Jokowi Sebut Berkat Hilirisasi Banyak Manfaat yang Dirasakan, Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Menjelang berakhirnya kepemimpinan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan banyak manfaat yang dirasakan dari hasil hilirisasi sektor pertambangan, yang tidak hanya dinikmati oleh pelaku industri saja.

Dari hilirisasi sektor pertambangan penerimaan negara mengalami peningkatan yang diperoleh dari pajak, royalti, hingga dividen. Sehingga bisa manfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, subsidi, hingga bantuan sosial (bansos). 

"Kalau semua masuk ke industri, masuk ke industri-industri turunan, akan melompat penerimaan negara dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan tol, membangun pelabuhan baru, membangun bandara baru untuk subsidi, untuk bansos rakyat kita,"  kata Jokowi saat menghadiri malam puncak hari ulang tahun ke-79 Pertambangan dan Energi, di Jakarta, ditulis Jumat (11/10/2024).

Jokowi pun mengklaim penerimaan negara dari hilirisasi sektor pertambangan sangat banyak, diantaranya bersumber dari PPh 21, royalti, pajak badan dan lainnya.

"Jangan keliru, negara itu penerimaan dari situ (hilirisasi) banyak sekali, dalam bentuk pajak badan, pajak penghasilan (PPh) 21, royalti, kalau kita ikut saham di situ seperti Freeport kita dapat dividen, pajak daerah, penerimaan negara bukan pajak [PNBP], besar sekali,” ujarnya.

Adapun Jokowi melaporkan, manfaat yang dirasakan dari hilirisasi nikel ditunjukkan dari nilai ekspor yang meningkat signifikan dari USD2,9 miliar pada 2020 menjadi USD34,4 miliar pada 2023. "Dari Rp40 triliun ke Rp500 triliun lebih, lompatannya besar sekali,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan sektor yang sangat strategis dan memiliki potensi dan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian nasional.

Hal itu dibuktikan selama dua periode Jokowi memimpin sebagai Presiden, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ESDM mencapai Rp1.800 triliun.

"Kita tahu, dari 2014 sampai hari ini, PNBP yang diterima oleh negara dari ESDM berarti 10 tahun, besar sekali. Kurang lebih Rp 1.800 triliun. Kalau melihat dua tahun lalu, 2022, itu Rp 348 triliun kemudian di 2023 Rp 229 triliun. Pertahunnya juga sangat besar sekali,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan menghapus kemiskinan di Indonesia. Salah satu caranya dengan melanjutkan program hilirisasi yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto mengatakan, dirinya telah menerima mandat dengan tekad menegakan keadilan dan hukum demi kepentingan seluruh kalangan di Tanah Air.

"Saya telah menerima mandat dari rakyat Indonesia dengan tujuan terutama untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia, untuk menjaga dan mengamankan kekayaan seluruh rakyat Indonesia, untuk bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia dan tidak hanya segelintir orang-orang Indonesia," ujar Prabowo dalam sebuah video dikutip dari akun Instagram @prabowo_sekuarga, Selasa (24/9/2024).

Guna mencapai tujuan itu, Prabowo bertekad melanjutkan program hilirisasi kekayaan sumber daya alam di Tanah Air. Sehingga seluruh anak Indonesia bisa merasakan makanan bergizi setiap hari.

"Bersama-sama kita akan melaksanakan hilirisasi, yaitu kekayaan Indonesia harus diolah di Indonesia, kekayaan kita harus diurus sebaik-baiknya, anak-anak kita harus makan dengan bergizi tiap hari," ungkapnya. 

Namun begitu, ia menilai pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam melaksanakan hilirisasi. Oleh karenanya, Prabowo meminta bantuan semua pihak guna menyukseskan program tersebut.

"Hal ini semua membutuhkan kerjasama yang baik, dan kita menjamin kehidupan rakyat kita lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil, tidak boleh lagi ada kemiskinan di bumi Indonesia," pungkas Prabowo. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa program hilirisasi tambang masih menyimpan banyak peluang yang belum dilaksanakan. Mulai dari hilirisasi produk timah hingga proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).

"Saya kira masih banyak peluang yang bisa kita lakukan. Timah belum. Batu bara dijadikan gas, DME, belum," ujar Jokowi usai meresmikan injeksi bauksit perdana di Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR), Selasa (24/9/2024).

Adapun Jokowi pada tahun 2022 sebenarnya telah melakukan groundbreaking proyek DME di Kawasan Industri Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan.

Sayangnya, proyek itu tidak menemui kelanjutan setelah perusahaan asal Amerika Serikat, Air Products and Chemicals Inc., hengkang dari konsorsium hilirisasi tersebut.

Kendati demikian, Jokowi menjamin bahwa program hilirisasi tambang akan terus berlanjut. Ia kemudian menyebut beberapa proyek pengolahan atau smelter di Tanah Air yang sukses dituntaskan dalam waktu dekat.

Mulai dari smelter milik PT Freeport Indonesia di KEK JIIPE Gresik, Jawa Timur, smelter tembaga dan logam mulia PT Amman Mineral International Tbk di Sumbawa Barat, NTB, hingga fasilitas pengolahan bauksit SGAR di Mempawah, Kalimantan Barat.

"Satu-satu ini bisa diselesaikan. Kemarin smelter di Sumbawa, PT Amman. Kemudian Freeport selesai. Kemudian fase I ini smelter bauksit SGAR selesai," beber Jokowi.

"Kita harapkan kita tidak mengekspor bahan mentah lagi; semuanya diolah di dalam negeri, nilai tambah di dalam negeri, kesempatan kerja di dalam negeri," ungkapnya.

Ajak Investor

Guna menyukseskan hal itu, Jokowi turut mengajak pihak swasta asing dan dalam negeri untuk ikut terlibat dalam program hilirisasi, melalui skema kerja sama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU) hingga membentuk perusahaan patungan atau joint venture.

"Semua yang berkaitan dengan hilirisasi, kerja sama BUMN swasta oke, BUMN dengan BUMN oke, swasta dengan swasta dalam negeri oke. Semuanya dibuka. Kerja sama dengan swasta luar oke," tutur Jokowi.