PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) akan mengembangkan kawasan industri di C4 Marunda Jakarta. Bukan hanya itu, kawasan tersebut nantinya juga akan memiliki pelabuhan seluas 600 hektar.
Direktur Utama Kawasan Berikat Nusantara M Sattar Taba mengatakan pengembangan dan pembangunan pelabuhan di kawasan tersebut sudah mendapat izin dari pemegang saham yang terdiri dari 74% negara 26% pemerintah daerah.
"Menyetujui reklamasi lahan 600 hektar di C4 Marunda untuk bongkar muat," kata Sattar, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (21/8/2013).
Sattar menambahkan, rencana reklamasi perairan yang akan disulap menjadi pelabuhan nantinya untuk membantu mengurai kepadatan proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan begitu pelabuhan tersebut bisa disandari kapal dengan berat 100 ribu ton.
"Jika terjadi kepadatan di Tanjung Priok di sana dilakukan pembongkaran," ungkapnya.
Dirinya mengungkapkan untuk merealisasikan proyek tersebut saat ini sedang mengajukan perizinan kepada pihak terkait, sedangkan untuk memulai proyek secara fisik ditargetkan tahun depan.
"Kita sudah undang kontraktor dari China, kosultan dari Singapura. Seluas 600 hektar bekerjasama dengan Pelindo untuk mengatasi delay kapal di sana, pelabuhan, industri," tuturnya.
Untuk membangun kawasan tersebut menggunakan pola investasi Build On Transfer (BOT). Untuk pengembangan dan pembangunan pelabuhan tersebut akan memakan dana Rp 10,5 triliun dengan rincian Rp 9 triliun untuk membangun kawasan dan Rp 1,5 triliun untuk pelabuhan.
"Sekarang ada investor bawa uang setelah seesai, dia pakai selama 30 tahun, lalu dikembalikan ke kita," jelasnya.
Selain itu, untuk menghindari kemacetan di luar pelabuhan, nantinya juga ada jembatan penghubung dari pelabuhan Tanjung Priok sepanjang 5 kilometer (Km). Untuk membangun jembatan tersebut akan ada kerjasama antara Kawasan Berikat Nusantara, Pelindo dan Jasamarga.
Dengan adanya pengembangan perluasan tersebut akan menunjang peningkatan proses bongkar muat yang akan meringankan beban biaya.
"Semakin rendah biaya, kalau tidak di atas (kapal) sajakan berdampak pada harga. Harga berdampak masyarakat kan," pungkasnya. (Pew/Igw)
Direktur Utama Kawasan Berikat Nusantara M Sattar Taba mengatakan pengembangan dan pembangunan pelabuhan di kawasan tersebut sudah mendapat izin dari pemegang saham yang terdiri dari 74% negara 26% pemerintah daerah.
"Menyetujui reklamasi lahan 600 hektar di C4 Marunda untuk bongkar muat," kata Sattar, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (21/8/2013).
Sattar menambahkan, rencana reklamasi perairan yang akan disulap menjadi pelabuhan nantinya untuk membantu mengurai kepadatan proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan begitu pelabuhan tersebut bisa disandari kapal dengan berat 100 ribu ton.
"Jika terjadi kepadatan di Tanjung Priok di sana dilakukan pembongkaran," ungkapnya.
Dirinya mengungkapkan untuk merealisasikan proyek tersebut saat ini sedang mengajukan perizinan kepada pihak terkait, sedangkan untuk memulai proyek secara fisik ditargetkan tahun depan.
"Kita sudah undang kontraktor dari China, kosultan dari Singapura. Seluas 600 hektar bekerjasama dengan Pelindo untuk mengatasi delay kapal di sana, pelabuhan, industri," tuturnya.
Untuk membangun kawasan tersebut menggunakan pola investasi Build On Transfer (BOT). Untuk pengembangan dan pembangunan pelabuhan tersebut akan memakan dana Rp 10,5 triliun dengan rincian Rp 9 triliun untuk membangun kawasan dan Rp 1,5 triliun untuk pelabuhan.
"Sekarang ada investor bawa uang setelah seesai, dia pakai selama 30 tahun, lalu dikembalikan ke kita," jelasnya.
Selain itu, untuk menghindari kemacetan di luar pelabuhan, nantinya juga ada jembatan penghubung dari pelabuhan Tanjung Priok sepanjang 5 kilometer (Km). Untuk membangun jembatan tersebut akan ada kerjasama antara Kawasan Berikat Nusantara, Pelindo dan Jasamarga.
Dengan adanya pengembangan perluasan tersebut akan menunjang peningkatan proses bongkar muat yang akan meringankan beban biaya.
"Semakin rendah biaya, kalau tidak di atas (kapal) sajakan berdampak pada harga. Harga berdampak masyarakat kan," pungkasnya. (Pew/Igw)