Genjot Lifting Migas, DPR Beri 2 Saran Ini ke Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mendorong SKK Migas meningkatkan produksi minyak dan gas (migas) nasional seiring kebutuhan yang makin meningkat.

"Peningkatan lifting migas bisa dengan memaksimalkan wilayah kerja lama dan menambah wilayah kerja baru," kata Mukhtarudin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR itu, meningkatkan produksi di wilayah kerja migas lama bisa dengan penggunaan teknologi EOR. Di Blok Rokan misalnya, PHR sudah meningkatkan produksinya dengan menggunakan teknologi EOR di sumur-sumurnya yang tua. Meski begitu, teknologi ini juga bagus untuk sumur-sumur yang baru.

SKK Migas juga harus melakukan ekspansi wilayah kerja baru. Perlu akselerasi tende wilayah kerja baru migas."Kita punya potensi besar di Blok Masela dan East Natuna. SKK Migas harus menjadikan Blok Masela dan Blok East Natuna sebagai konsen," ujarnya.

"Upaya menggenjot lifting migas ini penting untuk mencapai target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia," legislator asal Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah itu menambahkan.

Dia meminta SKK Migas membicarakannya dengan KKKS yang potensial sehingga ada progres lebih. " Kita berharap ada progress lebih dari dua blok strategis ini yang akan menjadi kunci daya dukung energi di masa depan," katanya. 

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik tiga pejabat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Pelantikan ini jadi bagian dari upaya konsolidasi guna menggenjot percepatan lifting migas yang belum capai target.

Acara pelantikan dilaksanakan di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (26/2/2025). Adapun ketiga pejabat SKK Migas yang dilantik, antara lain Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Bhayu Setta; Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus; dan Deputi Eksploitasi SKK Migas Taufan Marhaendrajana.

Bahlil berpesan kepada tiga pejabat baru SKK Migas, agar target lifting minyak sebesar 650 ribu bph pada 2025 bisa tercapai. Ia meminta proses produksi minyak dilakukan tanpa bertele-tele, dengan turut memanfaatkan teknologi terkini. 

"Saya meminta agar apa yang sudah dibuat roadmap-nya itu dieksekusi. Jangan lagi muter-muter. Sekarang bukan waktunya untuk berdiskusi, waktu sekarang itu untuk mengeksekusi," tegas Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga menyampaikan pesan kepada Eka Bhayu Serta selalu Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, agar senantiasa menaati aturan yang ada. Sembari menjalankan pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha di daerah.

"Tolong perhatikan aturan baik-baik. Tuan Bapak itu cuma aturan aja yang bisa menyelamatkan bapak, dan saya minta agar melakukan pembinaan kepada pengusaha-pengusaha daerah itu harus dilakukan," pinta Bahlil.

Di sisi lain, ia pun berharap pada Deputi Eksploitasi SKK Migas yang baru dilantik, Taufan Marhaendrajana, untuk melakukan berbagai inovasi demi mendongkrak lifting minyak dan gas secara nasional.

"Saya minta tolong untuk agar bagaimana caranya produksi lifting kita yang sekarang hanya 580.000-590.000, itu ke depannya bisa naik. Saya targetkan di 2025 itu harus minimalnya 630.000-650.000 barel per hari, sambil menunggu intervensi teknologi," bebernya.

Adapun realisasi lifting minyak sepanjang 2024 berada di angka 579,7 ribu barel per hari (bph). Catatan ini masih lebih rendah dibanding target APBN 2024, yakni 635 ribu bph. 

Kendati begitu, Bahlil melaporkan, produksi lifting minyak nasional telah mencapai 600 ribu barel per hari (bph) selama dua bulan terakhir, yakni November dan Desember 2025. 

Bahlil menceritakan, di masa-masa awal ia menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus-September 2024, produksi minyak nasional hanya berada di kisaran 575-580 ribu barel per hari. 

"Lifting kita dua bulan terakhir sudah naik di angka 600 ribu barel per hari. Di November-Desember (2024) sudah mencapai 600-602 ribu bph," jelas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada awal Januari 2025.