Membedah Aturan Potongan Tarif Biaya Aplikasi Ojek Online

Liputan6.com, Jakarta - Mitra pengemudi ojek online (ojol) masih menghadapi tekanan imbas besarnya potongan biaya aplikasi. Bahkan, angkanya bisa mencapai 30-40 persen.

Lantas, bagaimana sebetulnya aturan mengenai potongan biaya aplikasi tersebut?

Sebagaimana diketahui, tarif biaya potongan aplikasi itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 1001 tahun 2022 yang mengatur Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Beleid itu mengubah beberapa poin dalam aturan sebelumnya, yakni Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022.

Adapun, biaya potongan yang dibebankan ke mitra pengemudi ojol tertuang dalam diktum Kedelapan. Pada poin itu diatur 2 jenis potongan, diantaranya potongan biaya sewa aplikasi sebesar maksimal 15 persen dan biaya penunjang sebesar 5 persen.

"Perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%," seperti dikutip dari beleid tersebut.

Melengkapi pernyataan tersebut, Kemenhub menambahkan dua aturan yang tertuang dalam diktum Kedelapan A dan diktum Kedelapan B.

Pada diktum Kedelapan A, disebutkan bahwa perusahaan aplikasi harus melaporkan evaluasi kinerja aplikasi ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub. Pelaporan meliputi: dashboard sistem aplikasi; laporan keuangan 3 bulanan atas penggunaan biaya sewa 5 persen; data operasional jumlah mitra pengemudi; laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang masuk kategori big five.

Sementara itu, pada diktum Kedelapan B memyebut tentang pengenaan sanksi bagi perusahaan yang melanggar. Namun sifatnya berupa rekomendasi Kemenhub kepada kementerian yang menangani bidang komunikasi dan informatika. Kini, itu merujuk ke Kementerian Komdigi.

Rincian Biaya Penunjang Masih dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001/2022, disebutkan pula 5 poin yang masuk dalam komponen biaya penunjang. Ini tertuang dalam lampiran III beleid tersebut.

Diantaranya:

1. Asuransi keselamatan tambahan
2. Penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi
3. Dukungan pusat informasi
4. Bantuan biaya operasional
5. Bantuan lainnya.

Sejumlah serikat dan komunitas pengemudi ojek daring (ojol) menuntut pemberian tunjangan hari raya (THR) saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Senin.

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan, mitra pengemudi ojol memiliki hak sebagai pekerja termasuk THR, mengacu pada aturan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003.

"Berdasarkan UU Nomor 13, driver ojol ini sudah termasuk pekerja karena memiliki unsur pekerjaan (menghasilkan barang dan/atau jasa), serta upah (sebagai hak pekerja/buruh yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha)," kata Lily, seperti dilansir dari Antara.

"Bahkan Pak Wamen (Immanuel Ebenezer Gerungan) sudah berkata bahwa ojol ini harus mendapatkan THR. Kami mengawal, Pak. Kami menyuarakan tuntutan kami," tambah dia.

Selain itu, Lily juga mengatakan massa mendesak Kemnaker mengeluarkan kebijakan yang jelas dan berpihak kepada pengemudi, utamanya menekan perusahaan aplikator supaya memberikan hak THR kepada setiap pengemudi ojol serta memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan terhadap pengemudi ojol dan keluarganya.

"Situasi yang dihadapi oleh jutaan pengemudi ojol di Indonesia terus memburuk. Setiap hari para pengemudi ojol berhadapan dengan situasi jam kerja panjang tanpa kepastian upah, risiko keselamatan di jalan yang tak dijamin, sanksi-sanksi sepihak dari perusahaan aplikasi serta pemburukan kondisi kerja yang disebabkan oleh skema-skema program yang tidak manusiawi dari perusahaan aplikasi," demikian pernyataan Serikat Pengemudi Angkutan Roda Dua (Serdadu) saat aksi.

Sementara itu, pemberian THR Keagamaan bagi pekerja layanan berbasis aplikasi ini sebelumnya menjadi salah satu diskusi antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Perhubungan RI pada Jumat (24/1).

Saat itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli mengatakan bahwa perlindungan bagi pekerja pada layanan berbasis aplikasi merupakan bagian dari Astacita Presiden Replublik Indonesia Prabowo Subianto.