Brasil Tunjuk Bank Sentral dan Komisi Sekuritas Jadi Regulator Pasar Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Pejabat Brasil telah menunjuk Bank Sentral negara itu dan Komisi Sekuritasnya sebagai yang bertanggung jawab untuk mengawasi pasar kripto, menurut sebuah keputusan yang diterbitkan pada Rabu, 14 Juni 2023.

Dilansir dari CoinDesk, Kamis (15/6/2023), komisi Sekuritas akan melakukan kontrol atas aset yang dianggap sekuritas, sementara Bank Sentral akan menentukan peraturan yang harus diikuti oleh bursa, termasuk persyaratan lisensi untuk beroperasi, rincian keputusan tersebut.

Pada Desember 2022, mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro menyetujui RUU regulasi kripto yang disahkan oleh Kamar Deputi dan Senat Brasil. Undang-undang menciptakan lisensi "penyedia layanan virtual" dan menetapkan kejahatan penipuan yang melibatkan aset virtual, dengan hukuman antara empat dan enam tahun penjara ditambah denda.

Brasil telah menjadi pusat kripto regional, dengan tingkat adopsi stablecoin yang tinggi dan pasar tempat perusahaan dan protokol kripto besar seperti Coinbase, Bitget, dan Metamask telah membuka operasinya.

Selain ramah kripto, Brasil juga telah ramah dengan aset digital Non Fungble Token (NFT). Salah satu penyelenggara turnamen catur Brasil sebelumnya mengatakan mereka akan menghadiahkan pemenang dengan NFT. Acara turnamen tersebut akan berskala nasional dan diselenggarakan oleh perusahaan fintech bernama Inkluziva.

Acara ini terbuka untuk siswa dalam sistem pendidikan nasional berusia enam tahun ke atas. Lima kategori usia akan dibuka, artinya total lima juara nasional akan bertanding dalam laga final pada 25 November 2023.

Sebelumnya, anggota parlemen Rusia telah memutuskan untuk mengakhiri rencana untuk menciptakan bursa cryptocurrency milik negara, sebagai gantinya merencanakan untuk menetapkan aturan dan peraturan untuk perusahaan yang sudah ada.

Colin Wu dari Wu Blockchain menyampaikan cerita di Twitter pada Senin, 29 Mei 2023. Dia menautkan terjemahan dari outlet berita Rusia yang menjelaskan fokus baru negara itu adalah mengizinkan perusahaan swasta membangun pertukaran kripto.

Menurut laporan berita media lokal, Direktur Departemen Kebijakan Keuangan Kementerian Keuangan untuk Federasi Rusia, Ivan Chebeskov mengatakan, Kementerian tidak mendukung pembentukan satu pertukaran kripto nasional. 

“Sebaliknya, idenya adalah untuk mengatur secara hukum kemungkinan pembuatan situs semacam itu oleh bisnis,” kata Chebeskov, dikutip dari Decrypt, Rabu (14/6/2023).

Kepala komite majelis rendah Rusia di pasar keuangan, Anatoly Aksakov menambahkan, alih-alih membuat satu pertukaran kripto nasional, Rusia direncanakan untuk menetapkan aturan untuk pendirian dan pengoperasian infrastruktur semacam itu.

Dia menambahkan pertukaran kripto akan diizinkan untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas, meskipun dia tidak menentukan yang mana, dan mengakui bahwa mereka mungkin akan menghadapi batasan baru.

Izvestia, media lokal Rusia yang menerbitkan cerita tersebut, melaporkan Bank Sentral mungkin akan mengatur pekerjaan platform ini, dan lembaga tersebut akan mengelola penyelesaian internasional dalam kerangka peraturan negara.

Otoritas Rusia telah menjalankan aturan yang belum jelas untuk aset digital selama bertahun-tahun. Awal tahun lalu, Bank Rusia mengusulkan larangan langsung pembayaran kripto, dan sebulan kemudian Kementerian Keuangan mengajukan proposal untuk peraturan Bitcoin. 

Belakangan, Presiden Rusia, Vladimir Putin menandatangani undang-undang untuk melarang pembayaran dalam aset digital, hanya agar negara tersebut menyelidiki stablecoin sebagai cara untuk menghindari sanksi.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Organisasi Konsumen Eropa (BEUC) dan sembilan organisasi anggotanya telah mengeluarkan peringatan keras kepada otoritas Eropa tentang promosi mata uang kripto yang menyesatkan di platform media sosial terkemuka.

Dalam laporan peringatan tersebut, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok secara khusus disebut sebagai kombinasi jaringan media sosial, influencer, dan cryptocurrency sebagai "koktail beracun". 

Kelompok tersebut mengklaim kebijakan longgar jaringan itu "meragukan", dan penipu cenderung menargetkan remaja yang tidak menaruh curiga. Ini juga menekankan peran “influencer” yang membuat janji yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Dimulai dengan meme Dogecoin, laporan 20 halaman kelompok pengawas itu dengan tegas mengecam aset digital sebagai sangat berisiko dan rentan terhadap penipuan. 

Ini menguraikan efek aset digital terhadap konsumen, menawarkan data kuantitatif tentang penggunaannya di beberapa negara, serta bagaimana kripto influencer beroperasi.

BEUC adalah kelompok yang terdiri dari 45 organisasi konsumen independen yang tersebar di 31 negara. Menurut situs webnya, tujuannya adalah untuk mewakili lembaga-lembaga tersebut di Uni Eropa (UE) dan membela kepentingan konsumen. 

Di antara hal-hal yang menjadi perhatian grup adalah keberlanjutan, layanan keuangan, kesehatan, dan hubungan internasional.

Direktur Jenderal BEUC, Monique Goyens mengatakan dalam siaran pers sudah didokumentasikan dengan baik promosi kripto melibatkan penipuan dan praktik komersial yang tidak adil.

“Kripto akan segera diatur dengan Pasar baru dalam regulasi Aset Kripto, tetapi undang-undang ini tidak berlaku untuk perusahaan media sosial yang mendapat keuntungan dari iklan kripto dengan mengorbankan konsumen," kata Goyens, dikutip dari Decrypt, Senin (12/6/2023).

Menurut BEUC, undang-undang konsumen Uni Eropa telah dilanggar, dan meminta jaringan otoritas konsumen nasional Eropa (CPC-Network) untuk bertindak dan menegakkan kebijakan periklanan yang lebih ketat di platform ini.

Terlepas dari laporan pedas hari ini, pihak berwenang di Eropa telah bekerja untuk melawan penipuan kripto. Ironisnya, mereka menggunakan media sosial pada 2022 dengan kampanye pendidikan yang meningkatkan kesadaran investor tentang kelas aset