Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dorong Aturan tentang Penyelenggaraan Daerah Berbasis Data Desa Presisi Disahkan

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (APHTN- HAN) mendorong pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah, tepatnya tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi.

"Agar arah pembangunan ke depan lebih presisi, terarah serta terintegrasi dari Desa/Kelurahan, Kebupaten/Kota, Provinsi sampai ke tingkat Pemerintah Pusat. Agar tidak ada lagi data-data merugikan negara," ujar Sekjen APHTN-HAN yang juga dekan FHU Universitas Jember Prof Bayu Dwi Anggono melalui keterangan tertulis, Senin (28/11/2022).

Bayu mengatakan, dorongan data presisi tersebut berdasarkan hasil Forum Discussion Group APHTN- HAN di Mercure Hotel, Bali, Minggu 27 November 2022.

Para ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang hadir di antaranya, yaitu Guru Besar HTN FH Universitas Mataram HM Galang Asmara, Dekan FH Universitas Jember Bayu Dwi Anggono, dan Dekan FH Universitas Udayana Putu Gede Arya Sumertha Yasa.

Lalu Dekan FH Univ Riau Mexasai Indra, Akademisi FH UGM Oce Madril, Akademisi FH UNS Agus Riewanto, Akademisi FH Universitas Gorontalo Duke Arie Widagdo, dan Akademisi FH Univ Udayana Jimmy Z Usfunan

"D balik angka dalam data negara ada nyawa dan nasib jutaan rakyat yang pertaruhkan. Maka itu, lanjutnya, diperlukan regulasi hukum secara presisi," jelas Bayu yang juga merupakan dekan FHU Universitas Jember.

Sebelumnya, sejak ditugaskan sebagai Penjabat atau Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik terus menggaungkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis 'Data Desa Presisi'. Program itu dia yakini sebagai dasar atau pondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

Langkah awal menjalankan program itu, Akmal Malik mengundang seluruh aparat pemerintahan dari kepala desa hingga unsur Forkopimda di Sulbar untuk hadir dalam sosialisasi data dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa presisi.

"Tujuannya kita undang semua untuk menyatukan persepsi dan cara pandang tentang program-program untuk menghadirkan data desa presisi," kata Akmal Malik kepada wartawan di Mamuju, Selasa 31 Mei 2022.

Pada kegiatan itu, Akmal Malik menghadirkan Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Insitut Pertanian Bogor (LPPM IPB), Dr Sofyan Sjaf yang juga penggagas data desa presisi. Dia juga menghadirkan Guru Besar Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB, Prof Rokhmin Dahuri.

"Rencananya kita akan libatkan Tim LPPM IPB dalam perencanaan pembangunan daerah melalui pemanfaatan data desa presisi," ujar Akmal.

Sofyan Sjaf mengatakan, data desa presisi akan menyuguhkan data yang lengkap dengan akurasi yang terukur terkait beberapa aspek, seperti kependudukan, ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat. Menurutnya, data akurat merupakan cara untuk mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Data ini cukup komplet dan terukur sampai ada data tiap rumah, data ini kalau semua desa punya, semua perencanaannya bisa terselesaikan dengan baik," kata Sofyan.

Sofyan menambahkan, data desa presisi merupakan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan yang tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa. Karena data itu diambil, divalidasi dan diverifikasi dengan tingkat keakuratan yang baik.

"Jika data desa presisi ini bisa kita selesaikan, maka permasalahan pembangunan bisa kita selesaikan," tutup Sofyan.

Tim Desa Presisi Institut Pertanian Bogor (IPB) menyerahkan hasil program Data Desa Presisi Batch I kepada Pemprov Sulawesi Barat. Pada Data Desa Presisi Batch I ini menyasar 39 desa dan enam kelurahan dengan anggaran mencapai Rp4,9 milliar.

Pj Gubernur, Sulawesi Barat Akmal Malik mengatakan, data merupakan persoalan paling utama yang dihadapi birokrasi untuk menyusun program kesejahteraan. Karena data digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas dan hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat.

"Karenanya itu saya mendorong Data Desa Presisi yang mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Sulbar. Tahun depan kita akan lanjutkan dengan menyasar semua desa yang ada, karena ini merupakan persembahan dari Sulbar untuk Indonesia," kata Akmal di Mamuju, Sabtu 15 Oktober 2022.

Akmal menambahkan, Data Desa Presisi bisa dijadikan patokan awal dalam setiap membuat kebijakan guna kepentingan tata kelola pemerintahan.

Dengan data yang sama, pemerintah provinsi, kabupaten hingga ke desa bisa membuat program yang kolaboratif seperti penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.

"Data itu penting untuk kita bergerak secara bersama-sama dan kolaborasi, kalau semua dilakukan dengan pendekatan bersama kita akan bisa mengurangi jumlahnya (kemiskinan dan stunting), kalau sendiri kita tidak bisa" jelas Akmal.

Setelah Data Desa Presisi Batch I menyasar 39 desa dan kelurahan selesai, akan dilanjutkan dengan batch II dengan menyasar 68 desa dan kelurahan hingga akhir 2022. Program ini akan rampung di 2023 yang menyasar 534 desa kelurahan di Sulawesi Barat.

"Karena anggaran kita terbatas dan saya Insya Allah pada 2023 kita mencoba mencari dana di pusat. Jadi tidak membebani APBD kita, karena ini juga penting untuk pemerintah pusat," tegas Akmal.