Prabowo Tunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Ketua Satgas Hilirisasi

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto akan segera membentuk satuan tugas, atau Satgas Hilirisasi untuk membawahi proses pengolahan bahan mentah di dalam negeri. RI 1 lantas menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Hilirisasi. 

Hal itu disampaikan Bahlil Lahadalia dalam kegiatan Indonesia Mining Summit 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

"Kemarin di rapat Presiden memutuskan membentuk satgas. Dan secara kebetulan yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas adalah Menteri ESDM," ujar Bahlil Lahadalia.

Bahlil mengatakan, Satgas Hilirisasi dibentuk guna melanjutkan peta jalan (roadmap) yang disusun untuk menarik investasi bagi 28 komoditas. Total nilai investasinya sekitar USD 615 miliar dari semua sektor, termasuk pertambangan dan mineral. 

"Cuman memang 91 persen ada di ESDM, maka dibuatlah satgas hilirisasi supaya izinnya bisa cepat dicairkan," imbuh Bahlil. 

Selain ESDM, Satgas Hilirisasi juga akan melibatkan para pemangku kepentingan di sektor lain, seperti perikanan, pertanian, kehutanan, hingga perindustrian. 

"Satgas ini melibatkan kementerian-kementerian teknis. Nanti disitu akan terlibat Menteri Investasi, Menteri Kehutanan, Menteri Perikanan, kemudian Menteri Pertanian, dan Menteri Perindustrian. Semua akan gabung di situ," ungkapnya. 

Dia menargetkan Satgas Hilirisasi ini akan segera terbentuk dalam waktu dekat. Pengesahannya masih menunggu arahan langsung dari Prabowo dalam bentuk keputusan presiden (Kepres). 

"Karena kemarin dalam rapat dengan bapak Presiden Prabowo baru diputuskan dan ditindak lanjut Kepres. Kepresnya sekarang lagi dalam proses. Kita tunggu arahan secara teknisnya dari bapak Presiden Prabowo," pungkas Bahlil. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka suara terkait isu pengemudi ojek online (ojol) yang tidak dimasukkan ke dalam daftar penerima BBM subsidi.

Ketua Umum Partai Golkar ini menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji mekanisme agar pelaku UMKM, termasuk pengemudi ojol, tetap dapat menikmati BBM subsidi secara langsung, tanpa melalui bantuan langsung tunai (BLT).

"Terkait dengan UMKM, semua UMKM kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi, kalau berupa BBM, kita tidak akan mengalihkan ke BLT. Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM," ujarnya di sela kegiatan Indonesia Mining Summit 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Namun, Bahlil menyoroti persoalan teknis terkait kendaraan ojol yang umumnya menggunakan pelat nomor hitam, bukan pelat kuning sebagaimana kendaraan umum. Oleh sebab itu, diperlukan uji coba dan mekanisme lebih lanjut untuk memastikan pengemudi ojol dapat mengakses BBM bersubsidi.

"Bagi ojol, kita sedang menguji bagaimana membedakan mana pelat hitam untuk usaha ojol, dan mana yang bukan. Tetapi untuk ojol, mereka ini UMKM. Hanya saja, kemarin ada salah tafsir," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyatakan bahwa jutaan pengemudi ojol siap melakukan aksi unjuk rasa jika pemerintah melarang mereka membeli BBM bersubsidi.

"Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi, akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia," tegas Igun.

Ia menilai, rencana pencabutan BBM subsidi bagi pengemudi ojol tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Menurutnya, banyak pengemudi ojol yang sudah kesulitan mencukupi kebutuhan harian mereka.

"Jangankan membeli BBM non-subsidi, untuk mengisi BBM subsidi saja, pengemudi ojol sering harus menahan lapar di jalan agar kendaraan tetap bisa beroperasi," ungkap Igun.