Likuditas Jadi Masalah Utama Program 3 Juta Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengakui bahwa salah satu tantangan utama dalam sektor perumahan adalah likuiditas, terutama untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan akses perumahan yang layak. Oleh karena itu, kata Misbakhun dukungan likuiditas dari Bank Indonesia (BI) menjadi sangat krusial.

"Saya akui, saya harus mengakui bahwa ini adalah persoalan likuiditas. Likuiditas di sektor perumahan yang terutama untuk memujudkan program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Misbakhun saat ditemui di Kantor Kementerian keuangan, di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Misbakhun menyampaikan, dalam hasil rapat bersama Menteri PKP Marurarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia, telah disepakati beberapa langkah strategis yang akan melibatkan dukungan politik dari DPR, yang tentunya menjadi tugas utama Komisi XI untuk memastikan bahwa program perumahan ini dapat berjalan dengan lancar.

"Sudah disepakati beberapa hal di mana dukungan itu butuh dukungan politik dari DPR. Tentunya ini nanti akan menjadi bahan rapat kita di Komisi XI dan tugas Komisi XI adalah menyelesaikan ini secara tuntas, sehingga tidak ada keraguan sedikitpun tentang dukungan tersebut," ujarnya.

Komisi XI berkomitmen untuk mengkonsolidasikan kekuatan pemerintah guna mendukung penuh program perumahan ini. Pihaknya akan memastikan dukungan ini tercapai secara tuntas sehingga tidak ada keraguan.

"Saya tentunya akan mengkonsolidasikan kekuatan pemerintah di Komisi XI untuk memberikan dukungan yang penuh terhadap keinginan pemerintah memujudkan program perumahan ini," ujarnya.

Selain perumahan, rapat juga membahas berbagai hal lainnya, termasuk hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan pangan yang juga memerlukan dukungan likuiditas untuk keberlanjutannya.

"Ada tiga hal yang kita bicarakan selain perumahan juga dukungan soal hilirisasi SDA dan hilirisasi pangan serta program yang lain yang nanti juga membutuhkan dukungan likuiditas," ujar Misbakhun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan program pembangunan 3 juta rumah setiap tahunnya tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Maka untuk menjaga keseimbangan fiskal, berbagai skema pembiayaan kreatif akan dikembangkan tanpa mengabaikan sektor lainnya. Hal ini akan dilakukan agar APBN tetap terjaga disiplin fiskalnya, namun tetap responsif terhadap kebutuhan pembangunan sektor lain, termasuk perumahan.

"Kita akan terus mengembangkan berbagai creative financing, sehingga APBN tetap terjaga disiplin fiskalnya, namun tetap responsif dan mampu mendukung sektor lainnya, tidak hanya perumahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Menkeu menyebut, pencapaian target pembangunan 3 juta rumah, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR), menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah merancang berbagai langkah melalui kolaborasi antara instrumen fiskal dan moneter, yang bertujuan untuk memberikan akses perumahan yang lebih baik kepada masyarakat.

Salah satu langkah utama yang diambil adalah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang merupakan program pendanaan berbasis APBN dengan suku bunga rendah.

FLPP ini disalurkan melalui Tapera dan perbankan untuk mendukung pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bertujuan memastikan bahwa masyarakat berpendapatan rendah bisa membeli rumah dengan biaya yang terjangkau.

"Kalau dari fiskal sendiri terhadap perumahan itu cukup banyak instrumen yang sudah kita sedang dan terus akan didukung. Pertama melalui FLPP, yaitu fasilitas likuiditas. Yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah, yang disalurkan oleh Tapera, kemudian melalui perbankan," jelas Menkeu.

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan dukungan terhadap program 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan angka SBN yang akan diterbitkan masih dalam tahap perhitungan, namun dipastikan jumlahnya akan sangat besar.

Langkah ini menunjukkan komitmen Bank Indonesia (BI) yang turut berperan besar dalam mendukung sektor perumahan.

"Kami sepakat, tadi kami belum menyampaikan angkanya (SBN) dulu, sesudah kita mengkonsidasikan kesemua pihak, supaya semua aturannya, tapi saya bisa pastikan jumlanya besar. Ini menunjukkan bahwa, tadi saya katakan, dukungan BI yang sangat besar untuk sektor perumahan," kata Menteri Maruarar dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengaku akhir-akhir ini sering melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo guna membahas tindaklanjut program 3 juta rumah agar bisa segera terlaksana.

Kata Menteri Ara, dalam pertemuan rapat sore ini, Kamis (20/2), meskipun belum menyampaikan angka secara rinci SBN-nya, ia memastikan bahwa dukungan Kementerian Keuangan dan BI terhadap sektor perumahan akan sangat besar dan memiliki dampak yang signifikan.

Menteri Ara, menekankan bahwa hasil dari pertemuan tersebut akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

"Ini menunjukkan bahwa, tadi saya katakan, dukungan BI yang sangat besar untuk sektor perumahan. Dan ini suatu langkah terobosan, nanti pada waktunya tentu kita akan ada rapat di DPR, dan juga kepada pihak-pihak yang perlu kami laporkan," ujarnya.