Pengangkatan Mayjen TNI Jadi Dirut Bulog Penting Dalam Keadaan Darurat Ketahanan Pangan

Liputan6.com, Jakarta - World Food Programme (WFP) mencatat lebih dari 333 juta orang di 78 negara menghadapi kerawanan pangan tingkat akut. Penyebab kerawanan pangan akut ini karena krisis iklim dan situasi geopolitik.

Oleh sebab itu, pemerintah selama ini terus menjalankan program ketahanan pangan. Kabinet Merah Putih dalam komando Pemerintah Pabowo Subianto terus mengeluarkan kebijakan untuk mewujudkan swasembada pangan.

Perum Bulog yang ditugaskan untuk menyerap 3 juta ton beras dalam negeri, berkomitmen untuk mencapai target tersebut, terlebih pada saat panen raya pertama yang menyumbang 60-70 persen terhadap produksi nasional.

Pengangkatan Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog sudah mulai menunjukan performa positif di mana penyerapan beras dalam negeri melebihi 100% target harian hanya dalam waktu dua hari setelah pengangkatannya.

Praktisi hukum, politisi, aktivis dan penulis Firliana Purwanti mengatakan, dalam keadaan darurat ketahanan pangan, pemerintah bisa menempuh jalan terbaik demi terciptanya swasembada pangan, hal ini sesuai dengan UU no 18 tahun 2012 tentang pangan.

Ia menambahkan sesuai pasal 31 ayat 1 poin b, di mana pemerintah berhak melakukan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah termasuk mengatur agar tidak terjadi gejolak harga pangan.

"Maka dalam hal ini memilih pimpinan Bulog dari TNI terjustifikasi namun tetap harus ada batas waktunya. Sebaiknya pemimpin dari militer harus direview minimal per enam bulan," kata Firli dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Bila keadaan ketahanan pangan sudah stabil, maka posisi pimpinan Perum Bulog selayaknya dikembalikan ke warga sipil, karena penting untuk mencari pemimpin Bulogyg bebas conflict of interest dalam rangka menghadapi mafia beras dan untuk menghindari dwifungsi ABRI, Firli menambahkan.

"Buat petani, tentunya berharap agar pada musim panen raya nanti, harga tidak jatuh dan minimal sesuai dengan HPP (Harga Pokok Pembelian) sehingga masih menguntungkan buat petani," ucap Agung Wedhatama dari komunitas Petani Muda Keren.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memerintahkan Perum Bulog menyerap 2 juta ton beras petani lokal. Ini dilakukan selama periode panen raya pada Februari-April 2025.

Seperti diketahui, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada pangan. Menko Zulkifli bilang, periode panen raya tahun ini dimulai sejak Februari 2025 dan diperkirakan puncaknya terjadi pada April 2025.

"Ditergetkan Februari, Maret, April, harus mampu menyerap di atas 2 juta (ton), ya secara bertahap Februari, Maret, dan April, gitu," kata Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Penyerapan gabah kering panen (GKP) ini juga dilakukan dengan patokan harga yang sudah ditetapkan. Yakni, sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk menjaga harga di tingkat petani.

"Kita bicara mengenai perlu kesiapan Bulog untuk menyerap gabah dengan harga yang sudah disepakati, sudah diputuskan pemerintah yaitu Rp 6.500," jelasnya.

Dia memastikan, anggaran untuk penyerapan ini sudah disiapkan pemerintah. Adapun, jumlahnya mencapai sekitar Rp 16,6 triliun diluar dana yang disiapkan internal Bulog.

"Saya sudah minta pada, tadi Pak Dirut Bulog, agar betul-betul bisa melaksanakan tugas dengan baik, agar dapat menyerap gabah Rp 6.500," tegas Zulkifli Hasan.

Perlu diketahui, sebelumnya Perum Bulog ditargetkan menyerap 3 juta ton beras dari petani lokal.

Sebelumnya, Perum Bulog menargetkan penyerapan 3 juta ton beras dari petani hingga April 2025, dengan perkiraan surplus sekitar 4 juta ton pada Mei 2025.

Direktur Utama Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya, menyatakan optimisme tersebut setelah melakukan koordinasi dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaeman dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. Dalam rapat tersebut, disepakati berbagai langkah strategis untuk mencapai target tersebut.

"Kami baru saja menyelesaikan rapat dengan Pak Mentan dan Pak Wamentan. Sudah ada kesepakatan, dan Bulog bersama pimpinan wilayah di 26 daerah siap melaksanakan penyerapan ini," ujar Novi dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Menurut Novi, keberhasilan penyerapan beras tidak hanya bergantung pada Bulog, tetapi juga memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, guna memastikan kelancaran distribusi.

"Kami optimistis bisa mencapai target 3 juta ton dalam waktu tiga bulan ke depan. Dukungan TNI dan Polri di lapangan sangat penting dalam memastikan kelancaran proses ini," tegasnya.

Bulog berkomitmen untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada demi mendukung ketahanan pangan nasional dan menjaga stabilitas harga beras di pasaran.