Mau Dapat KIP Kuliah 2025? Pastikan Punya DTKS, Begini Caranya

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program. Salah satu nya melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).

Kartu Indonesia Pintar ini adalah program beasiswa pemerintah yang dirancang khusus bagi siswa berprestasi namun kurang mampu secara ekonomi. Program ini menjawab kebutuhan akan pemerataan akses pendidikan tinggi, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk meraih cita-cita.

Manfaat KIP Kuliah

Mengutip berbagai sumber,Sabtu (15/2/2025) KIP Kuliah menawarkan lebih dari sekadar pembebasan biaya kuliah. Penerima beasiswa ini mendapatkan berbagai manfaat yang signifikan untuk menunjang studi mereka. Pertama, pembebasan biaya kuliah. Pemerintah menanggung seluruh biaya pendidikan, mengurangi beban finansial yang berat bagi keluarga penerima.

Kedua, pembebasan biaya pendaftaran perguruan tinggi. Hal ini menghilangkan hambatan awal bagi calon mahasiswa yang mungkin terkendala biaya administrasi. Ketiga, bantuan biaya hidup. Bantuan ini membantu penerima KIP Kuliah memenuhi kebutuhan sehari-hari saat kuliah, antara lain biaya makan, tempat tinggal, dan keperluan lainnya.

Syarat KIP Kuliah

Untuk mendapatkan KIP Kuliah, calon penerima harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat itu antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi negeri dan swasta yang sudah bekerja sama dengan program KIP kuliah. Memiliki kartu KIP (bagi mahasiswa yang sudah memiliki KIP sejak pendidikan dasar dan menengah).

Kemudian berstatus sebagai keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan penghasilan orangtua atau keluarga yang tidak lebih dari batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Selanjutnya tidak menerima bantuan biaya pendidikan lainnya yang sejenis seperti beasiswa dari lembaga lain yang memberi bantuan pendidikan penuh.

Adapun proses pendaftaran dilakukan secara online, dengan menggunakan data yang valid dan sesuai dengan data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud. Data yang dibutuhkan meliputi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang dengan memakai artificial intelligence

Salah satu syarat mendaftar KIP kuliah adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)  milik Kementerian Sosial.

Mengutip Indonesia.go.id, DTKS merupakan pangkalan data induk masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan dan penerima bantuan sosial (bansos), serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) dengan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG)

Sistem DTKS merupakan sumber data yang memuat sedikitnya 40 persen keluarga dengan status kesejahteraan sosial terendah. Mereka mengikuti berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), hingga Bantuan Sosial Tunai (BST). Termasuk mendapatkan KIP Kuliah.

Berikut sejumlah langkah yang dilakukan untuk pendaftaran secara mandiri:

1.Masyarakat mendaftarkan diri ke desa/kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK.

2.Setelah terdaftar, akan dilakukan musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk membahas kondisi warga yang layak masuk ke dalam DTKS.

3.Hasilnya akan ditampilkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan perangkat desa lainnya.

4. Berita acara ini kemudian digunakan oleh dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap melalui kunjungan rumah tangga.

5. Data yang telah diverifikasi dan validasi kemudian diinput dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) oleh operator desa/kecamatan.

6. Data yang sudah diinput di SIKS akan diproses oleh dinas sosial untuk verifikasi dan validasi kepada bupati/wali kota.

7. Bupati/walikota akan menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri.

Ajukan Melalui Online, Berikut Langkah-Langkahnya:

1.Unduh aplikasi: Pertama, unduh Aplikasi Cek Bansos Kemensos dari Play Store di perangkat telepon seluler Anda.

2.Registrasi akun: Buka aplikasi dan klik "Buat Akun Baru" untuk memulai proses registrasi.

3.Isi data diri: Masukkan data diri Anda seperti Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan nama lengkap sesuai KK dan KTP.

4.Unggah dokumen: Setelah mengisi data diri, unggah foto KTP Anda dan foto swafoto Anda sedang memegang KTP.

5.Verifikasi akun: Setelah mengisi dan mengunggah data dengan benar, klik "Buat Akun Baru". Verifikasi dan aktivasi akun akan dikirimkan melalui email dari Kemensos.

6.Daftar usulan: Setelah verifikasi berhasil, akses kembali aplikasi dan klik menu "Daftar Usulan". Isi data diri sesuai petunjuk yang diberikan.

7.Pilih jenis bantuan: Pilih jenis bantuan sosial yang ingin Anda ajukan.

8.Verifikasi dan validasi: Kemensos akan memproses verifikasi dan validasi data yang Anda ajukan.

Bila seluruh proses dan validasi telah selesai, nama pendaftar akan tersimpan dalam SIKS dan bisa dicek secara daring. Berikut ini langkah-langkah yang bisa dilakukan dikutip dari Indonesia.go.id:

1.Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/

2 Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat penerima manfaat (PM) tinggal.

3. Masukkan nama PM sesuai yang tertera pada KTP.

4. Ketikkan empat huruf kode yang tertera dalam kotak kode.

5. Klik tombol “cari data”.

6. Sistem akan mencari nama PM sesuai wilayah yang di input dan menampilkan status penerima.

Pendaftaran KIP Kuliah Tanpa DTKS

Jika pada akhirnya pendaftaran DTKS tidak diterima, calon mahasiswa tetap bisa mendaftar KIP Kuliah tanpa DTKS. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1.     Bukti pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp4 juta setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750 ribu.

2.     Bukti keluarga miskin dalam bentuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh pemerintah, minimum tingkat desa/kelurahan untuk menyatakan kondisi suatu keluarga yang termasuk golongan miskin atau tidak mampu.

Per 14 Februari 2025, tercatat 1.040.192 mahasiswa yang menerima manfaat KIP. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp14,69 triliun. Jumlah ini menunjukkan komitmen besar pemerintah dalam upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi.

Pemerintah memastikan anggaran tersebut aman dan tidak terdampak oleh efisiensi anggaran yang mungkin dilakukan. Program ini merupakan investasi jangka panjang untuk pembangunan SDM Indonesia.

KIP Kuliah bukan sekadar program beasiswa, melainkan sebuah investasi strategis untuk masa depan Indonesia. Dengan memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak bangsa yang kurang mampu, program ini berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM dan kemajuan bangsa.

Program tersebut sebagai komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesempatan dan membuka jalan bagi generasi muda untuk meraih potensi terbaiknya. Keberhasilan KIP Kuliah akan berdampak positif pada berbagai sektor, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera.

KIP Kuliah telah menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berbagai manfaat yang diberikan, program ini membantu para mahasiswa kurang mampu untuk meraih cita-cita dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Diharapkan program ini terus berjalan dan memberikan dampak positif bagi generasi mendatang.