Zona Ekonomi Khusus di Honduras Jadikan Bitcoin Sebagai Satuan Hitung

Liputan6.com, Jakarta - Prospera, zona ekonomi khusus di Roatan, Honduras, telah secara resmi mengakui bitcoin (BTC) sebagai satuan hitung, yang memungkinkannya digunakan untuk mengukur nilai pasar barang dan jasa.

Penjabat manajer dan komisaris pajak Prospera ZEDE (Zona untuk Ketenagakerjaan dan Pembangunan Ekonomi), Jorge Colindres, memimpin inisiatif ini. Colindres menyatakan keputusan tersebut diambil untuk memberikan lebih banyak kebebasan finansial kepada individu dan bisnis yang beroperasi di wilayah tersebut.

"Di Prospera ZEDE kami percaya pada hak atas kebebasan finansial dan kebebasan moneter. Masyarakat harus bebas melakukan transaksi, melakukan pembukuan, dan melaporkan pajak dalam mata uang pilihan mereka," kata Colindres di Twitter dikutip dari Yahoo Finance, ditulis Minggu (14/1/2024).

Perkembangan ini berarti bisnis dan individu di Prospera kini dapat menggunakan BTC untuk mengukur nilai barang dan jasa, memberikan alternatif terhadap lempira Honduras dan dolar AS.

Namun, Colindres mencatat Próspera tidak dapat menerapkan Prosedur Pembayaran Pajak BTC Final saat ini karena keterbatasan teknologi dan masalah peraturan eksternal. 

Akibatnya, kewajiban pajak entitas yang memilih Bitcoin akan ditentukan dengan mengacu pada BTC untuk tujuan akuntansi internal tetapi dilaporkan ke Prospera ZEDE dalam dolar AS atau lempira Honduras. 

Setelah masalah terselesaikan, entitas akan dapat melaporkan kewajiban pajak dan membayar jumlah yang sesuai ke Prospera ZEDE dalam BTC.

Untuk menggunakan BTC sebagai unit akun, bisnis dan individu harus mengajukan pemberitahuan ke komisi pajak Prospera dalam waktu 30 hari sejak masa pajak terkait. Pemberitahuan tersebut harus merujuk pada pertukaran mata uang kripto yang disetujui, seperti Coinbase atau Kraken.

Prospera ZEDE diluncurkan pada Mei 2020 dan menjadi zona ekonomi khusus pada April 2022. Pada tahun yang sama, Prospera ZEDE menjadikan BTC sebagai alat pembayaran yang sah, mengikuti jejak El Salvador, yang mengadopsi BTC sebagai alat pembayaran yang sah pada September 2021.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menyetujui beberapa dana yang diperdagangkan di bursa spot (ETF) Bitcoin setelah berbulan-bulan spekulasi. 

Dilansir dari Coinmarketcap, Kamis, (11/1/2024), ETF Bitcoin Spot yang diajukan oleh perusahaan manajemen aset disetujui secara bersamaan sebelum batas waktu yang diharapkan yaitu 10 Januari 2023. 

Ada total 13 pemohon ETF Bitcoin yaitu BlackRock, Grayscale Investments, Ark Invest & 21Shares, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco, Fidelity, Valkyrie, Global X, Hashdex, Franklin Templeton dan Manajemen Aset Pando.

Sejak 2013, banyak perusahaan yang gagal mengajukan dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin. SEC berulang kali menyebut potensi manipulasi pasar di pasar spot sebagai alasan penolakan. 

Namun, SEC menyetujui ETF berjangka Bitcoin pada Oktober 2021, membantu mendorong Bitcoin ke level tertinggi sepanjang masa sebesar USD 69.000 atau setara Rp 1 miliar (asumsi kurs Rp 15.562 per dolar AS) pada November 2021.

Selama beberapa bulan terakhir, telah terjadi banyak pertemuan antara pemohon ETF dan regulator, dengan amandemen yang dilakukan pada pengajuan S1 seperti pembuatan saham dengan uang tunai. 

Khususnya, pengajuan tersebut mencakup perjanjian berbagi pengawasan, dengan banyak yang menyebut bursa mata uang kripto Coinbase yang terdaftar di AS sebagai mitra, untuk mengatasi kekhawatiran atas manipulasi pasar spot.

Harga Bitcoin juga turut meningkat seiring berjalannya optimisme dari persetujuan ET Bitcoin. Pada perdagangan Kamis (11/1/2024) harga Bitcoin berhasil menyentuh USD 47.441 atau setara Rp 738,3 juta.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) pada Jumat, 15 Desember 2023 menolak petisi Coinbase Global yang meminta aturan baru dari agensi untuk sektor aset digital, yang kemudian coba ditentang oleh bursa kripto terbesar di negara itu di pengadilan.

Komisi beranggotakan lima orang, dalam pemungutan suara 3-2, mengatakan mereka tidak akan mengusulkan aturan baru karena pada dasarnya tidak setuju peraturan saat ini tidak dapat dijalankan untuk bidang kripto. Coinbase mengatakan telah mengajukan petisi untuk meninjau keputusan SEC di pengadilan.

Perselisihan ini adalah yang terbaru dari tarik-menarik yang lebih luas antara sektor kripto dan regulator pasar utama Amerika Serikat (AS), yang telah berulang kali mengatakan sebagian besar token kripto adalah sekuritas dan tunduk pada yurisdiksinya. 

Badan tersebut telah menggugat beberapa perusahaan kripto, termasuk Coinbase, karena mencatatkan dan memperdagangkan token kripto yang menurutnya harus didaftarkan sebagai sekuritas.

“Undang-undang dan peraturan yang ada berlaku untuk pasar sekuritas kripto,” kata Ketua SEC Gary Gensler dalam pernyataan terpisah yang mendukung keputusan tersebut, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (22/12/2023).

Tak lama kemudian, Coinbase memberi tahu pengadilan banding federal di Philadelphia tentang rencananya untuk meminta peninjauan atas penolakan SEC. 

Keputusan SEC adalah "sewenang-wenang dan berubah-ubah" dan merupakan "penyalahgunaan kebijaksanaan", kata Coinbase dalam pengajuan pengadilan yang dibagikan di platform media sosial X.

Pada 2022, perusahaan menekan SEC untuk membuat seperangkat aturan khusus untuk sektor kripto, dengan alasan undang-undang sekuritas AS yang ada tidak memadai. Pada April, Coinbase mengajukan banding kepada hakim untuk memaksa SEC menanggapi petisi tersebut.

Pengadilan mengatakan tidak akan memaksa agensi tersebut untuk bertindak, mengingat SEC telah mengatakan akan menanggapi petisi Coinbase. Perusahaan kripto mengatakan mereka menginginkan gambaran yang lebih jelas tentang kapan SEC memandang aset digital sebagai keamanan.