Dongkrak Tax Ratio, Pemerintah Perlu Jaring Underground Economy

Underground Economy meskipun sulit diawasi, perlu dilibatkan dalam sistem perpajakan untuk mendukung pencapaian target tax ratio tanpa membebani sektor formal.

oleh Arthur Gideon diperbarui 02 Nov 2024, 15:20 WIB
Diterbitkan 02 Nov 2024, 15:20 WIB
Seminar Nasional yang diselenggarakan Perbanas Institute dengan tema “Optimalisasi Perpajakan Internasional dan Penguatan Keuangan Berkelanjutan”. (Dok Perbanas)
Seminar Nasional yang diselenggarakan Perbanas Institute dengan tema “Optimalisasi Perpajakan Internasional dan Penguatan Keuangan Berkelanjutan”. (Dok Perbanas)

Liputan6.com, Jakarta - Perbanas Institute menggelar Seminar Nasional dengan tema “Optimalisasi Perpajakan Internasional dan Penguatan Keuangan Berkelanjutan” Seminar ini dibuka oleh Wakil Rektor Perbanas Institute Haryono Umar.

Seminar dengan pembicara ahli Wakil Ketua Kompartemen Akuntan Perpajakan IAI Pontas Pane dan selaku Ketua Kompartemen Akuntan Perpajakan IAI Poltak Maruli John Liberty Hutagaol ini memaparkan optimalisasi penerimaan pajak dan kebutuhan transformasi perpajakan di era ekonomi digital.

Pontas Pane menjelaskan, sangat penting kebijakan perpajakan yang mencakup aktivitas underground economy untuk meningkatkan tax ratio negara.  “Kegiatan ekonomi bawah tanah ini, jika dikelola dengan baik, memiliki potensi besar bagi penerimaan negara,” ujar Pontas dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Ia menegaskan bahwa sektor ini, meskipun sulit diawasi, perlu dilibatkan dalam sistem perpajakan untuk mendukung pencapaian target tax ratio tanpa membebani sektor formal. “Kolaborasi yang efektif dan sistem pelaporan yang lebih kuat sangat dibutuhkan dalam upaya ini,” tambahnya.

Poltak Maruli John Liberty Hutagaol menyampaikan pandangannya mengenai lanskap perpajakan Indonesia di tengah pesatnya perubahan ekonomi global. “Transformasi dalam kebijakan perpajakan adalah langkah krusial untuk menciptakan iklim ekonomi yang kompetitif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Poltak menjelaskan bahwa kebijakan pajak harus mengadopsi standar internasional sambil tetap relevan dengan kondisi ekonomi nasional agar Indonesia siap bersaing di pasar global. “Ini adalah kesempatan kita untuk membangun ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing,” ujarnya.

 

Pengabdian Kepada Masyarakat

Seminar Nasional yang diselenggarakan Perbanas Institute dengan tema “Optimalisasi Perpajakan Internasional dan Penguatan Keuangan Berkelanjutan”. (Dok Perbanas)
Seminar Nasional yang diselenggarakan Perbanas Institute dengan tema “Optimalisasi Perpajakan Internasional dan Penguatan Keuangan Berkelanjutan”. (Dok Perbanas)

Selain acara seminar nasional, Perbanas Institute juga melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diikuti oleh 500 UMKM se-Jakarta secara daring. Hal tersebut menekankan komitmen Perbanas atas pentingnya Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang merupakan sarana kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat luas.

Melalui PKM, Perbanas Institute secara khusus mendukung pemberdayaan UMKM di bidang keuangan. Program ini seringkali jarang terekspose, namun memiliki dampak yang signifikan dalam membantu UMKM mengembangkan kapasitas keuangan dan meningkatkan ketahanan bisnis.

Karena bagi Perbanas, PKM adalah bukti nyata kontribusi perguruan tinggi dalam membangun ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.

Dengan menghadirkan diskusi konstruktif dari para pakar dan mengedepankan peran aktif dalam pengabdian masyarakat, SNAP 4 Perbanas Institute semakin memperkuat komitmennya sebagai institusi pendidikan yang berperan dalam menciptakan kebijakan yang relevan dan mendukung kesejahteraan masyarakat luas.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya