5 Lokasi Proyek Program 3 Juta Rumah, Ada Jakarta hingga Jonggol

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebut ada lima lokasi yang sangat strategis di daerah Jakarta dan sekitarnya yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan dikembangkan untuk pelaksanaan program 3 juta rumah.

Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan bahwa lahan-lahan ini memiliki potensi yang besar. Oleh karena itu, pihaknya mengundang pengusaha untuk melakukan survei lokasi, dan rencana pengembangannya akan mencakup berbagai jenis properti, mulai dari rumah subsidi hingga properti bertingkat.

"Kami sudah melihat ada 5 lokasi yang strategis yang dibiliki BUMN, di Jakarta dan sekitarnya, lokasinya bagus-bagus dan besar-besar, dan idle untuk diperlihatkan, nanti akan disurvey sama teman-teman pengusaha," kata Menteri Ara dalam konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Ara juga menegaskan pentingnya keterlibatan pihak terkait, seperti Kementerian BUMN dan BPKP, untuk memastikan bahwa proses pengembangan berjalan dengan transparansi dan kepastian hukum.

"Kemudian juga saya minta mohon Pak Erick untuk kepastian hukum didampingi BPKP, supaya semua prosesnya juga benar. Kemudian juga harus saling menguntungkan, menguntungkan bagi negara, menguntungkan bagi rakyat yang nanti mengisi rumahnya, dan juga menguntungkan bagi dunia usaha," ujarnya.

Komitmen untuk Kualitas dan Kesejahteraan Rakyat

Menteri Ara juga menegaskan bahwa proyek perumahan subsidi harus tetap menjaga kualitas yang baik, meskipun harganya terjangkau bagi rakyat kecil.

Sebagaimana arahan Presiden Prabowo, rumah subsidi itu harus dikembangkan oleh developer yang benar dan bertanggung jawab. Jangan sampai ada rumah yang dibangun tidak sesuai standar, seperti yang sering kita temui terdapat banjir, keretakan, dan masalah lainnya.

"Saya sudah diminta untuk tegas sesuaian Presiden Prabowo, bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus developernya yang benar, yang tanggung jawab. Karena saya juga sudah melihat tempat-tempat yang tidak benar, yang tidak bertanggung jawab, ada banjir, ada yang retak-retak, dan sebagainya," jelas Maruarar Sirait.

Ara bilang, pengembang yang tidak bertanggung jawab akan mendapatkan sanksi, dan kementerian siap bekerja sama dengan BPK untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi.

Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa rumah subsidi tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai investasi bagi rakyat kecil, dan jika kualitasnya buruk, hal ini dapat merusak harapan mereka.

"tidak boleh dikasih kesempatan lagi untuk membangun rumah subsidi. Karena itu untuk rakyat kecil, bukan berarti rumah subsidi kemudian tidak berkualitas. Dan rakyatnya bisa jadi sedih, karena kalau rumahnya tidak bagus seperti itu, harapan mereka jadi sia-sia, dan mereka jadi kecewa," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perumnas, Budi Saddewa Soediro, mengungkapkan bahwa Perumnas sudah menyiapkan 729 hektare lahan. Dimana sebagian besar dimiliki oleh Perumnas, dan beberapa lahan lainnya dimiliki oleh KAI.

Beberapa lokasi yang akan dikembangkan antara lain Pulau Gebang di Blok K, Stasiun Cisayur, Stasiun Jurangmangu, revitalisasi Rusun Klender, dan pengembangan kawasan landed di Jonggol.

Konsep yang diusung adalah transit-oriented development (TOD), di mana pengembangan properti dilakukan di sekitar stasiun kereta api untuk meningkatkan konektivitas dan kemudahan akses bagi penghuni.

Hal ini diyakini akan memberikan dampak positif baik bagi penghuninya maupun bagi pengembangan kawasan sekitarnya.

"Milik KAI ini semuanya ada di stasiun. Nanti dikembangkan menjadi konsep transit oriented development. Lima yang pertama akan kami kembangkan ada di Pulo Gebang di Blok K, kemudian stasiun Cisayur, kemudian stasiun Jurangmangu, kemudian revitalisasi Rusun Klender, dan satu lagi untuk landed di daerah Jonggol," pungkasnya.