Liputan6.com, Jakarta- Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan hingga 131 orang sempat menimbulkan kekhawatiran Indonesia bisa terkena sanksi berat dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Jika sampai terjadi, Indonesia bisa rugi besar mengingat tahun depan seharusnya menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.
Untungnya Indonesia akhirnya dipastikan tidak terkena sanksi berkat komunikasi cepat dan intensif dari mantan Presiden Inter Milan Erick Thohir yang menyampaikan surat Presiden Joko Widodo kepada Presiden FIFA Gianni Infantino.
Baca Juga
Tak cuma tidak memberikan sanksi, FIFA justru akan membantu Indonesia untuk memperbaiki sepak bola nasional dan bos FIFA rencananya melawat ke Indonesia pekan depan. Bersama pemerintah Indonesia, FIFA bakal membentuk tim yang membantu transformasi sepak bola nasional agar menjadi lebih baik.
Advertisement
Anggota Executive Committee (Exco) PSSI, Hasani Abdulgani bersyukur tak ada sanksi yang diterima Indonesia. Hasani pun mengucapkan terimakasih atas peran pemerintah yang cepat melakukan komunikasi dengan FIFA setelah terjadinya tragedi Kanjuruhan.
"Terimakasih kepada pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir yang sudah melakukan lobi dan komunikasi dengan FIFA. Peran Erick Thohir yang berkomunikasi lancar dan baik dengan FIFA membuat Indonesia tak terkena sanksi. FIFA bahkan akan membentuk tim agar sepakbola nasional kita jadi lebih baik," ujar Hasani kepada wartawan, Senin (10/10/2022).
Soal Stadion
Hasani lantas menyoroti banyak masalah di industri sepak bola nasional. Misalnya masih banyak stadion yang belum standar FIFA namun tetap digunakan menggelar pertandingan sepak bola yang dihadiri ribuan penonton.
"Secara kasat mata banyak stadion belum layak. Karena klub tidak punya stadion, yang punya Pemda, dan Pemda tidak tahu kebutuhan klub. Menurut Pemda sudah bagus tetapi dari sisi klub belum cukup, terutama security FIFA belum memenuhi standar," jelasnya.
Hasani menambahkan, saat ini baru Bali United yang menggunakan sistem kontrak untuk mengelola stadion. Bali United telah mengambil hak pengelolaan Stadion I Wayan Dipta yang jadi milik pemerintah daerah dengan sistem kontrak jangka panjang.
Advertisement
Beda dengan Luar Negeri
"Itu pun bukan pemilik stadion. Tetapi hanya mengelola stadion jangka panjang. Saat ini sepakbola masih pakai izin keramaian, bukan izin industri. Izin keramaian tidak ada kepastian bagi investor. Ini membuat tak ada klub atau investor yang mau bikin atau kelola stadion," ujarnya.
"Kalau Liga di luar negeri jadwal setahun sebelumnya sudah ada, jadi pemilik klub berani bangun atau kelola stadion. Di sini walau LIB sudah keluarkan jadwal, namun saat mau pertandingan masih harus izin keramaian lagi,” kata Hasani.
Dia menyarakan model perizinan sebaiknya diubah, karena izin keramaian memakai dasar hukum berbeda, dengan pertimbangan berdasarkan berbahaya atau tidak sebuah kegiatan bagi publik. “Tapi kalau izin industri, setelah diberikan akan dievaluasi dan dikontrol, apalagi jika ada peristiwa tertentu," ujar Hasani.