Apindo Minta UMP 2025 Tetap Pakai PP 51/2023 tentang Pengupahan

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara soal kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 yang dituntut buruh. 

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menyampaikan Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

"Dalam menetapkan UMP yang baru sebaiknya tetap gunakan formula PP 51, jangan berubah lagi formulanya. Karena kepastian hukum itu bukan hanya penting bagi dunia usaha, tetapi juga untuk pekerja dan para investor juga," kata dia dikutip dari Antara, Kamis (31/10/2024).

Dia pun mendorong pelaku usaha dan para pekerja melakukan dialog soal kenaikan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) agar mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis, mengatakan, pihaknya mendorong terjalinnya komunikasi bipartit antar kedua belah pihak, sehingga bisa menghasilkan solusi soal besaran upah dengan menyepakati Struktur Upah dan Skala Upah (SUSU).

"Kami mendorong anggota Apindo untuk membangun SUSU berdasarkan kompetensi. Caranya setiap perusahaan berdiskusi dengan serikat pekerja untuk membangun struktur skala upah. Nantinya serikat memberi masukan dan pendapat kepada perusahaan sampai terjadi kesepakatan," kata dia.

Ia menyampaikan di bidang industri dikenal istilah Kaitz index, yaitu salah satu metode internasional yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya upah minimum di suatu wilayah.

Hal ini dilakukan dengan membandingkan upah minimum yang ditetapkan dengan upah rata-rata riil yang diterima pekerja di daerah tersebut.

Bob mengatakan Apindo mendukung upaya Presiden Prabowo untuk memperkuat perekonomian nasional dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu pihaknya sependapat bahwa buruh juga menjadi target yang perlu dinaikkan daya belinya agar ekonomi negara tumbuh lebih tinggi.

Disampaikannya, Apindo meminta semua pemangku kepentingan bersikap bijaksana dalam menyikapi pembahasan besaran UMP yang akan diputuskan pada November mendatang.

Hal ini karena, penetapan upah tahun depan menentukan minat investasi asing di tengah upaya pemerintahan baru mencari suntikan dana guna melanjutkan pembangunan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan audiensi dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani guna membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Dalam pertemuan itu, para pengusaha yang tergabung dalam Apindo berharap sistem upah dapat mencerminkan perkembangan ekonomi, berbasis regulasi, serta mempertimbangkan produktivitas.

Kemudian, juga mencakup komitmen untuk tidak hanya fokus pada UMP, tetapi juga mempertimbangkan struktur upah dan skala upah (SUSU).

Sebelumnya, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, menilai tuntutan yang diusulkan buruh terkait kenaikan Upah Minimum Tahun 2025 naik sebesar 8 - 10 persen cukup ideal.

Kenaikan UMP harusnya berpatokan pada dua variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi (akhir tahun 2024). Dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi saat ini, saya rasa kenaikan 8-10 persen cukup moderat dan sesuai dengan perhitungan," kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Kamis (24/10/2024).

Usulan tersebut dinilai sudah sangat sesuai dengan inflasi yang memang sedang melambat, namun ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di angka 5 persen-an. 

"Minimal ada unsur kenaikan harga kebutuhan dan reward pertumbuhan ekonomi. Yang kita dorong adalah penghilangan “alfa” yang ada di perumusan pertumbuhan upah minim saat ini. Angka “alfa” ini yang mengurangi pertumbuhan upah minumum. Yang awalnya di 8 persen, bisa berkurang hingga 3 persen saja," jelasnya.

Sementara itu, jika usulan buruh terkait kenaikan UMP 2025 hingga 10 persen terlalu berlebihan bagi Pemerintah, mungkin Pemerintah bisa menaikkan dikisaran 7-9 persen.

"Kalau saya mungkin di angka 7-9 persen. Inflasi kita mungkin kurang lebih 2,5 persen. Pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen. Sampai 9 persen, ketika itungan inflasi kita “eror” karena ada manipulasi kondisi dan data," ujarnya.

Adapun ribuan buruh mulai turun ke jalan untuk aksi demontrasi pada Kamis ini. Alasan ribuan buruh turun ke jalan ini menuntut kenaikan upah minimum hingga pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja.

Rencananya, demo tidak hanya akan dilakukan pada hari ini tetapi berlangsung secara bergelombang pada 24-31 Oktober 2024.

Dalam aksi ini akan melibatkan ratusan ribu buruh, termasuk guru, di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.