Respons BI Soal Rencana Suntik Dana Rp 130 Triliun untuk Program 3 Juta Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) buka suara terkait rencana menyuntikkan dana sekitar Rp130 triliun guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, R. Triwahyono mengatakan, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong pembiayaan sektor perumahan rakyat.

Adapun pembelian SBN akan dilakukan melalui dua mekanisme utama, yakni Pasar Perdana, di mana BI akan membeli SBN dengan tenor maksimal 1 tahun langsung dari penerbitan pemerintah.

"Pembelian SBN tetap sama jadi artinya kita melakukan pembelian SBN bisa di pasar perdana untuk yang tenor sampai dengan 1 tahun," ujar Triwahyono, dalam Taklimat Media, ditulis Jumat (7/3/2025).

Kemudian, Pasar Sekunder, yakni BI akan membeli SBN dari perbankan, khususnya Surat Utang Negara (SUN), sedangkan untuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) tidak termasuk dalam skema pembelian ini.

"Kita membeli di pasar sekunder itu artinya kita sama perbankan, kita beli di bank, jadi kita dengan transaksi dengan perbankan pembelian untuk yang SUN, yang bukan SPN dan SPNS," ujarnya.

Peningkatan KLM untuk Mendukung Pembiayaan Perumahan

Selain pembelian SBN, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juli Budi Winantya, mengatakan BI juga mendukung sektor perumahan rakyat melalui peningkatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari 4% menjadi 5%.

"Terkait dengan dukungan Bank Indonesia untuk public housing di sektor perumahan rakyat, itu yang tadi bagaimana kami sampaikan yang sudah resmi diumumkan adalah dalam bentuk peningkatan KLM dari 4% ke 5%," jelas Juli.

Juli menjelaskan kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang likuiditas yang lebih besar bagi perbankan agar dapat menyalurkan kredit, termasuk untuk pembiayaan perumahan.

Untuk saat ini hanya SBN dan KLM saja yang didorong BI guna mendukung salah satu program prioritas di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Di luar itu apakah ada. Tapi sementara mungkin baru KLM yang titelnya masih, hubungan-hubungan lainnya masih dalam perbicaraan, nanti mungkin pada waktunya kita bisa diskusi lebih detail terkait dengan itu," kata Juli.

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk meningkatkan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi perbankan menjadi 5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK), guna mendukung ambisi besar Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan 3 Juta Rumah.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan sebelumnya, insentif likuiditas KLM hanya sebesar 4 persen, namun kini angka tersebut dinaikkan menjadi 5 persen.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat aliran dana ke sektor perumahan, yang merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.

"Pada hari ini, Rapat Dewan Gubernur sudah memutuskan untuk menambah kebijakan insentif likiditas itu dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga. Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan,” kata Perry dalam konferensi pers Tindaklanjut Program 3 Juta Rumah, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Selain itu, Gubernur Perry menjelaskan bahwa total alokasi dana untuk sektor perumahan akan dinaikkan secara bertahap. Semula dana yang dialokasikan sebesar Rp 23,19 triliun, kini akan ditingkatkan menjadi Rp 80 triliun.

"Dari sekarang Rp 23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun,” ujarnya.

Adapun langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup bagi sektor perumahan, yang akan diperuntukkan bagi pembangunan rumah untuk masyarakat.

Kata Perry, keputusan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan perumahan di Indonesia, sekaligus mempercepat realisasi program pembangunan rumah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Gubernur BI juga menambahkan penggunaan insentif likuiditas ini akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan melakukan langkah-langkah teknisnya dalam waktu dekat.