Sidang Kabinet, Rakor UMP Buruh Ditunda

Pemerintah menunda rakor tentang kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) para buruh yang awalnya direncanakan berlangsung pada Selasa ini.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 10 Sep 2013, 10:22 WIB
Diterbitkan 10 Sep 2013, 10:22 WIB
hatta-rajasa-pemda-130702b.jpg
Pemerintah menunda rapat koordinasi (rakor) tentang kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) para buruh yang awalnya direncanakan berlangsung pada Selasa (10/9/2013) pagi ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan penundaan dilakukan karena beberapa alasan.

Menurut jadwal yang diterima Liputan6.com, Hatta diagendakan menggelar rakor UPM di kantornya pada pukul 07.00 WIB. Rakor tersebut rencananya bakal dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Dalam Negeri, POLRI dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Namun karena beberapa alasan, rakor terpaksa ditunda. "Bukan dibatalkan, hanya ditunda karena ada acara Danareksa dan Sidang Kabinet. Rakor kan tidak boleh batal," ujar dia saat ditemui di acara Danareksa Macro Forum 2013, Jakarta, Selasa (11/9/2013).

Besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini memang akan menjadi pembicara pada acara Danareksa Macro Forum 2013 pukul 10.00 WIB.

Acara tersebut akan dihadiri pula Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, Direktur Utama Bank Negara Indonesia sekaligus Ketua Himbara, Gatot M Suwondo.

Selain itu, agenda Hatta Rajasa selanjutnya adalah Rapat Terbatas soal Ekonomi di Istana Negara bersama Presiden dan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pukul 14.30 WIB.

"Rakor kan hanya untuk finalisasi rapat UMP sebelumnya. Tapi nanti habis dari Istana, mungkin akan rapat soal UMP," pungkas Hatta. (FIk/Nur)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya