempercepat transformasi ekonomi untuk produktivitas, daya saing dan penguatan industri strategis nasional.

Selanjutnya, Said pun bertanya kepada peserta rapat kerja bersama Pemerintah terkait kesepakatan asumsi makro ekonomi dalam Rancangan APBN 2025.

"Dari panja asumsi, panja TDD, panja belanja, sampai panja draf RUU dapat disetujui?," tanya Said.

Para peserta pun menjawab dengan kompak bahwa mereka menyetujui asumsi makro ekonomi dalam Rancangan APBN 2025 tersebut. "Setuju," jawab para peserta rapat yang hadir.

Alhasil Ketua Banggar pun akhirnya mengetok palu untuk mendakan asumsi makro ekonomi dalam Rancangan APBN 2025 sudah resmi akan dilaksanakan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada tahun pertamanya menjabat.