Arizona Bakal Sahkan Bitcoin sebagai Alat Pembayaran

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah RUU yang diperkenalkan di Arizona akan menjadikan Bitcoin sebagai legal tender di negara bagian jika undang-undang tersebut disahkan dan undang-undang tersebut mulai berlaku.

Dilansir dari Yahoo Finance, Kamis (3/2/2022), RUU, SB 1341, diperkenalkan oleh Senator negara bagian, Wendy Rogers. RUU Ini berusaha untuk mengubah daftar pembayaran yang diterima untuk memasukkan Bitcoin, yang berarti cryptocurrency akan diterima untuk pembayaran hutang, biaya publik, pajak dan iuran lainnya.

Namun, RUU itu masih dipertanyakan, mengingat Konstitusi Amerika Serikat (AS) tidak mengizinkan masing-masing negara bagian untuk membuat alat pembayaran resmi mereka sendiri.

RUU itu harus melewati senat dan dewan negara bagian Arizona sebelum Gubernur Doug Ducey, barulah RUU itu dapat ditandatangani menjadi undang-undang.

Rogers, yang menjabat pada awal 2021, adalah tokoh kontroversial yang memiliki hubungan dengan kelompok anti-pemerintah Pemelihara Sumpah dan yang memuji kelompok teori konspirasi QAnon.

Don Huffines, seorang pengembang real estate dari Partai Republik dan kandidat gubernur Texas saat ini mengatakan bahwa dia akan membuat tender Bitcoin jika dia terpilih.

September lalu, El Salvador membuat tender legal Bitcoin bersama dolar AS dan tetap menjadi satu-satunya negara di dunia yang telah menjadikan cryptocurrency sebagai mata uang resmi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak El Salvador untuk berhenti menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, menurut sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa.

Dilansir dari CNBC, Rabu, 26 Januari 2022, direktur IMF menekankan bahwa ada risiko besar terkait dengan penggunaan Bitcoin pada stabilitas keuangan, integritas keuangan, dan perlindungan konsumen, serta kewajiban kontinjensi fiskal terkait.

Laporan tersebut, diterbitkan setelah pembicaraan bilateral dengan El Salvador yang mendesak pihak berwenang untuk mempersempit ruang lingkup undang-undang Bitcoinnya dengan menghapus status Bitcoin sebagai uang legal. 

Pada September 2021, negara Amerika Tengah itu menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah, di samping dolar AS.

Presiden Salvador Nayib Bukele yang telah mengaitkan nasib politiknya dengan keberhasilan eksperimen Bitcoin negara itu menambahkan ratusan Bitcoin ke neraca negara dalam beberapa bulan terakhir. 

Pada Jumat lalu, presiden membuat cuitan melalui akun Twitternya bahwa dia membeli tambahan USD 15 juta atau sekitar Rp 214,9 miliar dari Bitcoin. Harga itu sangat murah, karena pasar kripto sedang anjlok saat itu. Bitcoin turun sekitar 50 persen dari rekor tertinggi November.

Laporan IMF selanjutnya mengatakan bahwa beberapa direktur telah menyatakan keprihatinan atas risiko yang terkait dengan penerbitan obligasi yang didukung Bitcoin, merujuk pada rencana presiden untuk mengumpulkan USD 1 miliar melalui "Bitcoin Bond" dalam kemitraan dengan Blockstream, sebuah perusahaan infrastruktur aset digital.

Bagian dari pergerakan nasional El Salvador ke Bitcoin juga melibatkan peluncuran dompet virtual nasional bernama Chivo yang menawarkan transaksi tanpa biaya dan memungkinkan pembayaran lintas batas cepat. 

Untuk negara di mana 70 persen warganya tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional, Chivo dimaksudkan untuk menawarkan peningkatan yang nyaman bagi mereka yang belum pernah menjadi bagian dari sistem perbankan.

Direktur IMF setuju e-wallet Chivo dapat memfasilitasi alat pembayaran digital, sehingga membantu meningkatkan inklusi keuangan, meskipun mereka menekankan perlunya peraturan dan pengawasan yang ketat.

Banyak orang Salvador telah melaporkan kasus pencurian identitas, di mana peretas menggunakan nomor ID nasional mereka untuk membuka Dompet Chivo, untuk mengklaim Bitcoin senilai USD 30 gratis yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai insentif untuk membuka dompet digital.

Negara ini perlu mencari beberapa backstop lain untuk menopang keuangannya. IMF memperkirakan bahwa di bawah kebijakan saat ini, utang publik akan meningkat menjadi 96 persen dari PDB pada  2021. 

Pernyataan pada Selasa itu menjelaskan laporan yang dibagikan oleh IMF pada November, di mana regulator keuangan menulis volatilitas harga Bitcoin yang tinggi. 

Hal tersebut dapat menjadi risiko yang signifikan terhadap perlindungan konsumen dan mencatat bahwa Bitcoin tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.