Asuransi Tani Bisa Percepat Swasembada Pangan, Bakal Wajib?

Liputan6.com, Jakarta Perubahan iklim dan ketidakpastian hasil panen menjadi tantangan besar bagi petani Indonesia. Untuk mengatasi risiko ini, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) hadir sebagai solusi utama dalam memberikan perlindungan finansial kepada petani.

Program yang dikelola oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) ini telah beroperasi sejak 2015 dan terus berkembang guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Manfaat Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi Petani

“AUTP dirancang untuk melindungi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama, atau penyakit tanaman. Dengan nilai pertanggungan sebesar Rp6 juta per hektare per musim tanam dan premi yang sangat terjangkau sebesar Rp180 ribu per hektare, program ini menjadi lebih mudah diakses berkat subsidi pemerintah sebesar 80%. Petani hanya perlu membayar Rp36 ribu per hektare per musim tanam,” ujar Direktur Utama Jasindo, Andy Samuel, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Hingga tahun 2024, AUTP telah menjangkau jutaan petani di seluruh Indonesia, memberikan jaring pengaman finansial yang membantu mereka bertahan di tengah ketidakpastian cuaca dan pasar pertanian.

Tantangan dan Upaya Peningkatan Partisipasi Petani

Meski telah memberikan banyak manfaat, program AUTP masih menghadapi tantangan dalam hal partisipasi petani yang masih rendah.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berencana melakukan kajian guna menjadikan Asuransi Tani sebagai program wajib (mandatory) agar lebih banyak petani dapat mengaksesnya dengan lebih mudah.

Selain itu, digitalisasi menjadi langkah inovatif dalam mempercepat proses pendaftaran dan klaim. Melalui aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP), petani kini bisa mendaftar dan mengajukan klaim secara lebih transparan dan efisien.

Dengan terus berlanjut dan meningkatnya program AUTP, diharapkan kesejahteraan petani semakin meningkat, risiko kerugian dapat diminimalkan, dan ketahanan pangan nasional semakin kuat.

Investasi dalam sektor agrifinance seperti ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan masa depan pertanian yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Sebagai solusi inovatif dalam industri pertanian, AUTP tidak hanya melindungi petani dari kerugian finansial tetapi juga menjadi pendorong utama dalam menciptakan ekosistem pertanian yang lebih modern dan tangguh di era digital.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis bahwa target swasembada pangan, khususnya beras, pada 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai. Keyakinan swasembada pangan ini didukung oleh luasnya sumber daya lahan pertanian yang tersedia di Indonesia.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia memiliki sekitar 191,09 juta hektare (ha) lahan pertanian.

Dari jumlah tersebut, 9,44 juta ha merupakan lahan basah non-rawa, sementara lahan rawa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke mencapai 31,12 juta ha.

Sarwo Edhy menyebutkan bahwa sekitar 12,23 juta ha dari lahan rawa berpotensi dioptimalkan sebagai lahan pertanian produktif.

Ia menekankan bahwa jika 1 juta ha saja dapat dikelola dengan baik, maka peningkatan produksi pangan akan sangat signifikan.

Lebih lanjut, apabila optimalisasi mencapai 3 juta ha, maka Indonesia diprediksi mampu memenuhi kebutuhan pangan hingga 500 juta penduduk.

“Menjadi lumbung pangan dunia bukan sekadar mimpi. Jika kita mampu memaksimalkan lahan yang ada, swasembada pangan bukan hal yang mustahil,” ujar Sarwo Edhy, dikutip dari ANTARA, Jumat (7/2/2025).