Novi Helmy Jadi Dirut Bulog, Prabowo Subianto Minta Urus Swasembada Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya buka-bukaan tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini berkaitan dengan penunjukkannya sebagai Bos Bulog baru.

Novi ditunjuk menjadi Dirut Bulog sejak 7 Februari 2025. Mantan Asisten Teritorial Panglima TNI ini menggantikan Wahyu Suparyono.

Dia mengatakan, penunjukkannya di Bos Bulog merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya, adalah mengawal swasembada pangan.

"Sudah langsung untuk melaksanakan tugas ini supaya cepat kita menjadi swasembada pangan," kata Novi di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, dikutip Senin (10/2/2025).

Bulog diminta pemerintah untuk menyerap 3 juta ton beras lokal. Itu dilakukan khususnya pada periode musim panen hingga beberapa bulan kedepan.

Novi tidak merinci tugas khusus yang akan dijalankannya. Namun, arahan Prabowo, kata dia, adalah untuk swasembada pangan. 

"Ya kita mau swasembada pangan, ke depan, ya kan. Saya pokoknya saya ditugaskan untuk menjadi Dirut Bulog, kita laksanakan, begitu saja," tegasnya.

Meski sudah menjabat sebagai bos Bulog, Novi mengaku masih aktif sebagai prajurit TNI. "Ya masih aktif kita, iya. Wah ini sudah petunjuk dan arahan daripada pimpinan," ucapnya.

Erick Thohir Tunjuk Novi Helmy Jadi Bos Bulog

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran direksi Perum Bulog. Dia menunjuk Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya mejadi Direktur Utama Bulog.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 yang diteken 7 Februari 2025. Novi Helmy Prasetya resmi menggantikan Wahyu Suparyono. Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI.

Selain itu Erick juga mengganti posisi Direktu Keuangan Perum Bulog. Kini, posisi itu diisi oleh Hendra Susanto. Hendra sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Atas penujukkan itu, Hendra Susanto resmi menggantikan posisi Iryanto Hutagaol.

"Perum BULOG mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Wahyu Suparyono dan Iryanto Hutagaol selama menjabat, dan menyambut baik kepemimpinan baru di bawah Direktur Utama Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya dan Direktur Keuangan Hendra Susanto," ujar Sekretaris Perusahaan Bulog, A. Widiarso dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Sebelumnya, ada pergantian pada jabatan Direktur Pengadaan Bulog. Sosok Prihasto Setyanto ditunjuk menjadi Direktur Pengadaan Bulog. Dia menggantikan Awaludin Iqbal. Pihasto sebelumnya merupakan Direktur Jenderal Hiltikultura di Kementerian Pertanian.

Pergantian Dewan Pengawas

Selain Direksi, Jajaran Dewan Pengawas Perum BULOG juga mengalami perombakan sesuai SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025.

Posisi Wicipto Setiadi sebagai Dewan Pengawas diganti dengan Verdianto Iskandar Bitticaca. Verdianto merupakan seorang Purnawirawan Polri yang terakhir mengemban amanat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.

Pada jajaran Dewan Pengawas juga sebelumnya telah ada perubahan. Yakni, menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi Ketua Dewan Pengawas menggantikan Arief Prasetyo Adi.

Susunan Direksi Perum Bulog

• Direktur Utama: Novi Helmy Prasetya 
• Wakil Direktur Utama: Marga Taufiq
• Direktur Bisnis: Febby Novita
• Direktur Keuangan: Hendra Susanto 
• Direktur Operasional dan Pelayanan Publik: Mokhamad Suyamto
• Direktur SDM dan Umum: Sudarsono Hardjosoekarto
• Direktur Pengadaan: Prihasto Setyanto 

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, bersama Dewan Pengawas dan Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya, mengadakan rapat evaluasi untuk membahas penyerapan hasil panen serta upaya stabilisasi harga pangan di Indonesia.

Rapat ini menjadi momentum penting dalam memastikan ketahanan pangan dan kestabilan harga, yang menjadi perhatian utama pemerintah.

Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Kementerian Pertanian dan Perum Bulog.

Dalam pertemuan ini, Mentan menekankan pentingnya kerjasama antara kedua pihak agar dapat mencapai swasembada pangan. 

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengubah cara kerja yang lebih fleksibel, dengan mencabut libur pada hari Sabtu dan Minggu menjadi tetap hari kerja untuk memastikan proses penyerapan gabah berjalan lancar. 

“Kita ada konsensus kesepakatan antara Bulog, dulu pertanian juga sudah menular ke Bulog. Tidak ada hari minggu, tidak ada hari sabtu. Atau hari sabtu, minggu adalah menjadi hari Senin Selasa. Nah, itu cara kerja kita. Sampai swasembada,” kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Adapun dalam hasil rapat tersebut, Mentan menegaskan harga gabah petani di Indonesia harus dibeli dengan harga Rp6.500 per kilogram.

Hal ini mengacu pada arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perdagangan gabah.

Mentan menegaskan bahwa harga tersebut tidak hanya berlaku bagi Perum Bulog, namun juga untuk seluruh penggilingan dan pihak lain yang membeli gabah dari petani.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Diperintahkan kepada kita semua. Bukan kepada bulog saja. Seluruh penggilingan, siapa saja. Di seluruh Indonesia, yang membeli gabah di tingkat petani, itu mutlak harganya Rp6.500. Saya ulangi, siapa saja,” tegasnya.

Selain itu, hal tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa harga gabah yang diterima petani tidak jatuh di bawah standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Membeli gabah petani, itu mutlak harganya Rp6.500 tanpa kecuali. Bukan berlaku untuk bulog saja. Berlaku untuk semua orang,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, disepakati pemerintah menargetkan penyerapan gabah dan beras setara beras sebanyak 3 juta ton hingga April 2025. Dengan perkiraan surplus sekitar 4 juta ton pada bulan Mei 2025.

Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk menyerap minimal 3 juta ton dari surplus tersebut untuk menjaga kestabilan harga pangan di pasar. 

“Kita sepakat menyerap gabah, beras, setara beras, 3 juta ton sampai dengan April. Mudah-mudahan Mei sudah selesai. Kemudian yang ketiga, sesuai BPS, kita surplus dibanding tahun lalu,” ujarnya.

Mentan menyampaikan, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), surplus pangan pada Januari hingga Maret diperkirakan mencapai 2,9 juta ton, dan diharapkan dapat mencapai lebih dari 4 juta ton pada bulan April. 

“Sesuai BPS, kita surplus dibanding tahun lalu. Untuk Januari, Februari, Maret itu 2,9 atau kurang lebih 3 juta ton. Kalau dengan April, itu kita estimasi 4 juta ton lebih. Oleh karena itu, kita harus menyerap minimal 3 juta ton dari surplus tadi,” ujarnya.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam menyerap hasil pertanian guna memastikan petani mendapatkan harga yang layak, dan konsumen tetap dapat memperoleh pangan dengan harga yang stabil.