Upaya KORPRI Dongkrak Kesejahteraan Pensiunan ASN

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Zudan Arif menegaskan, KORPRI terus berupaya meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan ASN.

Ia menuturkan, KORPRI sangat peduli dengan upaya peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunannya. Salah satunya memberikan masukan kepada pemerintah seperti aturan diperbaiki.

"KORPRI telah berupaya memberikan masukan kepada pemerintah, apakah Undang-Undangnya diperbaiki, PP-nya diperbaiki, atau iurannya diperbesar. Kita harus mulai berpikir dan mendesain bagaimana saat akan pensiun bisa sejahtera,” ujar dia saat membuka Webinar Ke-103 KORPRI Menyapa ASN dengan tema Strategi ASN Pensiun Sejahtera, Selasa (11/3/2025) secara daring, seperti dikutip dari laman bkn.go.id.

Ia menambahkan, kalau memakai skema yang sekarang, gaji pensiun maksimal 75 persen dari gaji pokok. “Jika gaji pokok kita sekarang 4 juta, kita akan menerima kurang lebih 3 juta. Kita sekarang bisa menerima 15 juta karena ada tunjangan jabatan, tunjangan anak, istri, dan tunjangan kinerja, tetapi pensiun kita masih berdasarkan gaji pokok,” kata dia.

Sejalan dengan arahan Kepala BKN, Direktur Pensiun PNS dan pejabat negara BKN, Aidu Tauhid menuturkan, sejumlah masalah pensiun antara lain manfaat pensiun yang lebih kecil dibandingkan penghasilan terahir, belum dibentuknya lembaga pengelola dana pensiun lainnya.

ASN dapat mengikuti program peningkatan manfaat dana pensiun yang ada pada lembaga pengelola dana pensiun saat ini yakni PT Taspen.

“Ada beberapa lembaga yang akan memberikan penampungan tentang masalah pensiun, taspen pun siap. Taspen siap menerima iuran yang sesuai kesepakatan berapa persen yang nantinya akan dipotong dari penghasilan pegawai. Jadi semua tergantung peserta,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Operasional PT Taspen Ariyandi menjelaskan beberapa program pengembangan top up dana asuransi yang dapat ASN ikuti dengan berbagai manfaat, antara lain top up manfaat Tabungan Hari Tua dan perlindungan jiwa, layanan Kesehatan gratis dan seminar Kesehatan, pelatihan serta pembekalan kewirausahaan.

Sebelumnya, Pemerintah baru saja mengumumkan adanya penyesuaian jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Awalnya dijadwalkan pengangkatan CPNS 2024 pada awal tahun atau paling lambat Maret 2025, kini diundur menjadi Oktober 2025.

Keputusan ini tentu membawa dampak bagi para calon ASN, terutama mereka yang telah mengundurkan diri atau resign dari pekerjaan sebelumnya demi mempersiapkan diri untuk masuk sebagai pegawai negeri.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakhrullah menjelaskan, para calon ASN yang telah dinyatakan lulus dan kini tengah menunggu pengangkatan, dapat kembali bekerja di tempat kerja mereka sebelumnya.

"Banyak yang memberikan informasi pada saya bahwa ada yang keluar dari pekerjaannya. Resign. Karena berharap 1 April sudah bekerja, ternyata ada penyesuaian waktu ditunda sampai dengan Oktober dan Maret. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaan. Sekarang menganggur. Kemudian ada juga yang menyampaikan ke saya sudah beli tiket untuk berangkat menuju tempat pekerjanya di tanggal 1 April atau tanggal 30 Maret atau nanti setelah Lebaran sudah mulai masuk kantor," kata Zudan, di YouTube BKN, Senin (10/3/2025).

Zudan pun mengusulkan agar instansi-instansi terkait bisa mendata mereka yang terdampak dan menghubungi tempat kerja lama mereka untuk membuka peluang agar mereka bisa dipekerjakan kembali.

Dia bilang, jika diperlukan, pihak BKN atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) siap turun tangan untuk berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan terkait.

"Atau biar kami dari BKN atau KemenPANRB yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan BUMN bila yang terjangkutan pekerja di BUMN atau dengan menakar kalau yang berjangkutan pekerja di swasta atau kepada para gubernur, bupati, wali kota bila yang terjangkutan pekerja di BUMD," jelasnya.

Menurut Zudan, langkah ini merupakan bentuk empati dan simpati pemerintah terhadap calon ASN yang terdampak. Meskipun tidak ada jaminan bahwa usaha ini akan berhasil, setidaknya ada upaya yang dilakukan agar mereka tidak menganggur dalam periode menunggu pengangkatan.

"Belum tentu berhasil upaya kita ini. Belum tentu juga dikabulkan oleh perusahaannya yang sudah ditinggal itu. Tapi kalau kita tidak berupaya, pasti tidak ada hasil. Tapi kalau kita berupaya, kemungkinannya masih ada dua. Kemungkinan gagal, kemungkinan juga berhasil mengembalikan yang bersangkutan bisa bekerja kembali sampai dengan 30 September," tutup Zudan.

Reporter: Ayu

Sumber: Merdeka.com