Genjot Perdagangan hingga Investasi, Indonesia dan Uni Eropa Komitmen Selesaikan Proses Negosiasi I-EU CEPA

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen Indonesia dan Uni Eropa untuk segera selesaikan proses negosiasi perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).Hal ini seiring meningkatkan volume perdagangan dan investasi.

Hal itu disampaikan Menko Airlangga saat melakukan pertemuan virtual dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa (UE) Maros Sefcovic, pada Kamis, 13 Februari 2025.

“Terdapat urgensi bagi Indonesia dan UE untuk segera menyelesaikan proses negosiasi yang akan menjadi peluang baru bagi Indonesia dan negara-negara anggota UE untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi,” ujar Menko Airlangga seperti dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (15/2/2025).

Menanggapi hal ini, Komisioner Sefcovic juga menyampaikan komitmen serta harapan pihak UE untuk dapat segera menuntaskan perundingan IEU CEPA pada semester pertama 2025. "Struktur pasar dan ekonomi yang berbeda antara UE dan Indonesia dapat membuka lebih banyak peluang pasar,” ujar Komisioner Sefcovic.

Adapun pada pertemuan ini membahas upaya mempercepat penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) serta memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.

Perundingan I-EU CEPA telah dilakukan sebanyak 19 putaran dalam sembilan tahun terakhir. I-EU CEPA merupakan perjanjian dagang bilateral komprehensif yang dilakukan Indonesia dengan negara mitra.

Secara umum, I-EU CEPA mencakup tiga pilar utama yaitu akses pasar perdagangan barang dan jasa, investasi dan pengadaan publik, harmonisasi regulasi perdagangan, serta kerja sama dan peningkatan kapasitas.

Dalam pertemuan kali ini, Komisioner Sefcovic menekankan pentingnya momentum dalam membahas kerangka waktu penyelesaian perundingan I-EU CEPA yang realistis dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kondisi perdagangan global yang diwarnai perang tarif membutuhkan strategi mitigasi yang tepat guna memastikan kelancaran arus perdagangan dan investasi antara Indonesia dan UE.

Meskipun terdapat beberapa isu tersisa pada proses negosiasi, Menko Airlangga menuturkan, Indonesia tidak membatasi peluang untuk masuknya investasi.

"Dengan diselesaikannya I-EU CEPA, Indonesia berharap dapat mengundang investor asal UE untuk dapat menjajaki pasar di Indonesia," kata Menko Airlangga.

Pemerintah Indonesia dan UE berkomitmen untuk terus mencari solusi terhadap tantangan yang ada demi memperkuat hubungan perdagangan bilateral yang saling menguntungkan. Dengan ditandatanganinya I-EU CEPA, diharapkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa dapat semakin erat serta memberikan manfaat bagi kedua pihak dalam menghadapi tantangan global yang semakin dinamis.

Turut hadir bersama Menko Airlangga pada pertemuan tersebut yakni Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno, Sesmenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono, Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan Johni Martha, dan Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa Andri Hadi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengadakan Pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Lima, Peru, pada Jumat 15 November 2024. pertemuan ini diadakan di sela-sela rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi – Asia Pacific Economic Cooperation (KTT – APEC). 

Ikut mendampingi Presiden Prabowo sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

Pertemuan membahas berbagai potensi peningkatan kerjasama Indonesia – Kanada. Presiden Prabowo membuka pertemuan dengan menyampaikan apresiasi atas kemajuan signifikan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (Indonesia – Canada Comprehensive Economic Partnership/ ICA-CEPA), yang menandai CEPA pertama Indonesia di Amerika Utara.

"Perjanjian ini akan membuka peluang untuk meningkatan perdagangan di sektor pertanian, manufaktur, dan serta memperkuat rantai pasok,” Presiden Prabowo menjelaskan, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (16/11/2024).

Dalam kesempatan terpisah, Menko Airlangga menyatakan bahwa perundingan terkait Perjanjian ICA CEPA, pada saat ini telah selesai secara substansi.

"Perundingan ICA CEPA secara substansi telah selesai (substantially concluded),” terang Menko Airlangga.

Sesuai rencana, Penandatanganan Joint Ministerial Statement yang menandakan berakhirnya negosiasi ICA CEPA, dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 2 Desember 2024 pada saat kunjungan Menteri Perdagangan Kanada Ms. Mary Ng ke Jakarta.

Namun demikian, masih ada beberapa chapter yang masih perlu finalisasi kesepakatan bersama kedua negara

Pada kesempatan pertemuan bilateral tersebut, Indonesia mendorong peningkatan kemitraan dengan Kanada, utamanya pada 4 sektor. Pertama, Mineral Kritis (critical minerals) untuk mengoptimalkan investasi di industri hilir nikel untuk kendaraan listrik di Indonesia. Kemitraan ini akan meningkatkan penciptaan nilai dan lapangan kerja serta berkontribusi dalam mencapai tujuan zero emission.

Kedua, Ketahanan dan Swasembada Pangan untuk memastikan makanan yang bergizi, serta mengurangi stunting di Indonesia. Presiden menawarkan Kanada untuk berkerjasama di sektor pertanian dan akuakultur melalui integrasi teknologi dan inovasi pertanian.

Ketiga, pada sektor Ketahanan Energi Indonesia menawarkan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas inovasi demi masa depan energi yang lebih bersih dan tangguh, untuk mendukung komitmen Indonesia mencapai zero emission tahun 2060, dengan nilai investasi sebesar USD1 triliun.

Keempat, Pertahanan di mana di tengah meningkatnya ketegangan regional, Indonesia berharap kerjasama pertahanan dan keamanan dengan Kanada dapat ditingkatkan untuk penanggulangan terorisme, dukungan logistik, dan pengembangan industri pertahanan kedua negara.