Linktown Bidik Penjualan Rp 3,5 Triliun di 2025

Liputan6.com, Jakarta PT Asia Rumah Utama (Linktown ) terus melakukan perluasann terhadap jaringan bisnisnya. Saat ini Linktown telah memiliki enam kantor cabang yang tersebar di kawasan Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya.

Terus melebarkan sayap, Co-Founder LINKTOWN Deryan Nataniel, mengatakan pihaknya telah mengambil ancang-ancang untuk merambah kawasan lain, yakni di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang dan Solo, serta Sumatera, khususnya Kota Medan.

"Bisnis Linktown terus berkembang, di mana pada 2024 kami berhasil memasarkan properti dengan total nilai Rp2,9 triliun, sementara di 2025 kami optimistis bisa mencapai angka penjualan Rp3,5 triliun," kata Deryan dikutip Selasa (11/2/2025).

Linktown berdiri pada 2 Februari 2020 sebagai perusahaan advertising dan agensi yang bergerak di bidang perdagangan properti atas dasar balas jasa (fee) yang mengandalkan basis digital sebagai media utama penjualan.

Linktown berhasil meraih empat penghargaan dalam ajang Summarecon Annual Awards 2025 yang digelar di The Springs Club, Summarecon Serpong, Kamis, 6 Februari 2025.

Pada acara tahunan yang diselenggarakan untuk kali kedua ini, Linktown memenangi kategori The Best Agent di Summarecon Serpong, The Best Agent di Summarecon Crown Gading, The Best Agent di Summarecon Bekasi, dan Best Of The Best Property Agent untuk seluruh proyek Summarecon.

Summarecon Annual Awards 2025 diselenggarakan sebagai ajang penghargaan bagi para pihak yang mendukung penjualan produk-produk properti Summarecon di periode tahun 2024, mulai dari Sales Marketing Inhouse, Bank Rekanan, hingga Property Agent. 

Juniarki Davin, Co-Founder Linktown mengatakan, sejak Summarecon berkerja sama dengan Linktown di akhir tahun 2023, pihaknya fokus memasarkan produk Summarecon dan melahirkan beberapa program marketing untuk meningkatkan penjualan dan secara nominal value menjadi tertinggi di antara semua agent.

"Kami sangat bangga dan bersyukur atas pencapaian ini. Penghargaan ini merupakan langkah penting dari perjalanan Linktown dalam berkontribusi sebagai digital partner untuk sektor properti di Indonesia," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) berkomitmen untuk mengatasi persoalan tanah yang menjadi salah satu faktor utama tingginya harga rumah di Indonesia.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menegaskan, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk menyelesaikan isu terkait kesediaan tanah.

"Pokoknya begini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau nyelesaikan Persediaan tanah itu dan Generalnya namanya Pak Nusron Wahid Menteri ATR BPN," kata Fahri Hamzah saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Ia mengakui, salah satu tantangan terbesar dalam pengadaan rumah terjangkau adalah ketersediaan tanah yang terbatas. Oleh karena itu, pihaknya tengah mengupayakan agar tanah tidak menjadi ajang spekulasi yang semakin memperburuk harga. Selain itu, Fahri juga menyoroti harga tanah yang terus melambung perlu diselidiki lebih lanjut.

"Jadi, persoalan tanah sedang kita urai masalahnya. Jangan sampai tanah itu menjadi ladang spekulasi yang menciptakan kesulitan kita untuk menyiapkan rumah murah, gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yang Kita harus investigasi secara serius ini," ujarnya.

Tak hanya masalah tanah, Fahri juga mengungkapkan bahwa kendala lain dalam penyediaan rumah terjangkau adalah sistem perizinan yang masih rentan terhadap praktik korupsi, seperti suap dan sogok. Menurut dia, perilaku tersebut telah memperberat biaya pembangunan rumah, yang pada akhirnya mempengaruhi harga jual kepada masyarakat.

"Soal perizinan Ini juga adalah faktor menyebabkan biaya yang tinggi. Suap menyuap, sogok menyogok, ini harus dihentikan Presiden sudah minta berkali-kali berhenti korupsi, berhenti terima suap," ujarnya.

Pihaknya berharap melalui kolaborasi dengan Kementerian ATR dan pembenahan sistem perizinan, proses penyediaan rumah bagi masyarakat dapat semakin efisien dan terjangkau.

"Nah, ini mudah-mudahan akan menciptakan satu mekanisme yang baik sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat itu semakin affordable semakin mudah dijangkau, semakin terjangkau, Itu tugas pemerintah memastikan hal itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengabarkan, pihaknya telah mengamankan sekitar 1,3 juta ha tanah terlantar.

Jumlah itu disiapkan guna menampung permintaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, guna dipakai untuk program pembangunan 3 juta rumah.

Namun begitu, Nusron menyampaikan, Kementerian ATR/BPN perlu mengkaji lebih lanjut apakah 1,3 juta ha tanah terlantar itu seluruhnya bisa dipakai untuk program pembangunan 3 juta rumah.

"Kalau kami punya tanah terlantar, potensi terlantar selama 5 tahun ke depan ini 1,3 juta ha. Cuman kita belum tahu, apakah 1,3 juta ha ini ada berapa yang cocok untuk perumahan," ujar Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Kan enggak mungkin, bekas kebun kelapa sawit dipakai untuk rumah. Ntar tinggalnya sama siapa di sana? Karena itu pasti kita carikan yang lokasi yang bagus yang bisa layak untuk tempat tinggal," dia menambahkan.

Nusron menjelaskan, lahan yang masuk kategori tanah terlantar tersebut otomatis dikuasai oleh negara. Selanjutnya, Bank Tanah akan menentukan tanah tak bertuan itu nantinya bakal menjadi hak siapa.

"Tinggal nanti negara memberikan HPL, hak penguasaan lahan. Kepada siapa kita bisa serahkan, kepada Land Bank. Nanti pembangunan rumahnya menggunakan hak di atas hak, yaitu HGB (hak guna bangunan) di atas HPL," terangnya.

Adapun pendataan tanah terlantar itu disiapkan untuk memenuhi permintaan Maruarar Sirait. Nusron Wahid dan Ara dijadwalkan akan bertemu di Kementerian ATR/BPN pada Selasa (5/11/2024) sore untuk membahas pemanfaatan tanah terlantar.

"Beliau datang ke sini, (Ara bertanya) kamu ada enggak tanah-tanah terlantar yang bisa dipakai untuk perumahan. Yasudah saya cariin, Insya Allah ada setelah kita identifikasi," kata Nusron