Tragedi Kanjuruhan Malang, PSSI dan Polri Susun Konsep Keamanan Terbaru untuk Liga 1

Liputan6.com, Malang - PSSI sedang menyusun sistem keamanan terbaru pasca terjadinya tragedi Kanjuruhan Malang. Konsep itu dirumuskan bersama pihak kepolisian dan rencananya akan diterapkan untuk sisa pertandingan Liga 1 2022/2023.

Ketua Umum PSSI Mochammad Iriawan mengatakan, federasi sedang dalam proses diskusi bersama Mabes Polri untuk merumuskan konsep keamanan terbaru. Sistem keamanan itu akan tetap mempertimbangkan kultur sepakbola di Indonesia.

“Nanti akan ada titik temu, oh begini jadi kita harus begini. Apakah nanti pihak kepolisian tidak boleh masuk ke dalam itu seperti di luar negeri, itu tidak pasti,” kata Iwan Bule di Malang, Selasa (4/10/2022).

Menurutnya, sistem keamanan selama kompetisi di Indonesia tidak bisa disamakan dengan di luar negeri karena banyak hal. Ia mencontohkan klub di dalam negeri belum punya lapangan sampai perangkat keamanan sendiri.

“Di luar negeri kan punya, seperti Ajax punya lapangan, steward, sekuriti dan kita belum ada. Kita menyesuaikan dengan di Indonesia,” ujarnya.

Konsep keamanan terbaru untuk kompetisi di Liga Indonesia tidak hanya mengacu pada hasil investigasi terhadap tragedi Kanjuruhan Malang saja. Tapi juga mengacu pada hal lainnya yang akan dimatangkan dalam pendiskusian bersama Polri.

“Penerapannya bagaimana itu nanti masih dirumuskan. Setelah konsep itu jadi maka liga akan bergulir. An Presiden minta ada evaluasi,” ucap Iwan Bule.

Terkait pertandingan yang digelar saat malam hari, Iwan Bule menyebut tidak ada masalah dan akan tetap dilaksanakan asal ada izin dari kepolisian. Selama ini pertandingan pada malam hari sudah banyak digelar dan tak ada masalah.

“Kan dari dulu (jadwal main malam) kan juga sudah ada. Jadwal besar sudah disusun atas seizin Mabes Polri. Kalau tak ada izin, ya tak digelar,” ujar Iwan Bule.

PSSI sendiri telah menjatuhkan sanksi terhadap Arema terkait terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang yang merenggut banyak korban jiwa. Sanksi berupa seumur hidup untuk panpel Arema karena dianggap lalai menyebabkan ada tragedi itu.

"Menyangkut panpel dan keamanan dalam stadion, yang jelas panpel bersalah tak bisa mengantisipasi baik gate pintu lampu yang putus harusnya tak boleh terjadi seperti itu padahal itu suatu kewajiban, termasuk sekuriti officer juga tak bisa mengendalikan. Mereka kami kenakan hukuman disiplin sesuai sidang Komdis tadi, seumur hidup,” katanya.

Komdis PSSI menemukan kelalaian Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris dan Security Officer Arema FC Suko Sutrisno dalam melaksanakan tugas.

Salah satunya terkait pintu stadion saat pertandingan selesai. Tragedi Kanjuruhan Malang memakan korban ratusan jiwa karena penonton menumpuk di pintu keluar saat coba melarikan diri dari gas air mata.

"Tidak semuanya tertutup, tapi sebagian sudah ada yang dibuka. Yang masih ditutup itu telat komando, belum sampai ke tujuan (penjaga pintu)," kata anggota Komite Eksekutif PSSI Ahmad Riyadh pada konferensi pers, Selasa (4/10/2022).

"Security officer mengatur keluar masuk penonton lewat pintu. Dia bertanggung jawab terhadap beberapa poin yang harus dilaksanakan, tapi tidak terlaksana dengan baik," balas Ketua Komdis PSSI Erwin Tobing.

Atas kelalaian ini, PSSI menghukum Abdul Haris dan Suko Sutrisno larangan terlibat di sepak bola seumur hidup.

"Ketua Panpel bertanggung jawab kelancaran event ini. Dia harus jeli, cermat, dan bersiap kemungkinan yang terjadi. Tapi ketua panpel tidak melaksanakannya karena tidak siap. Gagal mengantisipasi kerumunan orang datang," ungkap Erwin Tobing.

"Ada harus yang disiapkan, pintu yang seharusnya dibuka malah ditutup. Itu yang menjadi perhatian."

Selain kepada dua individu tersebut, PSSI turut menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Arema FC karena tragedi Kanjuruhan. Singo Edan dilarang menggunakan Malang sebagai homebase di sisa musim Liga 1 2022/2023. PSSI juga menjatuhkan denda Rp250 juta kepada Arema FC.

"Arema FC nantinya harus bermain jauh dari Malang dan tanpa penonton serta denda Rp250 juta. Pengulangan terhadap pelanggaran di atas akan dijatuhkan hukuman yang lebih berat," kata Erwin Tobing.