Kontrol LPG, Menteri Bahlil Pastikan HET dan Berat Sesuai Ketentuan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah sedang melakukan kontrol terhadap tata kelola Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi. 

Langkah ini bertujuan untuk memastikan harga eceran tertinggi (HET) dan berat LPG benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Bapak ibu semua, menyatu dengan kata kelola daripada LPG, kami pemerintah sedang melakukan kontrolitas untuk mengukur dan memastikan agar harga daripada HET, harga eceran tertinggi, itu betul-betul mampu bisa diterapkan," kata Bahlil dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025) usai kunjungan ke Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk meninjau kesiapan sektor ESDM pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2025.

Dalam kunjungannya, Bahlil menemukan harga LPG 3 kg di pangkalan telah sesuai dengan HET, yakni Rp19.000. Bahlil juga menyoroti permasalahan berat isi LPG dalam tabung yang sering kali kurang dari 3 kg. 

"Tadi saya cek di sini, harga di pangkalan itu harganya Rp19.000, sama dengan HET. Tadi juga saya melakukan kunjungan di SPBE-nya, agar berat atau jumlah 3 kg dalam galonnya atau tankinya itu betul-betul terjamin. Kita tahu bahwa rata-rata itu biasanya cuma 2,5 kg, 2,7 kg," ungkapnya.

Bahlil mengungkapkan, sesuai arahan Presiden, agar setiap Rp1 uang yang keluar, negara keluarkan untuk subsidi, harus betul-betul memastikan sampai kepada rakyat. 

Lakukan Penimbangan Sebelum Distribusi

Bahlil menegaskan pemerintah akan memastikan setiap tabung LPG benar-benar berisi 3 kg sesuai standar. Untuk menjamin akurasi berat LPG, nantinya akan dilakukan penimbangan sebelum distribusi

"Agar di setiap SPBE, sebelum dinaikkan ke truk untuk dibawa ke agen maupun ke pangkalan, itu kita pakai timbangan. Jadi jangan lagi, saya tidak mau lagi, 3 kg itu tidak sampai 3 kg. Saya tidak mau lagi. Karena itu sama dengan merampas harga rakyat. Nah ini perintah Bapak Presiden, kita harus betul-betul menjamin," ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil meminta agar distribusi LPG tidak lagi terhambat akibat hari libur. Ia menyoroti kendala yang terjadi pada 1 Februari lalu ketika pasokan terganggu karena libur selama tujuh hari.

Selain pengawasan distribusi, pemerintah juga menyiapkan regulasi baru untuk memperketat pengawasan terhadap agen dan pangkalan LPG. 

"Saya lagi merancang aturannya pengawasannya. Nanti kalau ada agen, pangkalan yang main-main kita akan cabut. Dan oplosan-oplosan ini saya akan basmi. Jadi pengawasannya tidak main-main ini untuk urusan LPG," tegasnya.

Bahlil menekankan regulasi ini dirancang bersama Pertamina Patra Niaga agar pemerintah juga memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menindak pelanggaran. 

Bahlil menjelaskan saat ini izin pangkalan, izin agen dikeluarkan oleh Patra dan sekarang pihaknya minta untuk tidak hanya Patra, pemerintah juga ikut supaya kalau ada oknum-oknum yang main-main baik oknum Pertamina maupun oknum pengusahanya itu pemerintah langsung bisa melakukan eksekusi.

Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah tidak akan ragu mencabut izin usaha bagi pelanggar dan bahkan menindak mereka secara hukum jika diperlukan. 

"Salah satu di antara yang akan kita berikan hukuman adalah mencabut izinnya. Dan kalau dia dikenakan pidana, proses. Jangan ajar biasa, ini urusan rakyat punya. Ini urusan subsidi. Subsidi itu untuk LPG Rp86 triliun," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan pasokan listrik dan bahan bakar menjelang Lebaran 2025 dalam kondisi aman. 

Bahlil menjelaskan kapasitas listrik nasional saat ini mencapai 67 ribu megawatt, dengan beban puncak sekitar 46 ribu megawatt.

"Pertama kami sampaikan bahwa alhamdulillah untuk persiapan listrik kita sampai dengan hari raya itu aman sekali. Kapasitas terpasang 60 ribu lebih, 67 ribu megawatt. Beban puncaknya itu hanya sampai di 46 ribu megawatt," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025) usai kunjungan ke Kota Cilegon, Banten untuk meninjau kesiapan sektor ESDM pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2025,

Dengan demikian, Bahlil menyebut masih ada selisih kapasitas sekitar 30-40 persen, yang memastikan kelancaran suplai listrik selama Lebaran.

Persediaan Bahan Bakar

Terkait ketersediaan bahan bakar, Bahlil juga memastikan pasokan aman untuk tiga jenis utama bahan bakar yaitu batu bara untuk pembangkit listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan gas. Menurutnya, kapasitas stok BBM nasional saat ini dapat mencukupi kebutuhan selama 25-30 hari.

"Kami juga mengecek untuk wilayah Jawa Barat dan Banten untuk BBM. Untuk BBM baik Pertamax, maupun Pertalite dan Turbo semuanya clear, masanya sampai dengan 20 sampai dengan 21 hari. Jadi ketersediaan kita sangat luar biasa sekali," jelasnya.

Bahlil juga menyoroti kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), mengingat meningkatnya penggunaan mobil listrik di masyarakat. PLN telah menyiapkan jumlah SPKLU hingga 7,5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu Bahlil mengungkapkan PLN memastikan fasilitas teknologi secara online menggunakan perangkat seluler. Teknologi ini memungkinkan pengguna mendapatkan bantuan saat mengalami kendala pengisian daya di perjalanan.

Selain itu, Bahlil juga menyoroti kesiapan LPG, dengan stok yang cukup untuk 25-30 hari. Bahlil juga mengungkapkan soal tata kelola LPG yang terus ditingkatkan oleh pemerintah.

"Kami sampaikan bahwa stok untuk LPG sampai 30 hari, 25 hari sampai 30 hari. Tadi saya melakukan kunjungan ke pangkalan dan di SPBE-nya. Bapak ibu semua, menyatu dengan kata kelola daripada LPG, kami pemerintah sedang melakukan kontrolitas untuk mengukur dan memastikan agar harga daripada HET, harga eceran tertinggi, itu betul-betul mampu bisa diterapkan," pungkasnya.