Sederet Gebrakan Kebijakan Prabowo selama Sebulan, Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Prabowo-Gibran telah berjalan selama sebulan lebih. Sejumlah capaian telah diraih dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dalam sebulan terakhir. 

Prabowo mengungkapkan ada sejumlah kebijakan yang telah diambil pemerintah di antaranya kebijakan penghapusan utang untuk sektor UMKM yang menyasar petani dan nelayan serta kenaikan upah minimum dan kesejahteraan guru.

Terkait kinerja dan capaian Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam satu bulan, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menjelaskan pemerintahan Prabowo menjanjikan peran Indonesia yg lebih aktif di dunia internasional, termasuk dalam memanfaatkan kerjasama antar negara demi kepentingan ekonomi. 

“Sikap tegas dan jelas terkait BRICS dan OECD layak diapresiasi. Selain itu, Pemerintah juga sangat terbuka dengan ide dan masukkan dari berbagai kalangan, ini sangat positif dan melegakan,” kata Wijayanto kepada Liputan6.com, Selasa (3/12/2024). 

Respon Cepat Pemerintah

Wijayanto menambahkan, Pemerintah juga relatif cepat merespon setiap perkembangan dengan solusi taktis. Menurutnya, hal ini positif tetapi perlu hati-hati karena dapat menimbulkan disrupsi ekonomi dan memunculkan permasalahan baru. 

Wijayanto menjelaskan, misalnya terkait keputusan menurunkan harga tiket pesawat, tanpa perbaikan ekosistem industri, maskapai yang sudah terseok seperti Garuda Indonesia dan lain-lain, akan semakin kedodoran. 

Ekonom Universitas Paramadina itu juga menyinggung soal PHK di Sritex yang dinilai sebagai keputusan terburu-buru. 

“Mekanisme apa yang akan dilakukan? Bail out? Lalu bagaimana dengan nasib perusahaan textile lainnya? Atau BUMN yang sedang terancam pailit?,” ujarnya.

Aspek lain yang perlu diperbaiki adalah isu koordinasi antar kementerian yang menurut Wijayanto masih terlihat jalan sendiri-sendiri dan sebagian pejabat masih gamang dengan apa yang harus dilakukan. 

“Proses pembelajaran dan penyesuaian harus berjalan cepat karena kita tidak punya cukup waktu. Hal lain, peran Wapres dan kantor wapres harus lebih dioptimalkan dan disinergikan dengan gerak Presiden dan kabinet saat ini terkesan minim peran dan minim koordinasi,” pungkasnya.