Kesalahan-kesalahan yang Bikin Nasib Merpati di Ujung Tanduk

Skenario penyelamatan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) dari jeratan utang senilai Rp 6,7 triliun yang sudah disiapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai mubazir karena beberapa alasan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto.

Dia mengungkapkan, anggota parlemen telah merekomendasikan penyuntikan dana kepada maskapai penerbangan pelat merah itu lewat Penyertaan Modal Negara (PMN).  

"Waktu itu kan kami sudah bantu dengan usulan PMN dan rencana bisnis. Tapi Kementerian BUMN tidak menurutinya, ya sudah sekarang harus bertanggung jawab dan tidak boleh lepas tangan. Kami kembalikan kepada pemerintah," tegas Airlangga saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Rabu (5/2/2014).

Dia menilai bahwa kondisi Merpati semakin mengkhawatirkan karena proses restrukturisasi utang oleh pemerintah justru tak dikombinasi dengan struktur manajemen yang tepat.

"Aturan dasarnya, dalam tahapan restrukturisasi tidak boleh gonta ganti direktur karena bisa saja rencana bisnisnya akan bubar. Ini dalam tiga tahun sudah ganti direksi berapa kali, bagaimana mau beres? Ini jadi faktor utama," jelasnya.  

Saat ini, direksi baru Merpati meliputi, Capt Asep Ekanugraha (Direktur Utama), Daulat Musa (Direktur), dan Haryo P. Soerjokoesomo (Direktur). Sedangkan jajaran direksi sebelumnya antara lain Rudy Setyopurnomo (Direktur Utama), Sutan Banuara (Direktur Niaga), Doni Suherman (Direktur Keuangan dan Administrasi), Denny Satrio Trihandoko (Direktur Operasi), serta Priharyono (Direktur Teknik).

Kesalahan fatal lain, sambung Airlangga, Merpati pernah lalai melakukan pembelian pesawat senilai US$ 2,5 triliun yang ternyata hanya menambah beban bagi perseroan.

Kini, skenario penyelamatan Merpati oleh sang Menteri Dahlan Iskan dengan membentuk anak usaha bernama Merpati Aviation Service akan memulai kerja sama operasionalnya (KSO) mulai akhir bulan ini.

Dalam hal ini dua perusahaan yang menyatakan telah berkomitmen dengan anak perusahaan baru Merpati tersebut adalah PT Bentang Persada Gemilang dan PT Amagedon.

Meski begitu, Airlangga menganggap bahwa solusi pendirian anak usaha hanya akan memperparah keadaan Merpati. Pasalnya, BUMN tersebut sedang mengalami kesulitan pendanaan.

"Ini lebih parah lagi, karena induknya saja tidak punya duit apalagi anak usahanya. Solusi yang kurang tepat. Mau pengalihan aset juga percuma, wong aset cuma Rp 100 miliar dan untung saja tidak punya," tuturnya.

Dia menyarankan, supaya pemerintah tetap menjalankan usulan pemberian PMN bagi Merpati supaya operasional perusahaan tersebut dapat kembali berjalan dengan baik.  (Fik/Ndw)